Menurunnya produksi pupuk nasional, yang saat ini sekitar 6,5 juta ton, terkait dengan rencana ditutupnya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), akibat tak ada kepastian mendapat pasokan gas.

Produksi pupuk nasional pada tahun 2006 diperkirakan 4,5 juta ton atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada lagi peluang untuk melakukan ekspor, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan untuk menutup kebutuhan modal kerja industri pupuk.

Menurunnya produksi pupuk nasional, yang saat ini sekitar 6,5 juta ton, terkait dengan rencana ditutupnya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), akibat tak ada kepastian mendapat pasokan gas. ”AAF (Aceh ASEAN Fertilizer— Red) sudah pasti dilikuidasi dan Pupuk Kujang tak berproduksi,” kata Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Holding) Dadang H Kodri di Jakarta, Senin (26/9).

Krisis gas, lanjut dia, telah berdampak luas pada keberadaan industri pupuk. ”Pada tahun 2006 obligasi Pupuk Kaltim jatuh tempo dan PIM menanggung utang 8,5 juta dollar AS. Kalau sampai tidak bisa ekspor, Pusri juga akan kesulitan cash flow, untuk modal kerja satu tahun perlu sekitar Rp 600 miliar,” ujarnya dalam Seminar Restrukturisasi Industri Pupuk Nasional yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance.

Dengan harga gas rata-rata 2,7 dollar AS/MMBTU, menurut Dadang, seharusnya ada penyesuaian harga. ”Pada tahun 2001, dengan harga gas belum setinggi saat ini, sementara harga urea mencapai Rp 1.150 per kilogram. Kini harga gas lebih tinggi tetapi harga urea justru turun jadi Rp 1.050 per kilogram. Sementara harga internasional sudah 245 dollar AS per ton,” tuturnya.

Padahal, dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, pemerintah berusaha tidak menaikkan harga pupuk. Subsidi pupuk tahun 2006 akan dinaikkan menjadi Rp 2 triliun. ”Namun, dengan kenaikan harga gas, ada kemungkinan naik (harga pupuk). Akan tetapi, kami pastikan kenaikannya tidak sampai 10 persen,” tuturnya.

Kenyataannya, harga pupuk yang diterima petani lebih tinggi daripada harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Di Tasikmalaya, misalnya, harga urea per zak Rp 65.000, sementara harga resmi Rp 52.500 per zak. Menurut Asep (25), penjual pupuk di Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, kenaikan harga biasanya terjadi pada musim kemarau.

Menurut Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Agus Pakpahan, industri pupuk akan bertahan bila dapat menjadi katalisator bagi tumbuhnya industri hilir pertanian.

”Dan sebenarnya bagi petani akan lebih baik jika subsidi itu diberikan langsung, misalnya melalui harga produk pertanian. Sebab, jika subsidi pupuk, yang untung industri pupuk, sementara risiko tetap di petani,” ujarnya menegaskan.

Lihat gas

Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kardaya Warnika menjelaskan, pemanfaatan gas untuk industri pupuk sekitar 8,4 persen dari produksi gas nasional, sementara yang diekspor 57,7 persen. ”Kita terikat kontrak yang harus dipenuhi,” katanya.

Selain itu, persoalan gas yang kini membelit industri pupuk disebabkan produsen pupuk membangun pabrik saat cadangan gas turun. ”Seharusnya membangun pabrik baru melihat cadangan gas dan jangan selalu dibangun di daerah pabrik lama, tetapi bangun di daerah yang ada gasnya,” tutur Kardaya.

Dijelaskan, jika ladang gas Blok A beroperasi, tahun 2007-2008 ada harapan pasokan gas untuk industri pupuk di Aceh. Perusahaan minyak asal Amerika Serikat, ConocoPhillips dipastikan akan melepas kepemilikan 50 persen sahamnya di Blok A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui mekanisme swap blok. Conoco akan melakukan pembicaraan dengan perusahaan minyak lain mengenai kemungkinan barter blok tersebut.

”Siapa pun operatornya, yang penting Blok A harus cepat dikembangkan,” kata Kardaya.

Blok A memiliki cadangan gas terbukti 450-500 miliar kaki kubik dengan kandungan CO2 yang cukup banyak.

Source : www.kompas.com