Untuk pengurusan UKL/UPL banyak sekali dokumen yg dibutuhkan tergantung dari jenis industri apa yang akan didirikan.
Biasanya jika menggunakan konsultan akan lebih simple (urusan A sampai Z akan di handle).

Tanya – Edwin Tejakusuma

Dear rekan migas indonesia,

Adakah yang bisa memberi pencerahan kepada saya mengenai pengurusan dokumen UKL-UPL/SPPL?
dokumen apa saja yang harus disiapkan dan instansi mana yang dapat dihubungi.
Terima kasih sebelumnya.

Tanggapan 1 – Dencio MS

Pak Erwin,

Jika perusahaan bapak merupakan PSC/KKKS menurut hemat yang saya ketahui harus mengikuti aturan yang disusun oleh Dirjen Migas yaitu Kepts 1457.K/23/MEM/2000.
Dari penjelasan yang ada sangat lengkap menurut kegiatan perusahaan mulai dari seismik darat/laut, Explorasi Darat/Laut, Pengembangan, Gas Bumi dll.

Apabila memang perlu hardcopy saya bisa bantu. Mohon maaf karena tebal maka harus dicopy sendiri.
Silahkan hubungi saya jimat berminat.

Tanggapan 2 – vimala sariputera

Wah, datanya banyak pak, kok nggak diserahin konsultan aja? Perlu data site plan, ijin prinsip, akta pendirian , data kebisingan, kualitas udara, air, data saluran pembuangan air dari tata kota dll dll dll. Kalau diurus konsultan, kita tahu beres.

Tanggapan 3 – Deny Sidharta

Pak Edwin,

Prosedur dan pedoman pengaturan mengenai UKL dan UPL dapat Bapak baca di Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002.
Salinan keputusan tersebut akan saya kirimkan japri ke alamat email Bapak.
Semoga dapat membantu.

Tanggapan 4 – Praditya, Danny

Pak Edwin,

Pengalaman kami memang di ditjen migas biasanya sudah ada list consultant yang untuk upl/ukl. Seperti sudah disebutkan Pak/ Bu Vimala, memang ada beberapa tahapan termasuk presentasi akhir dan audit kembali setelah enam bulan. Terakhir kami menggunakan jasa corelab. Semoga membantu.

Tanggapan 5 – koko djatmiko

Pak Edwin.

Untuk pengurusan UKL/UPL bnyak sekali dokumen yg dibutuhkan tergantung dari jenis industri apa yang akan didirikan, namun sebagai contoh akan saya cb kirim Attc kelengakapan’apa yg dibutuhkan…
biasanya klo pake konsultan akan lbh simple (urusan A sampai Z akan di handle). Nah klo konsultan yang murah dan diakui biasanya dari lembaga’milik Unversitas/Fakultas Teknik SIPIL/Lingkungan.
untk instansi yg terkait jg tergantung PEMDA masing’….beberapa daeerah sudah ada yg mempunyai dinas khusus yg mengurusi apa saja yg berkaitan dengan perijinan di daerahnya.
semoga bermanfaat

Tanggapan 6 – Himyard B Nasution

Dokumen UKL-UPL disiapkan apabila rencana kegiatan yang akan dilakukan tidak diwajibkan untuk membuat AMDAL sesuai dengan Kepmen LH No 17/2001 tentang jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
Dokumen UKL-UPL disiapkan sebelum pekerjaan / kegiatan dilaksanakan dan masih berupa rencana. Silahkan hubungi konsultan lingkungan atau PPLH di Universitas juga bisa.