Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) masih menunggu keputusan Menteri ESDM menyangkut diberlakukannya tender atau tidaknya proyek pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Pulau Jawa.

Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) masih menunggu keputusan Menteri ESDM menyangkut diberlakukannya tender atau tidaknya proyek pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Pulau Jawa.

‘Surat dari PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) ke Menteri ESDM belum dijawab, apakah pemerintah mau memberikan ke PGN atau tidak. Nanti, kalau kami tender, tiba-tiba pemerintah bilang diserahkan ke PGN, bisa kacau dan menjadi persoalan,’ kata Kepala BPH Migas Tubagus Hariyono di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sesuai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP No 36 Tahun 2004 menyangkut Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, kewenangan tender pipa tersebut berada di tangan BPH Migas.

‘Sesuai UU dan PP, maka proyek pipanisasi ini harus ditender oleh BPH Migas. Tetapi, kalau PGN akan mendapat pengecualian, terserah pemerintah saja,’ katanya.

Ia juga mengatakan, tender khusus bisa dilakukan jika status proyek di dalam rencana induk diubah menjadi ‘dedicated’ hilir dan ‘dedicated’ hulu.

Kalau status diubah menjadi ‘dedicated’ hilir, maka pipa dibangun dan dimiliki oleh konsumen akhir misalkan PT PLN. Sedang, ‘dedicated’ hulu berarti pemilik lapangan gas membangun jaringan pipa sendiri.

‘Ke dua status tersebut hanya berlaku untuk pemakaian sendiri, tidak boleh disewakan,’ katanya.

Sebelumnya, PGN telah mengajukan permohonan ke Menteri ESDM agar diberi kewenangan membangun pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan gas khususnya di Jawa Timur.

Dirut PGN WMP Simandjuntak berharap, permohonan itu dapat segera dipenuhi, sehingga pembangunannya bisa segera terlaksana.

PGN telah membentuk konsorsium dalam rencana pembangunan proyek yang menelan biaya triliunan rupiah itu.

Sumber : www.mediaindo.co.id