Select Page

PT Tanito Harum di Loa Tebu Tenggarong Kutai kartanaga (Kukar) yang menjadi sorotan karena di sekitarnya masih ada warga yang kurang akan sarana dan prasana memadai.

PT Tanito Harum di Loa Tebu Tenggarong Kutai kartanaga (Kukar) yang menjadi sorotan karena di sekitarnya masih ada warga yang kurang akan sarana dan prasana memadai. Karena itu, dalam waktu dekat persoalan perusahaan tambang batubara di Loa Tebu tersebut akan manjadi bahan Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Demikian dituturkan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Drs H Bachtiar Effendi BcHK.

‘Beberapa perusahaan tambang batubara yang izinnya dari daerah mudah untuk dilakukan kontrol, tetapi karena Tanito Harum izin dari pusat sehingga sulit untuk mengetahui seperti apa tindak tanduk perusahaan soal comdev. Kami akan melakukan peninjuan lagi soal comdev ini,’ ucapnya.

Sekadar diketahui, warga sekitar PT Tanito Harum seperti warga Desa Rapak Lambur dan Loa Tebu masih belum mengenal apa itu comdev. Bahkan sosialisasi berapa besar anggaran comdev dari PT Tanito Harum tidak diketahui dengan pasti.

Ketua DPRD ini geram dengan aktivitas perusahaan tambang batubara di Kukar, yang tidak mempedulikan anggaran community development (comdev). Pasalnya, masih banyak perusahaan kurang peduli dengan comdev, terlebih pada perusahaan yang izinnya dari pusat.

‘Masih banyak sekali perusahaan yang tidak memperhatikan dana comdevnya dan susah untuk dikontrol, terutama perusahaan yang mengambil batubara dengan menggunakan izin langsung dari pusat,’ tegas Bachtiar seperti dikutip dari Kaltim Post.

Padahal comdev adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dengan memperhatikan kehidupan warga sekitarnya. Ia sangat menyesalkan kalau ternyata masih ada keluhan-keluhan warga sekitar perusahaan tambang batubara. Karena seharusnya perusahaan harus peduli dengan warga sekitarnya, apalagi kalau ternyata sarana dan prasarana kehidupan warga sekitarnya masih sangat minim.

‘Dewan dalam kegiatannya memang selalu melakukan tinjauan ke lapangan, utamanya ke perusahaan perusahaan tambang batubara. Tetapi khusus untuk perusahaan tambang batubara yang izinnya langsung dari pusat itu memang sangat sulit untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan dalam menyalurkan dana comdevnya,’ imbuh Bachtiar.

Source : www.miningindo.com

Share This