Select Page

Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah mengusut tuntas maraknya penyelundupan/pencurian minyak (crude oli) yang terjadi belakangan ini hingga akhir 2005.

Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah mengusut tuntas maraknya penyelundupan/pencurian minyak (crude oli) yang terjadi belakangan ini hingga akhir 2005. Desakan itu merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR-RI dengan Meneg BUMN Sugiharto, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (22/9).

Apabila dalam kurun waktu itu pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan dalam proses hukum maupun pembenahan administrasi dan manajemen PT Pertamina, maka dewan akan melakukan proses politik lebih lanjut.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Zainal Arifin, pemerintah ataupun PT Pertamina cenderung menganggap pencurian yang terjadi khususnya di Lawe-Lawe, Kalimantan Timur, masalah kecil.

‘Padahal potensi kerugian akibat tindakan kejahatan itu bisa mencapai sekitar Rp2-3 triliun,’ kata Zainal.

Dikatakan, untuk menuntaskan masalah ini bisa saja mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sehingga lebih optimal.

Menanggapi hal itu, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan, sudah menegur direksi PT Pertamina untuk menyelesaikan kasus pencurian bukan saja di Lawe-Lawe tetapi juga praktik pencurian di daerah lainnya.

Selain meminta mempercepat penyelesaian kasus pencurian, Komisi VII DPR-RI mengingatkan pemerintah agar sungguh-sungguh menyelesaikan masalah Blok Cepu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut dewan, pentingya pengawasan menjadi hal utama karena saat ini saja telah banyak masukan yang mengindikasikan kemungkinan adanya KKN dalam penyelesaian negosiasi pengelolaan ladang gas Blok Cepu.

Untuk itu Komisi VII menuntut moratorium, yaitu pemerintah segera menghentikan negosiasi denganExxonMobil mengenai blok Cepu hingga semua indikasi tersebut diverifikasi.

Source : www.mediaindo.co.id

Share This