Pemerintah kembali berupaya meyakinkan para pengusaha dan kaum buruh soal kenaikan harga BBM bisa membuat nilai tukar rupiah menguat ke level Rp 9.900-10.200 per dolar AS.

Pemerintah kembali berupaya meyakinkan para pengusaha dan kaum buruh soal kenaikan harga BBM bisa membuat nilai tukar rupiah menguat ke level Rp 9.900-10.200 per dolar AS.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan membuat cadangan devisa akan terpelihara minimal untuk 4 bulan impor.

‘Tanpa perubahan harga BBM, rupiah dapat melemah lebih lanjut dan dapat memberikan kesulitan terhadap neraca perusahaan,’ kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Pria yang biasa disapa Ical ini menyampaikan hal tersebut saat memberi penjelasan paket ekonomi 31 Agustus 2005 terkait kenaikan harga BBM dalam pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha dan buruh di Gedung Depnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/9/2005).

Ical mengakui, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan inflasi. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, dampak kenaikan harga BBM hanya terasa dalam satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah kebijakan dilakukan.

Harga kebutuhan pokok pun diakui Ical akan meningkat jika harga BBM dinaikkan. ‘Upaya pemerintah untuk meredam kenaikan harga bahan pokok adalah dengan menjaga pasokan kebutuhan pokok tersedia dan secara temporer dengan BI memberlakukan kebijakan moneter yang lebih tepat,’ ujar Ical.

Sedangkan langkah antisipasi kebijakan adalah dengan memberikan subsidi terarah langsung berupa uang tunai Rp 100 ribu per bulan untuk menaikkan beban 15 juta rumah tangga yang pendapatannya rendah atau sekitar 30 persen penduduk Indonesia.

Disamping itu, tambah Ical, program dana kompensasi BBM 1 Maret lalu telah mulai efektif yakni lebih dari 85 persen tersalurkan untuk sekolah gratis 9 tahun. Pemerintah juga akan meningkatkan efektifitas program asuransi kesehatan yang memungkinkan pengobatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III.

Ditambahkan Ical, penggunaan dana penghematan subsidi BBM untuk tahun anggaran 2006 diperkirakan mencapai Rp 80 triliun. Dan pada tahun-tahun mendatang, dana kompensasi akan difokuskan pada empat bidang utama yakni pertama, mempertahankan defisit APBN sekitar 0,7-0,8 persen PDB.

Dengan angka defisit tersebut, memungkinkan pemerintah tidak perlu menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam jumlah yang besar dan tidak mendorong kenaikan suku bunga dan peningkatan persaingan dengan sektor swasta Indonesia.

Kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Ketiga, melanjutkan program bantuan langsung Rp 100 ribu per bulan dari 1 Oktober 2005 hingga 2006.

Keempat, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur pedesaan dan pembiayaan perbaikan governance dalam tata pemerintah dengan peningkatan alokasi anggaran untuk penegakan hukum dan penghasilan PNS.

Source : www.detikfinance.com