Pihak Unit Pengolahan (UP) V PT Pertamina (Persero) di Balikpapan ternyata tidak melaporkan semua kapal yang bersandar di terminal miliknya.

Pihak Unit Pengolahan (UP) V PT Pertamina (Persero) di Balikpapan ternyata tidak melaporkan semua kapal yang bersandar di terminal miliknya.

Demikian hal tersebut diungkapkan Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Administrator Pelabuhan (Adpel) Balikpapan, Marzuki, Rabu terkait terungkapkan kasus menghebohkan sehingga mendapat perhatian khusus presiden, yakni penyelundupan minyak mentah (crude oil) sekitar 12,5 ribu ton dari Terminal Lawe-Lawe atau merugikan negara sekitar Rp18,5 miliar.

‘Sesuai aturan, setiap kapal yang masuk diperairan wilayah Balikpapan harus lapor dalam waktu 1 X 24 jam. Kenyataannya, Pertamina UP V hanya melaporkan kapal-kapal yang masuk berhubungan dengan bongkar minyak mentah (crude oil) dengan kapasitas muatan di atas 50 ribu DWT,’ katanya.

Dan selama ini untuk kapal muat yang berkapasitas di bawah 50 ribu DWT (dead weigth tonnage) sehingga pihak Pertamina tidak melaporkan kepada Adpel, yang kemudian ternyata kapal tersebut melakukan bongkar minyak mentah.

‘Termasuk pula kapal MT Tioman yang merupakan kapal bermasalah yang juga tidak melapor ke Adpel, karena memiliki etika yang tidak baik, dan saya baca di media adanya konspirasi dengan pihak dalam Pertamina maka hal ini tidak terlacak,’ kata Marzuki.

Pertamina selama ini hanya melapor kapal dengan kapasitas 50 ribu DWT, sekitar lima sampai enam kapal asing.

Mengenai alasan pihak Pertamina yang tidak melaporkan beberapa kapal lain yang dipergunakannya, Marzuki hanya mengatakan mungkin pihak Pertamina tidak mengetahui aturannya, ‘Kita jangan berprasangka buruk dulu, nanti memang perlu dipertanyakan alasan sebenarnya,’ katanya.

Padahal kapal yang masuk pelabuhan Balikpapan wajib lapor dengan ketentuan di atas berapapun muatannya.

Marzuki menjelaskan bahwa setiap kapal asing, sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia mereka harus menunjukan General Agent di pusat dengan menunjukan Pemberitahuan Pemasukan Kapal Asing (PPKA) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan (Dephub).

‘Dalam format PPKA tersebut akan diberitahukan mengenai kapal yang memasuki peraiarn Indonesia tersebut dalam draftnya dijelaskan agen dan kapasitas kapal,’ katanya.

Hal dilakukan dimana kapal yang memasuki peraiaran Balikpapan wajib minta kapal tunda, karena kemungkinan kapal-kapal tersebut tidak mengetahui alur perairan Balikpapan, kawasan itu merupakan kawasan wajib tandu.

Marzuki mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memiliki lima kapal tunda, yang bertugas memandu kapal yang memasuki perairan Balikpapan dengan tenaga yang profesional.

Setiap bulannya kapal yang berlabuh di perairan Balikpapan antara 400 hingga 500 kapal dengan berbagai macam kapasitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari pihak adpel yaitu melakukan pengawasan dari mulai ‘buoy 0’ ke bagian dalam sampai pintu masuk pelabuhan (sekitar 10 mil).

Kejadian pencurian dan penyeludupan minyak mentah (crude oil) di terminal Lawe-lawe terjadi di luar terotorial Adpel Balikpapan lebih dari 10 mil yaitu 17 mil.

Marzuki katakan bahwa sepengetahuannya adalah Satpolairud dan Angkatan Laut (AL) demikian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut.

‘Saya tidak mengetahui apakah Satpolairud mengetahui, karena mungkin dilakukan pada saat kita lengah, apalagi kejadiannya jauh dengan ombak yang besar,’ kata Marzuki.

Source : www.mediaindo.co.id