Salah satu basis perhitungan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipersiapkan pemerintah adalah 50 persen dari harga produk BBM saat ini dan pelaksanaannya per 1 Oktober.

Salah satu basis perhitungan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipersiapkan pemerintah adalah 50 persen dari harga produk BBM saat ini dan pelaksanaannya per 1 Oktober. Asumsi itu telah memperhitungkan jumlah subsidi dapat dikurangi, menjadi Rp 89,2 triliun dari semula Rp 113,7 triliun.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (14/9), mengatakan, walaupun kenaikan harganya 50 persen, jika dilakukan November, maka upaya menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp 89,2 triliun bakal tidak tercapai.

Skenario kenaikan harga BBM itu memperhitungkan besaran defisit anggaran di bawah satu persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan mengubah basis perhitungan harga minyak mentah dari 65 dollar AS per barrel menjadi 62 dollar AS per barrel, mengikuti kecenderungan harga minyak yang terus menurun. ”Akan ada pengurangan subsidi Rp 25 triliun, dari Rp 138,6 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM bulan Maret 2005, itu (pengurangan subsidi—Red) memang lebih besar. Kalau target penurunan Rp 25 triliun ditambah dana kontinjensi kompensasi yang disebutkan DPR senilai Rp 5 triliun, maka kami harus mencadangkan sekitar Rp 30 triliun,” kata Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani menegaskan, dirinya belum menyebutkan secara persis berapa persentase kenaikan harga BBM, sebab kenaikan 50 persen itu hanya salah satu baseline. Keputusan akan diambil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali dari kunjungannya ke luar negeri.

Panitia Kerja Anggaran DPR sebelumnya memberikan dua alternatif asumsi subsidi BBM, yakni Rp 113,7 triliun (alternatif pertama) dan Rp 89,2 triliun (alternatif kedua).

Jika alternatif pertama dipilih, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tetapi defisit anggaran akan mencapai Rp 46,3 triliun dan seluruh beban subsidi harus ditanggung penuh.

Alternatif kedua memberi ruang untuk kenaikan harga BBM, dan defisit anggaran dapat ditekan menjadi Rp 25,1 triliun atau 0,9 persen PDB.

Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution menegaskan, pemerintah akan memilih alternatif kedua. Alternatif pertama akan menyebabkan APBN Perubahan 2005 tidak berjalan karena ada pengeluaran yang tidak tertutupi. ”Alternatif pertama itu tidak workable. Jadi harus alternatif kedua karena sesuai rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pemberian kompensasi,” kata Mulia.

Cegah kelangkaan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menjawab pers seusai mengikuti sidang kabinet terbatas dengan Presiden Yudhoyono melalui video conference di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin mengatakan, Presiden menginstruksikan kepada Direktur Utama Pertamina untuk segera mengguyurkan BBM secara memadai agar tidak terjadi kelangkaan menjelang kenaikan harga BBM.

”Memang, jika BBM itu digerojoki terus, risikonya subsidi akan meningkat. Akan tetapi, itu harus dilakukan supaya tidak terjadi kelangkaan menjelang kenaikan,” ujar Purnomo.

Ditanya apakah pemerintah tetap menaikkan harga BBM di saat terjadi kelangkaan BBM, Purnomo mengatakan, ”Kami konsultasi dengan Wapres bahwa kami akan tetap. Antrean itu sesuatu yang biasa. Orang nonton bioskop saja antre.”

Mengenai persentase kenaikan harga BBM, Purnomo menyatakan hal itu harus dilihat dari berbagai sudut.

Di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, terkait dengan kasus penyelundupan BBM, Presiden menginstruksikan agar Polri terus menegakkan hukum.

Secara terpisah, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama mengatakan siap menyesuaikan pemasaran minyak mentah dengan konsep subsidi langsung. Nantinya minyak tanah dengan harga subsidi hanya akan dijual kepada masyarakat miskin yang mendapat subsidi langsung, sementara yang lain membeli dengan harga pasar.

”Jadi, kalau minyak tanah bersubsidi akan dijual Rp 2.000, maka yang boleh beli dengan harga itu hanya orang yang menerima dana kompensasi dari pemerintah itu saja, lainnya beli dengan harga pasar. Pangkalan minyak tanah fungsinya hanya untuk yang bersubsidi. Untuk harga pasar ada tersendiri, kita sedang mencari modelnya. Nanti yang mendapat jatah minyak tanah bersubsidi akan mendapat kupon,” papar Widya.

Source : www.kompas.com