Sebuah Komisi Perencanaan meninjau Kebijakan Mineral Nasional yang telah berusia 12 tahun akan berfokus pada menghilangkan kelambatan prosedural dalam pemberian permit reconnaissance, lisensi prospektif dan mining lease.

Penulis asli : Utpal Bhaskar

Sebuah Komisi Perencanaan meninjau Kebijakan Mineral Nasional yang telah berusia 12 tahun akan berfokus pada menghilangkan kelambatan prosedural dalam pemberian permit reconnaissance, lisensi prospektif dan mining lease yang dibuat untuk perusahaan-perusahaan.

Peninjauan kebijakan tahun 1993 dan Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957, sedang dilakukan untuk menarik investasi publik dan sektor swasta dalam eksplorasi mineral. Kebijakan yang diamandemen diharapkan selesai dalam waktu sebulan.

“Peninjauan prosedur yang ada sedang dilakukan untuk mempersingkat dan menyederhanakannya. Kebijakan pertambangan baru akan keluar 15 Maret,” menurut pejabat Komisi Perencanaan.

Prosedur untuk memberikan clearance untuk proyek eksplorasi pertambangan dan mineral dibawah Forest (Conservation) and Environment (Protection) Act, 1986, sedang ditinjau dan solusinya sedang dicari untuk mempercepat prosedur pemberian clearance.

Kebijakan Mineral Nasional sedang ditijau untuk memprioritaskan kebutuhan infrastruktur di sektor pertambangan dan membuat rekomendasi untuk menarik investasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Panel rencana menguji implikasi kebijakan mineral-rich state pada pertemuan. Ini dilakukan untuk membuat tambahan-nilai pada kondisi pemberian konsesi mineral.

Tinjauan untuk pertemuan keempat dilakukan bulan lalu juga mempertibangkan berbagai proposal dalam captive mines dan non-captive mines dan debat yang terjadi antara keduanya.

Banyak cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor mineral dan pengenalan teknologi baru dalam pertambangan juga sedang dipertimbangkan. “Aspek penting lainnya yang terdapat dalam tinjauan adalah masalah yang dihadapi perusahaan pertambangan kecil dan mencari cara untuk
memecahkannnya,” menurut pejabat tersebut.

Tinjauan ini sedang diakukan dalam konsultasi dengan pejabat kementrian pertambangan, baja, keuangan, lingkungan dan kehutanan, departemen pendapatan, energi atom, transportasi jalan dan jalan tol, pengapalan, industri dan pertambangan dan berbagai pejabat dari mineral-rich state.

Sumber : www.business-standard.com