Setiap KPS sudah memiliki semacam daftar dari beberapa kontraktor atau vendor (Approved Vendor List) yg biasa menyuplai barang/jasa kepada KPS tersebut. Daftar dari beberapa vendor tersebut, biasanya diberikan juga kepada main contractor yg akan melaksanakan suatu pekerjaan di proyek tersebut. Dengan adanya daftar tsb, maka main contractor harus mengikuti aturan dari KPS kalau mau menang dalam tender tersebut. Ada beberapa alasan yang mendorong KPS memiliki daftar vendor/kontraktor, antara lain keseragaman dg sistem atau fasilitas yg sudah ada di existing plant, pengalaman (sehingga tdk perlu belajar lagi dg sistem yg ada), kepercayaan atas kualitas pekerjaan vendor/kontraktor tsb berdasarkan pengalaman di proyek-proyek lain, hubungan baik yg telah terbina (baik di negara asalnya ataupun ditempat lain), serta faktor politik (biasanya KPS dari suatu negara tertentu akan lebih mengutamakan vendor/kontraktor dari negara yang sama walaupun sering tidak diakui oleh KPS ybs).

Tanya – Hari Subono

Dear All,

Saya ingin bertanya perihal kedudukan BPH Migas terhadap KPS-KPS dalam hal tendering pekerjaan di KPS. Bukankah cost-cost tersebut nantinya dianggap sebagai cost recovery?
Hal ini saya pertanyakan dikarenakan saya mengalami sendiri bahwa nilai kontrak dari pekerjaan-pekerjaan di KPS sangat jauh dari harga apabila pekerjaan tersebut dilakukan di BUMN apalagi di perusahaan swasta non KPS. Pada kasus yang saya alami nilai pekerjaan yang kami lakukan di-mark up hingga hampir 3 kali lipat dari harga yang kami ajukan, selisih harga tersebut dinikmati oleh main contractor (broker?) yang sesungguhnya tidak melakukan apa-apa.
Bila benar cost ini akan dihitung sebagai cost recovery – bukankah hal ini sangat merugikan negara tercinta ini? Bukankah ini dapat disebut sebagai KKN? Saya cukup yakin bahwa hal ini telah lumrah terjadi sejak dulu, apakah memang tidak ada pejabat-pejabat kita yang berkeinginan menyelamatkan biaya-biaya yang digelembungkan ini?
Mohon nih – usul kepada Pak Moderator kalau barangkali dapat membicarakan ini kepada BPH Migas atau Badan yang berkompeten lainnya, agar kekayaan alam ini dapat dinikmati untuk sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia – bukan hanya segelintir orang atau bahkan orang-orang asing.

Tanggapan 1 – Eko Yudha

Mas Hari,

Saya sih optimis, mulai sekarang dan ke depan (kalo gak ada angin perubahan yang aneh) ruang gerak untuk KKN sehubungan tender2 di KPS akan sangat sempit. Tentunya bila kita semua juga ikut berperan aktif dengan melaporkan penyimpangan2 (bila ada) ke KPK atau KPPU.

Menurut saya salah satu penyebab menggelembungnya nilai2 tender sekarang ini adalah tuntutan HSE dan QA/QC yang semakin tinggi yang harus ditunjukkan oleh para kontraktor, selain juga demand yang tinggi karena oil price melambung.

Dari yang tender2 yang pernah saya ikuti, tender berlangsung sangat ketat, karena satu kontraktor bagaimanapun harus kompetitif dengan kontraktor lainnya dalam soal harga penawaran. Kalo ternyata pemenang jatuh pada kontraktor dgn penawaran bukan yang terendah, pasti BP MIGAS akan warning dan minta justifikasinya.

Tanggapan 2 – dharma trioko

Pak Eko,

Nilai tender yang menggelembung bukan karena tuntutan HSE dan QA/QC. Karena kalau dilihat, sejak dari dulu nilai2 proyek sudah menggelembung. Sedangkan tuntutan HSE yang meningkat secara mencolok terjadi sejak tahun 2004 (terutama di Indonesia, setidaknya menurut saya karena tidak ada data pendukung). Terutama untuk proyek2 yang pemiliknya adalah pemerintah dan BUMN (maaf). Padahal setau saya, menurut PP 80 tentang pengadaan barang dan jasa (saya lupa pasal berapa), bahwa main kontraktor harus melaksanakan secara langsung kegiatan proyek minimal 40% dari nilai proyek keseluruhan. Hal ini tentu saja dapat mencegah terjadinya tindakan broker oleh main kontraktor.
Demand terhadap oil&gas yang meningkat (harga migas) juga tidak berpengaruh langsung, kecuali mempengaruhi nilai material proyek (yang berarti inflasi).

Kalau pemenang tender jatuh pada perusahaan yang bukan penawar terendah, pasti KPK, BP MIGAS, dll akan mengusutnya. Namun hal ini dapat diantisipasi oleh tim lelang, yakni dengan mendiskualifikasi peserta yang tidak diinginkan pada tahap Administrasi atau teknis. Karena pembukaan harga hanya dilakukan setelah dinyatakan lulus pada tahap administrasi dan teknis. Sehingga harga terendah tidak akan pernah terungkap/diketahui. Hal ini sangat mudah dilakukan.

Kesimpulan: semua tergantung sistem yang mengatur, dan manusia pelaksana.
Terutama hukuman yang jelas bagi yang terbukti melanggar.

Semoga dapat bermanfaat.

Tanggapan 3 – Ato Suyanto

Pak Hari Subono,

Setahu saya untuk masalah tender, KPS berurusan dengan BP Migas bukan BPH Migas.
Bisa jadi harga-harga proyek yang di KPS memang lebih tinggi dari BUMN, tapi saya kira sebagian besar adalah karena memang servis dan barang yang diminta membutuhkan standard yang lebih tinggi. Misalnya saja dalam proyek pemasangan pipa bawah laut, kalau yang kita pakai standardnya DNV 2000 misalnya, maka konsekuensi harganya akan lebih tinggi dari API. Harga yang lebih mahal ini untuk membeli ‘jaminan’ atas kualitas produknya dari segi keselamatan, teknikal, dsb.
Kedua, biasanya kontraktor yang mengerjakan juga harus dari kelas tertentu. Ada beberapa persyaratan yang biasanya hanya bisa dipenuhi oleh kontraktor non-lokal. Konsekuensinya juga ke harga.
Tapi di ujung dari proses ini, mereka (para kontraktor) ini harus bersaing dengan para kompetitornya. Jadi kalau memang prosesnya lewat tender yang bersih, maka permainan markup hingga 300% seperti yang bapak sebutkan, (kemungkinan besar) tidak akan bisa lolos komersialnya. Kecuali kalau penunjukan langsung atau ada permainan dalam proses tendernya.
Meskipun harganya tinggi, para kontraktor ini juga masih struggle karena butuh biaya tinggi juga. Beberapa waktu yang lalu sebelum harga minyak setinggi ini, mereka rugi lho. Kalaupun ada untung, marginnya tipis banget.
Setiap langkah dari proses tender ini, dimonitor dan lewat pengesahan BP Migas. Kalaupun ada KKN, saya kira BP Migas akan tahu dan bertindak. Juga, salah seorang boss KPK adalah orang yang sudah puluhan tahun malang melintang di KPS, jadi kalaupun ada sesuatu yang engga beres beliau pasti akan membahasnya dari dulu.
Kalau bapak tahu kontraktor/broker bapak menggelembungkan biaya proyek, kenapa bapak tidak laporkan ?

Tanggapan 4 – Hari Subono

Terima-kasih Pak Suyanto,

Mohon juga diinfokan kemana saya dapat melaporkannya.

Barangkali dalam kasus yang Bapak ceritakan di bawah memang benar – namun dalam hal pekerjaan yang saya lakukan tidak demikian (jasa khusus/ services yang orang Indonesia juga telah certified untuk melakukannya).
Terima-kasih sebelumnya Pak Suyanto.

Tanggapan 5 – anpan

Menambahi apa yg disampaikan oleh P’Ato Suyanto, perlu kami sampaikan bahwa sebagai rekanan atau vendor di Oil and Gas, memerlukan persyaratan2 teknis dan documentation serta beberapa Certificate yang untuk mendapatkannya memerlukan biaya sangat tinggi.Yaitu kita harus menyiapkan sarana dan Facilitas serta Documentasi yg semua itu subject di audit yang disebut dengan Assesment, dari pihak2 yg terkait.

Justru saya, secara pribadi melihat sekarang ini bahwa banyak sekali Oil and Gas Company yg tidak meng up date OE mereka, sehingga pada waktu tender OE mereka sangat rendah dibandingkan dengan current market price. Harga tinggi bukan semata karena margin yg naik, tetapi lebih berfocus pada raw material untuk kebutuhan Oil and Gas sperti Steel material, forging yang sudah mengalami kenaikan hingga rata 40-52% sejak tahun 2005 April. ( lihat stell price di website).

Hal lainnya lagi ialah susahnya mendapatkan Oil Equipment sekarang ini, karena demand yg sangat tinggi.Banyak para produsen Oil and Gas sudah membooking produk2 tertentu khususnya untuk kebutuhan drilling dan production, mengingat harta minyak yg sangat tinggi seperti saat ini, ditambah issue perang di timur tengah yg tidak pernah reda.

Bahkan kalau boleh saya sarankan para KPS untuk sekarang ini harus jeli melihat dan menyeleksi vendor yang harus mendapatkan dukungan kuat dari pada pemasok raw material, khususnya untuk produk yang memerlukan machining.Bukan tidak mustahil nanti, banyak para pemasok yg punya contract jangka panjang, tidak bisa mensuply order mereka, karena harga yg 4 bulan lalu sudah sewaktu sign contract tidak bisa dipakai untuk pembelian raw material saat ini.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan Bulan Oktober 2007 ini dapat dilihat dalam file berikut: