Pemerintah menegaskan tidak akan mengkaji ulang seluruh kebijakan yang terkait dengan BBM, baik kebijakan penurunan subsidi maupun kenaikan harga.

Pemerintah menegaskan tidak akan mengkaji ulang seluruh kebijakan yang terkait dengan BBM, baik kebijakan penurunan subsidi maupun kenaikan harga. Kedua kebijakan itu merupakan langkah final yang harus dilakukan agar 40 persen penduduk berpendapatan terendah dapat menikmati subsidi BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (3/10).

Ia menyebutkan, dalam subsidi produk terdahulu, sebesar 83 persen dari total subsidi dinikmati oleh 60 persen orang dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Sedangkan 40 persen rakyat berpendapatan paling rendah hanya menikmati 17 persen dari seluruh nilai subsidi BBM.

Kita tak akan kembali ke subsidi produk. Karena itu pemerintah memberikan lebih besar subsidi yang ada untuk orang miskin, kata Aburizal.

Pemerintah memperbesar subsidi BBM bagi masyarakat miskin dari Rp 20 triliun per tahun atau 17 persen dari seluruh nilai subsidi BBM menjadi Rp 25 triliun lebih per tahun. Tambahan itu disalurkan melalui subsidi langsung tunai (SLT) sebesar Rp 18,5 triliun per tahun.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPS telah mencoret 1,7 juta keluarga dari daftar keluarga miskin penerima SLT sebesar Rp 300.000.

BPS telah melakukan sensus atas 15,7 juta keluarga, namun hanya 14 juta keluarga yang dinilai layak menerima subsidi itu, kata Sri Mulyani.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Wilayah Indonesia Andrew Steer mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM dan sebagai gantinya memberikan subsidi langsung kepada 15,5 juta rumah tangga miskin. �Ini tentunya harus dimonitor secara ketat karena ini terbesar di dunia. Saat ini banyak penelitian yang dilakukan di dunia, sekitar 13.500 penelitian tentang subsidi terhadap rakyat miskin dan dampaknya sangat baik dalam jangka lebih panjang. Perlu diciptakan sistem yang baik mengenai subsidi BBM, kata Steer.

Kebijakan energi

Aburizal mengatakan, kebijakan pemerintah di bidang energi akan tergambar pada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan segera ditandatangani Presiden dalam waktu dekat ini. Dalam kebijakan itu diatur mengenai pengalihan penggunaan BBM pada industri ke batu bara.

Tahun ini juga sudah akan berjalan, kata Aburizal.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, KEN akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi untuk menjembatani itu sementara ini ditetapkan dalam bentuk perpres. Selain itu, akan dikeluarkan inpres kepada menteri-menteri terkait untuk mendorong penggunaan energi alternatif.

Purnomo mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kebijakan energi alternatif biodiesel. Dalam rangka mempercepat penggunaan energi alternatif briket batu bara, produksi batu bara berkalori rendah akan dinaikkan sehingga dengan harga minyak tanah yang terus naik, briket batu bara akan semakin dilirik.

Mengenai kenaikan harga BBM ke depan, Purnomo mengatakan, pemerintah tetap akan menjaga harga BBM setelah mencapai harga pasar. Perpres Nomor 55 Tahun 2005 membuka pintu kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian.

Nantinya, setelah BBM mencapai harga pasar, pemerintah tetap akan menetapkan batas bawah dan batas atas. Pemerintah tidak akan membiarkan harga begitu saja mengikuti pasar. Misalkan, harga minyak melonjak sampai 100 dollar AS per barrel, harga tidak bisa dibiarkan melonjak. Dengan demikian, pemerintah tetap saja harus memberi subsidi, kata Purnomo.

Setelah kenaikan BBM 1 Oktober, harga premium dan solar baru mencapai 80 persen dari harga pasar. Untuk minyak tanah sekitar 40 persen dari harga pasar internasional.

Sementara itu, para pengusaha Jawa Tengah tak ingin lagi bergantung pada bahan bakar minyak menyusul kenaikan harga BBM. Para pengusaha itu bersiap untuk mengalihkan energi BBM ke energi listrik atau energi alternatif lain, seperti briket batu bara.

Source : www.kompas.com