Komisi VI DPR mendesak pemerintah memperpanjang kontrak pasokan gas kepada PT Pupuk Kujang, Jawa Barat, yang terancam akan berhenti berproduksi menyusul segera berakhirnya pasokan gas pada 31 Desember 2005.

Komisi VI DPR mendesak pemerintah memperpanjang kontrak pasokan gas kepada PT Pupuk Kujang, Jawa Barat, yang terancam akan berhenti berproduksi menyusul segera berakhirnya pasokan gas pada 31 Desember 2005.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Meneg BUMN Sugiharto, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, yang berakhir pada Kamis dinihari.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR, Irmadi Lubis juga menuntut pemerintah agar serius menyelesaikan masalah pasokan gas di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan semangat Perpres No.7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) nasional, yaitu sinergi antar BUMN.

Menurut Irmadi, hingga kini PT Pertamina sebagai pemasok gas ke PT Pupuk Kujang belum memberikan kepastian pasokan gasnya. Akibatnya perusahaan yang memiliki kapasitas produksi 586.000 ton per tahun itu dikhawatirkan akan berhenti berproduksi.

‘Menteri BUMN sebagai pemegang saham perusahaan bisa menginstruksikan agar ada sinergi antar perusahaan, sehingga perusahaan seperti Pupuk Iskandar Muda (PIM) I, dan II bisa terus beroperasi,’ katanya.

Sementara itu, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan, ia merupakan orang yang pertama meminta dukungan agar perusahaan di NAD terus beroperasi.

‘Masalahnya ini merupakan kontrak ‘b to b’ (business to business, red) antar perusahaan, dan domainnya juga ada di BP Migas,’ kata Sugiharto. Ia menjelaskan, hal ini menjadi dilematis, di satu sisi pemerintah ingin industri di NAD bisa bangkit, namun di sisi lain sesuai dengan instruksi Komisi XI DPR, tidak ada pos untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan itu.

‘Namun demikian, pemerintah berusaha memenuhi pasokan gas. Meskipun tidak ada posnya dalam belanja negara, dana talangan yang dikeluarkan pemerintah bisa dapat dikembalikan dari keuntungan perusahaan,’ kata Sugiharto.

Seperti diketahui, ketidakpastian pasokan gas belakangan ini mengakibatkan tiga perusahaan pupuk (PIM I, II, PT Asean Aceh Fertilizer) di NAD berhenti beroperasi, sehingga dikhawatirkan produksi pupuk nasional dalam dua tiga tahun ke depan akan merosot menjadi sekitar 4,5 juta ton, dari sekitar 6 juta ton saat ini.

AAF dengan kapasitas produksi terakhir sebanyak 630.000 ton akan dilikuidasi pemerintah, PIM I dengan kapasitas 600.000 ton urea berhenti beroperasi sekitar awal 2005, sedangkan PIM II dengan kapasitas 570.000 ton urea granule, berhenti produksi sejak 8 September 2005.

Source : www.mediaindo.co.id