PT Perusahaan Listrik Negara mengusulkan penerapan kenaikan tarif tenaga listrik berkala untuk menjaga keekonomian tarif.

PT Perusahaan Listrik Negara mengusulkan penerapan kenaikan tarif tenaga listrik berkala untuk menjaga keekonomian tarif. Saat ini biaya pokok penyediaan listrik lebih mahal dibandingkan dengan tarif dasar listrik.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengemukakan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (19/9). Menurut Eddie, biaya pokok penyediaan (BPP) terus naik karena harga bahan bakar minyak (BBM) naik.

Tanpa kenaikan pun, tarif pelanggan rumah tangga kecil yang jumlahnya lebih dari 25 juta atau sekitar 85 persen dari jumlah pelanggan, tarifnya terlalu jauh dari BPP.

BPP saat ini sekitar 6,5 sen dollar AS per kWh, sedangkan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku sebesar Rp 587 per kWh. Dengan kenaikan harga BBM dalam negeri, maka tarif pelanggan industri yang semula sudah mendekati BPP kembali menjadi lebih rendah. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM, PLN perlu dana untuk bangun pembangkit non-BBM, selain yang dibangun oleh swasta, papar Eddie.

PLN berencana membangun 15 pembangkit non-BBM baru untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Setiap tahun PLN membutuhkan sekitar 11,44 juta kiloliter BBM jenis solar untuk mengoperasikan pembangkit mereka.

Untuk menutupi defisit antara selisih BPP dan TDL, pada tahun 2005 PLN mengajukan subsidi sebesar Rp 15,64 triliun. Namun, yang disetujui baru Rp 12,4 triliun. Karena itu, tahun 2006 PLN mengajukan formula penerapan tarif otomatis untuk pelanggan jenis industri besar yang tarifnya sudah mendekati biaya produksi. Ke depan, formula ini diterapkan dengan mempertimbangkan inflasi, nilai tukar, perubahan bahan bakar, dan perubahan harga tenaga listrik.

Untuk pelanggan yang tarifnya masih jauh dari nilai keekonomian, semisal pelanggan rumah tangga 450 kWh, akan dimasukkan kelompok yang kenaikan tarifnya diatur secara bertahap. Subsidi untuk kelompok ini rencananya dihapuskan pada tahun 2007.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Yogo Pratomo mengatakan, pemerintah bisa saja menyetujui penerapan tarif otomatis untuk pelanggan-pelanggan tertentu, contohnya untuk golongan industri besar.

Source : www.kompas.com