Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina, Ari Soemarno mengatakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium dan solar menurun, pasca pengumuman kenaikan pada 1 Oktober 2005.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina, Ari Soemarno mengatakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium dan solar menurun, pasca pengumuman kenaikan pada 1 Oktober 2005.

‘Konsumsi cenderung menurun, sehingga pasokan BBM menghadapi hari besar keagamaan hingga akhir tahun diperkirakan tidak masalah,’ kata Ari usai mengikuti Rakor Menteri Ekonomi, di Gedung Depkeu, di Jakarta, Selasa (4/10).

Hadir dalam Rakor tersebut antara lain, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Keuangan Yusuf Anwar, Menhub Hatta Rajasa.

Menurut Ari, konsumsi BBM jenis premium turun sekitar 37 persen dari sekitar 53,3 juta liter menjadi 33,8 juta liter per hari, sedangkan konsumsi solar turun sekitar 50 persen dari sekitar 77 juta liter per hari menjadi 38,8 juta liter per hari.

Meski demikian, lanjutnya, penurunan premium dan solar tidak diikuti penurunan konsumsi minyak tanah, yang justru melonjak hingga 38 juta liter, dari sebelumnya hanya sekitar 36 juta liter per hari.

Stok nasional untuk premium dan solar mencapai kisaran 22 hari konsumsi, dengan rincian stok premium mencapai 806 juta liter, stok solar 1,57 miliar liter. Sedangkan persedian minyak tanah mencukupi hingga 24 hari konsumsi, dengan mencapai 876 juta liter.

Menurut Ari, masih tingginya konsumsi minyak tanah diperkirakan adanya kebocoran karena disparitas harga minyak tanah dengan solar, khususnya harga dolar industri yang masih cukup tinggi. Untuk itu Pertamina bersama dengan BP Migas bekerjasama dengan Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan aparat kepolisian, meningkatkan pengawasan dan sedang merumuskan pola disburibusi minyak tanah, sehingga sampai kepada pemakai.

Ari mengakui, masih terjadi antrian panjang para konsumen di sejumlah pangkalan minyak tanah, karena belum seluruh pangkalan yang berjumlah sekitar 55.000 di seluruh Indonesia menerapkan harga eceran tetap (HET). ‘Tetapi kemarin Pertamina sudah menetapkan HET sebesar 2.285 per liter, dan seluruh Pemda sudah menerapkannya,’ katanya.

Menurutnya, antrian konsumen untuk mendapatkan minyak tanah masih sangat rawan karena penjualannya relatif bebas meskipun ada penjatahan. Hal itu katanya, karena ada beberapa pihak yang berspekulasi dengan menahan HET kemudian tidak menjualnya, ditambah lagi dengan tidak dibukanya sejumlah pangkalan mengakibatkan harga bisa melambung hingga Rp 7.000 per liter.

Antrian minyak tanah akibat kelangkaan minyak tanah, tambahnya, juga terjadi karena sejumlah pengecer yang selama ini masuk keluar kampung, justru menjual minyak tanah yang dimilikinya ke industri. ‘Ini padahal dilarang,’ katanya Ari.

Sesuai Perpres No. 55 Tahun 2005, tanggungjawab penyaluran, distribusi dan pengawasan berada di BP Migas.

Source : www.mediaindo.co.id