Mendorong percepatan penggunaan energi alternatif, pemerintah segera memfasilitasi pengadaan 10 juta tungku briket batu bara untuk menggantikan pemakaian minyak tanah di rumah tangga. Dalam waktu dekat, skema pemanfaatan energi alternatif di berbagai sektor juga diluncurkan.

Mendorong percepatan penggunaan energi alternatif, pemerintah segera memfasilitasi pengadaan 10 juta tungku briket batu bara untuk menggantikan pemakaian minyak tanah di rumah tangga. Dalam waktu dekat, skema pemanfaatan energi alternatif di berbagai sektor juga diluncurkan.

Sosialisasi penggunaan briket akan diserahkan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Demikian salah satu hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (6/10). Hasil rapat itu disampaikan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada pers seusai rakortas.

Dalam catatan Kompas, dengan adanya briket batu bara, ada alternatif untuk menggantikan minyak tanah yang harganya naik menjadi Rp 2.000 per liter. Kemampuan memasak satu kilogram briket batu bara seharga Rp 1.000, setara dengan satu liter minyak tanah.

Aburizal Bakrie mengatakan, pengembangan energi alternatif diharapkan sudah bisa dibahas lebih rinci di tingkat bawah. Dalam satu minggu kemudian, hasilnya dilaporkan kembali ke Wapres mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Termasuk masalah yang akan dihadapi terkait pengembangan energi alternatif. Apakah nantinya akan ada ketentuan yang harus diganti atau tidak, kata Aburizal.

Rakortas telah menetapkan target waktu, besaran, dan penanggung jawab dari penggunaan energi alternatif untuk mengganti pemakaian BBM yang bersubsidi. Energi alternatif akan dimanfaatkan di sektor transportasi, rumah tangga, industri, maupun pembangkit listrik.

Menurut Aburizal, rapat juga membahas percepatan penggantian bahan bakar pembangkit listrik dari BBM ke batu bara dan gas, juga kemungkinan gas alam cair sebagai bahan bakar untuk mobil.

Terkait dengan akibat kenaikan harga BBM di sektor kelistrikan, Aburizal menegaskan bahwa sampai akhir tahun 2005, pemerintah tidak berencana meminta PT Perusahaan Listrik Negara menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Memang, akhirnya akan ada kenaikan subsidi kepada PLN. Namun, berapa jumlah penambahan subsidinya, itu yang masih harus dihitung lagi, ujar Aburizal.

Tahun ini PLN mendapat Rp 12,5 triliun untuk subsidi BBM. Alasan tidak naiknya TDL, menurut Aburizal, karena saat ini beban masyarakat sudah cukup tinggi akibat kenaikan harga BBM.

Pemda awasi minyak tanah

Di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin, juga digelar Rakor Pengawasan dan Pendistribusian BBM dengan pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh Maruf meminta pemerintah daerah ikut mengawasi pendistribusian minyak tanah di wilayah mereka. Untuk ongkos pengawasan tersebut, pemda diperbolehkan menarik retribusi sebesar Rp 50 per liter yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Biaya pengawasan akan dibebankan kepada konsumen sebagai bagian dari komponen harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah. Menyusul kenaikan harga BBM, Mendagri menetapkan HET nasional Rp 2.275 per liter.

Selama ini biaya pengawasan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, sejumlah pemda mengatakan sudah tak sanggup menanggung biaya itu. Akibatnya, pengawasan tidak bisa maksimal.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Migas Tubagus Haryono mengatakan, minyak tanah bersubsidi akan didistribusikan dengan kartu kendali yang dipegang masing-masing keluarga.

Keluarga yang tidak punya kartu ini, berarti tidak berhak atas minyak tanah bersubsidi. Dengan cara ini diharapkan kebutuhan riil minyak tanah dapat diketahui, ujarnya.

Source : www.kompas.com