Sesuai amanat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina menandatangani kontrak kerja sama dengan BP Migas untuk wilayah kerja Pertamina, PT Pertamina EP, dan Cepu di Jakarta, Sabtu (17/9). Penandatanganan sekaligus dimulainya pemisahan kegiatan hulu Pertamina.

Sesuai amanat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina menandatangani kontrak kerja sama dengan BP Migas untuk wilayah kerja Pertamina, PT Pertamina EP, dan Cepu di Jakarta, Sabtu (17/9). Penandatanganan sekaligus dimulainya pemisahan kegiatan hulu Pertamina.

Setelah kontrak kerja sama (KKS) ditandatangani, pelaksanaan operasional wilayah kerja Pertamina seluas 142.170 kilometer persegi akan dilakukan melalui anak perusahaan pada wilayah kerja EP (PT Pertamina EP), wilayah kerja Cepu (PT Pertamina Persero dan ExxonMobil). Khusus wilayah kerja Cepu, Presiden Direktur Mobil Cepu Ltd Stephen M Greenlee ikut menandatanganinya.

Wilayah kerja Pertamina EP terdiri dari pemboran 12 sumur eksplorasi dan survei seismik 2D sepanjang 400 kilometer dengan nilai investasi sebesar 51,8 juta dollar AS. Kegiatan eksplorasinya berlangsung selama enam tahun pertama.

Sedangkan wilayah kerja Cepu, yang ditandatangani bersama dengan ExxonMobil, mengembangkan lapangan Banyu Urip, Cendana, Jambaran, Alas Dara, dan Kemuning. Masing-masing pihak Pertamina dan ExxonMobil memiliki kepentingan 50 persen.

Penandatanganan ketiga KKS itu memberikan pendapatan kepada pemerintah berupa bonus 20 juta dollar AS, yang diperoleh dari wilayah Cepu. Bonus itu terdiri dari bonus tanda tangan 15 juta dollar AS dan bonus produksi 5 juta dollar AS pada saat produksi kumulatif mencapai 10 juta barrel serta komitmen kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan.

Secara terpisah, Rektor Universitas Diponegoro Prof Eko Budihardjo MSc dan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Prof Dr John A Titaley berharap pengelolaan potensi minyak bumi di Blok Cepu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Jangan sampai seperti kasus di Papua dan Aceh, rakyat di sekitar pertambangan itu tetap miskin.

Terkait dengan biaya

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan KKS oleh Pertamina adalah kejadian penting yang tidak bertujuan memecah belah BUMN itu. Penandatanganan KKS adalah kewajiban mengikuti otonomi daerah yang terkait dengan ongkos produksi migas yang hasilnya dibagikan ke daerah.

Kalau bertanya prinsip otonomi daerah, kita harus percaya bahwa prinsip bagi hasil itu harus berdasarkan ongkos produksi di tiap-tiap daerah, tak bisa ongkos digabung. Karena itu, Pertamina diminta membentuk anak-anak perusahaan di mana bisa merefleksikan biaya di daerah itu, ujarnya.

Mirip Petronas

Direktur Utama PT Pertamina EP Kun Kurnely mengatakan, dengan pemisahan unit usaha hulu, perusahaannya mampu mengelola keuangan sendiri seperti perusahaan minyak lainnya. Anak perusahaan yang mengelola wilayah kerja memiliki direktur keuangan sendiri.

Jadi seperti Petronas, semua dana hasil dari kegiatan hulu bisa dipegang anak perusahaan Pertamina guna dimanfaatkan kembali untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara bagian pemerintah tetap akan diserahkan pemerintah sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, ujar Kun.

Source : www.kompas.com