Pemerintah menyiapkan tiga paket insentif yang akan diberikan kepada industri, pekerja, dan petani untuk meringankan beban atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Insentif tersebut akan diumumkan secara lengkap bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM.

Pemerintah menyiapkan tiga paket insentif yang akan diberikan kepada industri, pekerja, dan petani untuk meringankan beban atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Insentif tersebut akan diumumkan secara lengkap bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie mengungkapkan hal tersebut saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Perpajakan Nasional di Jakarta, Kamis (29/8).

Ia mengatakan, ada insentif fiskal dan nonfiskal, ada yang berjangka pendek dan menengah. Salah satu yang diusulkan adalah peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi lebih tinggi.

”Saya mengusulkan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan. Apakah Ditjen Pajak tidak keberatan dengan kenaikan itu. Insentif bagi petani diberikan dalam bentuk kenaikan harga gabah. Insentif ini perlu diberikan karena pemerintah menyadari kebijakan yang diambil ini (menaikkan harga BBM) cukup berat,” kata Aburizal.

Terkait dengan usulan penambahan PTKP dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN), Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan akan mempelajari, terutama dampaknya terhadap penurunan target penerimaan PPN. Ditjen Pajak juga akan mempelajari dasar hukum yang diperlukan untuk melaksanakan insentif itu.

Bisa ambruk

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat seusai peringatan ulang tahun ke-37 Kadin, Kamis, menyatakan, pemerintah diharapkan sudah memberikan kompensasi kepada industri paling lambat tiga bulan ke depan. Itu karena pengusaha hanya mampu bertahan selama tiga bulan agar tak kolaps akibat beban kenaikan harga BBM. Kadin telah meminta pengusaha untuk bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama tiga bulan.

Kadin juga meminta pemerintah mengendalikan suku bunga pinjaman pada level 15 persen. Bila mengikuti mekanisme sekarang dengan BI Rate menjadi 10 persen, suku bunga kredit menjadi di atas 17 persen.

Sementara Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kirnadi meminta perbankan memberikan kemudahan kredit pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar sektor UKM dapat lebih bergerak dan menyerap tenaga kerja. Dengan kenaikan harga BBM, dikhawatirkan industri besar melakukan rasionalisasi sehingga memperbesar pengangguran. ”Selama krisis, UKM lebih dapat bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja,” katanya.

Selain itu, lanjut Kirnadi, dana subsidi BBM sebaiknya lebih banyak digunakan untuk program- program yang dapat menggerakkan ekonomi. Misalnya, pemberian bantuan modal untuk usaha mandiri dan program pembangunan ekonomi kerakyatan dan padat karya. ”Bentuk subsidi berupa bantuan uang Rp 100.000 itu perlu, tetapi itu saja tidak cukup,” katanya.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah saat mengikuti rapat kabinet semalam menyatakan, bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin sudah siap dibagikan pada tanggal 1 Oktober di 15 provinsi bagi yang telah memiliki kartu. Dananya senilai Rp 1,6 triliun sudah siap di kantor pos.

Masyarakat miskin yang tidak punya KTP pun diupayakan dapat menerima bantuan langsung. Mereka akan diberi kartu khusus. Namun, dia tidak menjelaskan kapan realisasinya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dapat dipastikan akan ada kenaikan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebesar 5-10 persen dari target 15,7 juta RTM. Saat ini sensus terus dilakukan. Meski demikian, untuk sementara waktu pemerintah tetap hanya akan memberikan bantuan langsung kepada 15,5 juta RTM.

Menurut Sri Mulyani, tidak tertutup kemungkinan pemerintah menambah anggaran untuk menjangkau kelebihan jumlah RTM yang telah dianggarkan pemerintah.

Dalam penjelasan sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp 4,6 triliun untuk program bantuan langsung.

Source : www.kompas.com