Langkah pemerintah yang ambisius meningkatkan anggarannya membuka kembali kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun depan.

Kritikan terhadap rencana kenaikan anggaran tahun 2006 terus berdatangan. Langkah pemerintah yang ambisius meningkatkan anggarannya membuka kembali kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun depan.

Hal ini, menurut anggota Panitia Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP Ramson Siagian, bisa membuat pemerintah mengingkari janjinya pada panitia kerja (Panja) A Panitia Anggaran DPR. Yakni janji tahun 2006 tidak menaikkan harga BBM karena ada surplus APBN hasil kenaikan BBM tahun ini.

Pembengkakan anggaran yang dilakukan pemerintah terjadi setelah diketahuiya surplus Rp 21,8 triliun. ‘Kalau anggaran belanja terus dinaikkan dan defisit, di tengah jalan nanti pemerintah bisa beralasan struktur keuangan negara dalam kondisi sulit sehingga pemerintah akan kembali menaikkan harga BBM,’ kata Ramson.

Ransom, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2005), menyatakan dalam hitungan bulan saja terjadi revisi APBN berkali-kali. Pemerintah telah lima kali merubah anggaran belanjanya terhitung sejak DPR merampungkan hitungan RAPBN 2006 pada masa reses yang lalu.

Pada perhitungan pertama setelah dilakukan optimalisasi berdasarkan kenaikan BBM, pendapatan pemerintah setelah kenaikan BBM naik menjadi Rp 625 triliun dari sebelumnya Rp 539,4 triliun dalam RAPBN 2006 yang diajukan pemerintah pada Agustus 2005.

Dalam perhitungan itu, belanja negara ditingkatkan menjadi Rp 592,9 triliun dari Rp 559,2 triliun yang diajukan pemerintah sehingga terdapat surplus sebesar Rp 32,4 trilun dengan total kelebihan pembiayaan Rp 52,2 triliun. Kelebihan ini digunakan untuk Belanja PNBP sebesar Rp 1,4 triliun, subsidi langsung tunai Rp 17 triliun, dana cadangan umum Rp 7 triliun termasuk Rp 2 triliun untuk subsidi listrik dan Dana Alokasi Umum Rp5 triliuh sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 21,8 triliun.

Begitu ada dana tersisa Rp 21,8 triliun, dengan serta merta pemerintah langsung membengkakkan anggaran departemennya, termasuk anggaran Kepresidenan dan Wapres. Belanja negara ditingkatkan
menjadi Rp 622 triliun, ternyata pemerintah masih belum puas sehingga belanja negaranya ditingkatkan lagi menjadi Rp 654 triliun sehingga anggaran yang tadinya surplus menjadi defisit 0,97 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Tidak berselang lama diturunkan lagi menjadi Rp 648,6 triliun sehingga defisit menjadi 0,77 persen PDB. Lalu pada Selasa malam lalu, pemerintah kembali menawarkan opsi RPBN 2006 dengan meningkatkan kembali anggaran belanjanya menjadi Rp 658 triliun sehingga defisit melonjak hingga 1,1 persen dari PDB yang ditetapkan Rp 3.037 triliun.

Dalam kesempatan ini, politisi PDIP ini juga meminta presiden dan jajarannya peka dan peduli terhada kondisi masyarakat yang semakin sulit akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Karenanya presiden harus membuktikan keseriusannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana janjinya saat kampanye.

‘Jangan ada peningkatan tapi rakyat semakin menderita. presiden jangan hanya retorika ttrealitas dilapangan harus dibuktikan,’ papar Ranmson.

Ramson mengaku sampai saat ini belum ada usulan koreksi anggaran. Ramson juga menyayangkan jika presiden tidak tau mengenai anggaran itu. ‘Itu keterlaluan, presiden harus tahu. Itu menunjukkan lemahnya menajemen dan kepeminpinan presiden.’

Sumber : www.detikfinance.com