Pemerintah akan membuat kajian komprehensif tentang kelayakan pembangunan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Kajian itu dilakukan agar proyek yang berbiaya besar itu benar-benar memenuhi kriteria keekonomiannya.

Pemerintah akan membuat kajian komprehensif tentang kelayakan pembangunan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Kajian itu dilakukan agar proyek yang berbiaya besar itu benar-benar memenuhi kriteria keekonomiannya.

Demikian dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (3/10).

Ia mengatakan, pembangunan pipa gas Kaltim-Jateng bukan termasuk proyek transmisi gas yang ditargetkan untuk segera direalisasikan dalam satu-dua tahun ini. Yang ditargetkan segera selesai itu ruas pipa gas Cirebon- Semarang dan Semarang-Gresik. Apabila LNG terminal Cilegon sudah selesai dibangun, pipa gas dari LNG terminal ke PLTU Muara Tawar harus segera dibangun supaya konversi dari solar ke gas bisa dilakukan, kata Purnomo.

Masalahnya, saat ini ada keinginan agar pembangunan pipa Kaltim-Jawa Timur itu dipercepat. Berdasarkan aturan, pembangunan bisa dilakukan setelah melalui proses tender yang teknisnya menjadi kewenangan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas).

Sejauh ini, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengaku sudah melakukan studi kelayakan proyek pembangunan pipa gas sepanjang 1.227 kilometer yang akan membentang dari Bontang ke Semarang. PGN juga meminta diberi hak khusus membangun jaringan pipa itu tanpa melalui tender.

Namun, Purnomo mengatakan sampai saat ini belum pernah mendapatkan hasil kajian studi kelayakan pipa Kaltim-Jawa. Ia menilai dengan adanya sejumlah pendapat yang menyatakan pipa Kaltim-Jateng tidak layak, BPH perlu memberi penjelasan komplet mengenai kelayakan proyek itu. ‘Proyek ini kan gede sekali, 1,2 miliar dollar AS. Makanya harus dihitung, gas Kaltim itu cadangannya berapa karena kita juga terikat untuk memenuhi kontrak dengan para traditional buyer,’ kata Purnomo.

Masih ada sisa komitmen gas sebanyak 6 juta ton LNG yang harus dipenuhi sampai kontraknya selesai pada tahun 2010. Dalam kerangka itu, pemerintah perlu mempertegas porsi penggunaan gas. ‘Sekarang keputusan pemerintah, dalam arti luas ya, bagaimana soal gas. Apa semua gasnya mau dilarikan ke domestik, tetapi dengan risiko tidak ada ekspor LNG, ini yang harus jelas,’ tutur Purnomo.

Pada prinsipnya, semua masukan akan diperhatikan. Perbedaan pandangan atas proyek itu akan disatukan dan nantinya diputuskan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Source : www.kompas.com