Pascakenaikan harga BBM 1 Oktober 2005, kebocoran dalam mata rantai penyaluran minyak tanah masih terjadi. Indikasinya, konsumsi terus meningkat tajam.

Pascakenaikan harga BBM 1 Oktober 2005, kebocoran dalam mata rantai penyaluran minyak tanah masih terjadi. Indikasinya, konsumsi terus meningkat tajam. Disparitas antara harga minyak tanah subsidi dan harga industri yang masih lebar menyebabkan penyelewengan masih berlangsung.

Direktur Pemasaran Pertamina Ari Soemarno mengungkapkan hal tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tentang persiapan distribusi sembako menjelang hari raya di Jakarta, Selasa (4/10).

Ari mengatakan, konsumsi minyak tanah di dalam negeri sebelum kenaikan harga BBM dilaporkan sebesar 36.000 kiloliter per hari, tetapi setelah kenaikan harga BBM, data yang tercatat 3 Oktober 2005, konsumsi minyak tanah meningkat menjadi 38.000 kiloliter. Padahal, untuk jenis BBM lain justru terjadi penurunan yang tajam.

Ia menegaskan, meskipun stok minyak tanah nasional masih tersedia sekitar 876.000 kiloliter atau cukup untuk 24 hari konsumsi, penyaluran minyak tanah yang diduga bocor itu sangat rawan. Kondisi itu disebabkan sebagian besar wilayah di Indonesia tidak ada pengaturan dalam konsumsi minyak tanah. Hanya di Provinsi Riau yang menggunakan kartu konsumsi minyak tanah sehingga penggunaannya lebih terkontrol.

Sementara di daerah lain, sama sekali tidak ada penjatahan. Banyak sekali orang yang mengantre berkali-kali, tetapi tidak ada yang mengaturnya. Bahkan, pada hari Minggu kemarin, tidak seluruh pangkalan minyak tanah yang berjumlah 55.000 unit beroperasi sehingga timbul pasar sekunder yang menyebabkan ada yang menjual minyak tanah seharga Rp 7.000 per liter, kata Ari.

Menurut dia, hanya minyak tanah yang mengalami kenaikan konsumsi. Sementara produk lain, yakni premium dan solar, justru menurun. Konsumsi premium turun dari 53.300 kiloliter per hari menjadi 33.800 kiloliter per hari. Konsumsi solar menurun dari 77.000 kiloliter per hari menjadi 38.800 kiloliter per hari.

Dengan demikian, premium menurun sekitar 37 persen, sedangkan solar turun sekitar 50 persen. Meski demikian, stok BBM untuk kebutuhan hari raya aman karena Pertamina telah membuat komitmen pengadaan sampai Desember 2005 sehingga stok akan berada pada kisaran 19-22 hari. Kami akan memaksimalkan pengawasan agar penyaluran minyak tanah sampai di pemakai terakhir, yakni rumah tangga dan usaha kecil menengah, katanya.

Harga eceran tertinggi

Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak Pertamina Achmad Faisal mengatakan, selama masih ada disparitas harga minyak tanah untuk rumah tangga, penyelewengan sulit diatasi. Mengatasi minyak tanah ini memang susah, sekarang ini meskipun pengawasan sudah diperketat, masih saja terjadi penjualan ke industri, kata Faisal.

Harga minyak tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Rp 2.000. Namun, harga tersebut berlaku di tingkat depo Pertamina. Sedangkan, harga minyak tanah untuk industri masih di atas Rp 5.000.

Untuk mengontrol harga minyak tanah di tingkat eceran, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tentang harga eceran tertinggi (HET) pada 3 Oktober 2005. Berdasarkan SK No 541/2523/SJ itu, HET minyak tanah ditetapkan Rp 2.275 per liter untuk distribusi minyak tanah yang radiusnya sekitar 40 kilometer dari depo Pertamina.

Pemerintah daerah (pemda) menetapkan harga minyak tanah di tingkat pangkalan dengan mengacu HET. Nanti distribusi minyak tanah akan diatur oleh pemerintah daerah. Di mana titik serahnya, nanti minyak tanah dari depo akan langsung dibawa ke situ, kata Faisal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera mengumpulkan asisten II gubernur seluruh Indonesia untuk menjelaskan konsep baru distribusi minyak tanah.

Pemda akan berperan aktif dalam pengawasan distribusi minyak tanah. Dari sidak saya ke beberapa daerah, sudah ada pemda yang proaktif dengan menggunakan kartu keluarga untuk mengecek kebenaran penerima jatah minyak tanah, katanya.

Menurut Purnomo, panjangnya mata rantai distribusi minyak tanah membuka celah terjadinya penyelewengan.

Source : www.kompas.com