Provinsi Riau dan Kalimantan Timur, dua daerah penghasil migas terbesar, serta Papua menuntut pemerintah pusat memperbaiki sistem bagi hasil migas. Pelaksanaan bagi hasil migas selama ini dinilai tidak transparan.

Provinsi Riau dan Kalimantan Timur, dua daerah penghasil migas terbesar, serta Papua menuntut pemerintah pusat memperbaiki sistem bagi hasil migas. Pelaksanaan bagi hasil migas selama ini dinilai tidak transparan.

Tuntutan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketiga provinsi itu di Jakarta, Kamis (15/9).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Abdul Hamid mengatakan, dalam jangka pendek ada enam hal yang harus segera direspons pemerintah pusat terkait dengan masalah bagi hasil migas.

Masalah itu adalah transparansi dan akuntabilitas data produksi serta lifting migas, pertambangan umum dan hasil ikutan lainnya. Manajemen fee untuk BP Migas tidak dibebankan kepada daerah penghasil karena BP Migas adalah institusi pemerintah pusat.

Biaya untuk community development dibebankan sepenuhnya dari keuntungan perusahaan kontraktor kerja sama (KKS) dan Pertamina. Transparansi dan akuntabilitas data cost recovery dari masing-masing KKS dan PT Pertamina, terutama yang menjadi faktor pengurang bagi hasil migas, pajak bumi dan bangunan migas yang dibebankan kepada KKS dan Pertamina, dikembalikan seluruhnya kepada daerah penghasil. Mekanisme penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas, pertambangan umum dan hasil ikutan lainnya harus benar dan tepat waktu.

”Selama ini perhitungan lifting (diambil) migas yang menjadi dasar perhitungan dana bagi hasil tidak pernah jelas, pencairannya pun terlambat,” kata Hamid.

Provinsi Kaltim menjadi daerah penerima dana bagi hasil gas alam terbesar. Pada triwulan pertama tahun 2005, Kaltim mendapat dana bagi hasil gas sebesar Rp 1,49 triliun. Provinsi Riau menempati urutan teratas sebagai penerima dana bagi hasil minyak bumi dengan pendapatan Rp 1,57 triliun.

Pencairan dana bagi hasil migas tersebut baru dilakukan pada pertengahan Juni lalu. Pemerintah beralasan pencairan terlambat dilakukan karena menunggu realisasi pembayaran dari KKS.

Belum dipenuhi

Sekretaris DPRD Provinsi Papua Yulius Rumbairusy mengatakan, pemerintah pusat belum menepati porsi pembagian hasil migas dan pertambangan umum. ”Papua, yang berdasarkan undang-undang otonomi khusus berhak atas 30 persen hasil pertambangan umum, pun belum jelas realisasinya,” kata Yulius.

Untuk itu, dalam jangka panjang, Riau, Kaltim, dan Papua akan melakukan judicial review menuntut perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 24, Ayat (1) dan (2) tentang Bagi Hasil Migas serta Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) tentang Dana Alokasi Umum.

Hal itu terkait dengan kekhawatiran pemerintah daerah akan pendapatan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2008. Daerah yang sudah dapat menggali potensi keuangan daerahnya serta memperoleh bagian dari bagi hasil sumber daya alam dan perpajakan akan memperoleh DAU lebih kecil.

Source : www.kompas.com