DPR secara bulat menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober ini.

DPR secara bulat menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober ini. Keputusan ini merupakan konsekuensi logis dari disahkannya RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 36/2004 tentang APBN 2005.

Pengesahan RUU ini dilakukan dengan voting terbuka setelah adanya perbedaan pendapatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Fraksi PDIP secara tegas menolak disahkannya RUU ini dan menolak rencana kenaikan harga BBM. Fraksi PPP setuju RUU disahkan namun tak setuju rencana kenaikan harga BBM.

Fraksi PAN meminta pengambilan keputusan tentang RUU ini tidak dilaksanakan hari ini tetapi setelah pemerintah menyampaikan skema penyesuaian harga BBM. Sementara FKB bersikap abu-abu, mereka hanya menyatakan, akan mencermati perkembangan yang lebih lanjut. Sementara fraksi-fraksi lainnya menyatakan setuju RUU disdahkan dan menerimaan rencana kenaikan harga BBM.

Saat rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, karena terjadi perbedaan pendapat, sekitar pukul 21.55 WIB rapat paripurna diskor 10 menit untuk melakukan konsultasi dengan para pimpinan fraksi.

Keputusan menskor rapat yang dilakukan Pimpinan Sidang Zainal Maarif mengundang interupsi khususnya dari Fraksi PDIP. Mereka menolak dilakukan konsultasi dengan alasan materi konsultasi tidak jelas.

Mereka hanya meminta segera dilakukan voting dan tidak perlu dilakukan konsultasi. Akhirnya PDIP pun tidak mengikuti rapat konsultasi. Fraksi PDIP malah sempat mengancam akan mengadukan Zainal Maarif ke Badan Kehormatan DPR karena dinilai tidak cakap memimpin sidang.

Setelah skor dicabut 10 menit kemudian, Zainal Maarif membacakan kesimpulan dari pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR. Setelah itu dilakukan proses voting dan hasilnya 273 anggota dewan menyatakan setuju disahkannya RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 36 tahun 2004 tentang APBNP 2005. Sementara yang tidak setuju sebanyak 83 dan abstain sebanyak 31.

Total anggota dewan yang hadir 387 dari total anggota dewan yang sebanyak 550 orang. Keputusan voting ini diambil Selasa (27/9/2005) pukul 23.25 WIB.

Menanggapi persetujuan DPR ini, Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan segera menghitung berapa kisaran kenaikan harga BBM. ‘Soal kenaikan akan dicari formula yang tidak memberatkan rakyat. Tentunya, ini pekerjaan yang berat,’ kata Anik, sebutan Sri Mulyani.

Yang terpenting, kata Anik, bagaimana program kompensasi kenaikan BBM bisa dilaksanakan secara tepat sasaran.

Source : www.detikfinance.com