Menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah.

Menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden, Yusuf Kalla saat silahturrahim dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kediaman dinas Wapres, Jakarta, Selasa (13/9).

‘Saat ini solusinya hanya dua. Bisa itu menaikan harga BBM, atau menaikkan subsidi. Tidak bisa dua-duanya. Kedua variabel ini adalah bejana berhubungan, kalau harga dinaikkan, maka mengurangi subsidi, sehingga pemerintah bisa mempunyai tambahan anggaran untuk pembangunan,’ jelas Jusuf Kalla.

Kalla menambahkan, pada APBN 2005 subsidi yang disetujui adalah Rp 19 triliun dengan asumsi harga minyak dunia US$ 24 per barel. Karena tidak memadai, sambungnya, maka DPR menyetujui subsidi menjadi Rp 76 triliun pada Juni. Karena masih tidak mencukupi, sambungnya, subsidi diminta menjadi Rp 130 triliun.

‘Tapi kelihatannya tetap tidak memadai, karena itu menggunakan asumsi minyak dunia US$ 55, akan tetapi kenyataannya US$ 65 per barel,’ katanya.

Kalau dipaksa mempertahankan subsidi tinggi, sambungnya, konsekuensinya adalah anggaran pembangunan di daerah yang minim. ‘Jadi tidak ada pilihan lain. Dan kalau dinaikkan, yang didemo ya kami-kami, tapi tidak apa-apa demi kelangsungan perekonomian,’ tegasnya.

Kalla menambahkan, saat ini pemerintah susah bergerak dengan kondisi APBN. ‘Kalau hutang ditambah subsidi itu setengah APBN. Jadi susah bergerak,’ katanya.

Lebih jauh, Kalla mengatakan saat ini harga minyak tanah di Indonesia adalah yang termurah di dunia. ‘Kita sekitar US$ 7 sen, Kuwait US$ 14 sen, Timor Leste US$ 78 sen. Bensin premium kita termurah kedua,’ katanya.

Sementara ketika ditanya mengenai waktu kenaikan BBM, Kalla mengatakan, ‘Semua waktu baik. Kalau 1 Okotber, atau beberapa hari menjelang puasa, itu justru hari tebaik, orang masak dua kali, dan disunnahkan berhemat jangan boleh marah,’ katanya.

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPD tersebut, Wapres didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani. Dari DPD antara lain dihadiri Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua DPD Laode Ida dan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud.

Source : www.mediaindo.co.id