Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM, Perusahaan Listrik Negara diwajibkan membeli solar untuk bahan bakar pembangkit mereka dengan harga pasar. Ketentuan itu mulai berlaku per 1 Oktober 2005.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM, Perusahaan Listrik Negara diwajibkan membeli solar untuk bahan bakar pembangkit mereka dengan harga pasar. Ketentuan itu mulai berlaku per 1 Oktober 2005.

Kepala Divisi BBM Pertamina Achmad Faisal mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa (4/10). Mengacu kepada Perpres, per 1 Oktober dan seterusnya PLN harus membeli solar dengan harga pasar, kata Faisal.

Untuk bulan Oktober ini, Pertamina menetapkan PLN harus membeli dengan harga Rp 5.350 per liter. Harga tersebut adalah harga pasar rata-rata pada bulan September. Setiap bulan harga akan terus berubah mengikuti harga BBM untuk industri.

Faisal mengatakan, PLN harus membeli dengan harga pasar untuk semua kebutuhan BBM pembangkit listrik, baik yang sudah termasuk dalam kuota di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 maupun kelebihannya.

Kebutuhan BBM oleh PLN tahun 2005 diperkirakan 11,44 juta kiloliter. Dari jumlah itu, yang masuk kuota BBM subsidi hanya 8,35 juta kiloliter.

PLN memperkirakan tahun ini akan membutuhkan subsidi Rp 15 triliun. Namun, perhitungan itu apabila memakai BBM dengan harga Rp 2.220 per liter. Subsidi itu sudah mencakup Rp 4,1 triliun untuk konsumen 450 kWh.

PLN sudah mendapat subsidi sebesar Rp 4 triliun pada awal tahun. Kemudian, dalam APBN 2005 Perubahan tahap kedua, DPR setuju memberi tambahan subsidi sebanyak Rp 12 triliun.

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim mengatakan, Pertamina tak bisa memberlakukan begitu saja ketentuan itu. Sebab, Panitia Anggaran DPR telah memutuskan solar untuk keperluan pembangkit PLN periode Oktober- Desember dibeli dengan harga Rp 4.740 per liter.

Mestinya kalau Pertamina mau mengubah, ya harus dibicarakan lagi dengan DPR karena terkait dengan subsidi untuk PLN, kata Ali.

Keputusan tersebut akan semakin memberatkan bagi perusahaan. Pihak PLN memperkirakan akibat kenaikan BBM 1 Oktober kemarin, biaya pengadaan bahan bakar pembangkit naik sampai 50 persen.

Untuk mengatasi akibat tekanan harga, PLN berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi, termasuk dengan mengurangi ketergantungan pada pembangkit yang berbahan bakar solar. Apabila efisiensi tidak juga menutup defisit biaya produksi, PLN terpaksa menaikkan tarif dasar listrik untuk tahun 2006. Skema kenaikan tarif tersebut juga sudah diajukan ke DPR.

Source : www.kompas.com