Select Page

AMDAL dan UKL/UPL (tak perlu AMDAL) bukanlah dokumen seperti KTP, STNK, SIM, yang perlu diperpanjang. Walaupun AMDAL dan UKL/UPL diperlukan untuk mengurus persyaratan perizinan kegiatan. Batas validitasnya adalah seperti apa yang didefinisikan dalam dokumen tersebut. Jika ada proyek lain atau baru maka perlu mem-prepare dokumen baru. Begitu juga jika teknologi, proses/cara, luas bentangan proyek/usaha berobah, maka otomatis AMDAL (beserta paket dokumen isinya) atau UKL/UPL tidak lagi valid.

Tanya – Andrew

Dear Teman-teman Milis Migas,

Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang paham mengenai UKL UPL. Apakah penyusunan UKL UPL juga memiliki masa kadaluarsa seperti Amdal? Maksud saya, apakah jika kita telah melaksanakan suatu proyek yang telah disusun UKL UPL-nya 5 tahun yang lalu, kemudian ketika saat ini kita akan melakukan proyek serupa di lokasi yang sama, masih diwajibkan melaksanakan kembali UKL UPL-nya?

Mohon pencerahannya dari teman-teman.

Atas perhatian dan pencerahan dari teman-teman, saya ucapkan tarima kasih sebelumnya.

Tanggapan 1 – Dirman Artib

Pak Andri,

AMDAL dan UKL/UPL (tak perlu AMDAL) bukanlah dokumen spt. KTP, STNK, SIM, yang perlu diperpanjang. Walaupun AMDAL dan UKL/UPL diperlukan untuk mengurus persyaratan perizinan kegiatan. Batas validitasnya adalah seperti apa yang didefinisikan dalam dokumen tersebut. Jika ada proyek lain atau baru maka perlu mem-prepare dokumen baru. Begitu juga jika teknologi, proses/cara, luas bentangan proyek/usaha berobah, maka otomatis AMDAL (beserta paket dokumen isinya) atau UKL/UPL tidak lagi valid.

Tanggapan 2 – Johanes Sudarsono

Pak Andrew, saya coba menjawab pertanyaannya. Untuk sektor Migas UKL/UPL diatur melalui KepMen ESDM No. 1457 K/28/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi. Kepmen ini masih berlaku. Dengan Kepmen ini maka yang menyetujui UKL/UPL sektor Migas adalah Direktur Teknik & Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (orang menyebut MIGAS saja). Didalam surat persetujuan UKL/UPL yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik & Lingkungan Migas memang tidak menyebutkan masa berlaku UKL/UPL tersebut, namun dengan jelas disebutkan : ‘Apabila ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan maka dokumen UKL/UPL ini akan ditinjau ulang.’
UKL/UPL sektor lainnya saya kurang paham, namun sudah ada KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang juga mengatur tentang UKL/UPL. Pada Kepmen LH no.86 ini juga tidak disebut masa berlakunya. Secara logis apabila kegiatannya berubah walau ditempat yang sama atau kondisi lingkungan sekitar kegiatan sudah berubah maka sebaiknya disusun UKL/UPL kembali sebab dampak yang ditimbulkan, pengelolaan dampaknya dan pemantauannya sudah tidak sesuai dengan UKL/UPL awal. Untuk jelasnya dapat menghubungi Direktur Teknik dan Lingkungan MIGAS di Gedung Plaza Centris Lantai 14 Jl. HR. Rasuna Said Jkt (untuk sektor MIGAS). Untuk sektor lainnya bisa konsultasi ke kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Gedung Otorita Batam (Gedung A, Lantai 5, Jl. DI. Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas, Jkt. Terima kasih.

Share This