Pemerintah pun telah mencanangkan empat kebijakan ekonomi guna mengurangi defisit yang pada semester II tahun ini mencapai Rp 48,3 triliun.

Tingginya harga minyak membuat pemerintah berupaya keras mengatasinya. Pemerintah pun telah mencanangkan empat kebijakan ekonomi guna mengurangi defisit yang pada semester II tahun ini mencapai Rp 48,3 triliun. Kebijakan ini diniscayai mampu memberikan solusi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak. Benarkah?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan, dalam semester pertama APBN 2005, pemerintah mengalami surplus Rp 18,6 triliun. Tapi diperkirakan untuk semester II angka surplus ini sulit dipertahankan.

Pernyataan SBY, tampaknya dapat diterima mengingat faktor pelemahan rupiah dan harga minyak yang terus tinggi dan sempat mencapai ke level US$ 65 per barelnya. Selain itu, angka surplus itu bakal tak dapat dipertahankan karena adanya pos-pos pengeluaran pemerintah yang harus dicairkan pada semester II tahun ini.

Menurutnya, bila inti persoalan ekonomi seperti harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah tidak dipecahkan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan karena berkaitan dengan sendi-sendi ekonomi makro lainnya, meskipun langkah pembangunan ekonomi sesuai RKP 2005.

Untuk mengatasinya, pemerintah telah menempuh beberapa jalan yakni, dengan menerbitkan obligasi dalam negeri sesuai jadwal dan obligasi internasional dengan volume dan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan biaya.

Kedua, bersama DPR telah ditetapkan privatisasi BUMN dan divestasi asset PPA yang sudah direncanakan. Ketiga, sudah ada kesepakatan tentang beberapa pinjaman luar negeri baik bilateral maupun multilateral yang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Sedangkan, untuk mengatasi inti persoalan ekonomi pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang dikenal dengan dengan kebijakan Agustus (Jagus) yang mencakup kebijakan energi moneter, fiskal dan kebijakan investasi yang diharapkan mampu mengurangi tekanan berat pemerintah.

Katanya, dengan kebijakan ini dapat mempertahankan cadangan devisa sebesar US$ 36 miliar pada awal tahun 2005. Sekarang ini, cadangan devisa mengalami penurunan menjadi US$ 30 miliar akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya minyak dunia.

Proyeksi pengeluaran pemerintah mengalami ketidakpastian karena berkaitan erat dengan perubahan harga minyak bumi, suku bunga dan nilai tukar, namun diperkirakan akan mencapai Rp 585,3 triliun.

Dalam kebijakan dibidang energi, pemerintah menilai subsidi BBM yang membengkak Rp 138,6 triliun akan mengakibatkan beban APBN 2005 sehingga subsidi untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi sangat kecil karena terserap untuk BBM. Makanya, sebelum terlaksana pengurangan subsidi BBM, diharapkan kompensasi pada awal Maret harus sudah diterima.

Kebijakan energi lainnya, pemerintah memberikan prioritas bagai penyelesaian kontrak Cepu pengembangan lapangan jeruk dan penyelesaian pembangunan kilang LNG Tangguh. Diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak hingga 200 ribu barel perhari.

Dalam kebijakan fiskal, sedang mempersiapkan APBN P kedua tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang memang menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah juga meninjau kembali pengeluaran setiap departemen maupun lembaga agar tetap efisien. Dan mempersiapkan penyusunan APBN 2006 bersama DPR sehingga angka-angkanya cukup realistis.

Termasuk asumsi inflasi, nilai tukar, pertumbuhan, termasuk kuota untuk BBM yang tentunya tidak ada jarak antara kuota, volume ditetapkan dalam APBN dengan kebutuhan riil dilapangan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang sering terjadi akibat kesalahan menghitung.

Kebijakan lainnya yakni di bidang investasi, melaksanakan percepatan realisasi yang sudah commited. Kemudian juga mempercepat kerangka perundang-undangan dan peraturan termasuk di dalamnya undang-undang pajak. Serta melaksanankan reformasi perpajakan, bea dan cukai yang sekarang tengah digodok.

Untuk itu, pemerintah akan mengaktifkan kembali tim nasional pengembangan investasi dan ekspor yang akan dipimpin langsung oleh Presiden. Sehingga dapat mengawasi akan hambatan dan keganjilan di bidang investasi sehingga sesuai dengan solusi paket kebijakan yang dicanangkannya pada Agustus lalu.

Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dr Pande Radja Silalahi kepada detikcom sempat menyatakan, perkiraan apa pun menjadi sangat sulit karena satu hal yang berubah itu adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi harga minyak mentah atau crude oil di pasar internasional.

Itulah yang menyebabkan perubahan dari asumsi-asumsi yang disampaikan sebelumnya. APBN 2005 yang mengalami tiga kali perubahan adalah bukti, apa yang diasumsikan dalam nota keuangan hanya sebagai petunjuk, yang bisa diubah.

Harga minyak mentah dunia tahun 2006 yang diasumsikan 40 dolar AS per barel, kemungkinannya sangat kecil terjadi. Soalnya kata Pande, sekarang saja sudah mencapai US$ 60 dan bahkan mendekati US$ 70 dolar AS per barel. Sementara itu, menurut OPEC, permintaan akan minyak akan terus meningkat dan suplai dari negara non-OPEC tidak meningkat secara berarti.

Pande dalam berbagai kesempatan juga mengungkapkan, suplai minyak sangat tergantung dari pasokan negara-negara OPEC. Masalahnya, konflik politik sekecil apa pun di Timur Tengah mampu untuk mengganggu pasokan.

Lebih lanjut Pande mengemukakan, di dalam melihat APBN ini, yang paling penting adalah adanya keinginan pemerintah untuk menekan defisit, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan prajurit TNI.

Anggota DPR dari F-PAN, Drajad Wibowo punya pendapat lain lagi. Drajad menilai rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai satu kebijakan yang salah dan hal tersebut tidak saja memberatkan perekonomian rakyat miskin tetapi juga kalangan menengah perkotaan yang berpenghasilan tetap.

Apabila alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut untuk menyelamatkan APBN dan kemudian diberi pemanis berupa skema kompensasi, maka alasan tersebut juga kurang tepat karena penghematan karena penghapusan subsidi BBM hanya dikembalikan ke masyarakat atau setengahnya.

Drajad menilai dengan naiknya harga minyak di pasaran dunia saat ini, pemerintah seharusnya bisa mendulang keuntungan. Dalam hitungan Drajad, pemerintah potensial menikmati rezeki nomplok Rp 10 triliun hingga Rp 11 triliun, bukan malah mengalami defisit anggaran.

Itu bila efisiensi penggunaan energi ditingkatkan serta sistem pajak terhadap produksi minyak dan fragmentasi terhadap industri minyak dan gas (migas), yang menjadi penyebab merosotnya industri minyak nasional, dibenahi. Kendala tersebut, katanya, harus segera diatasi supaya pemerintah tidak kehilangan momentum kenaikan harga minyak.

Source : www.detikfinance.com