Risk Management adalah sebuah konsep atau approach atau metode atau teknik. Sama seperti metode-metode dan teknik-teknik lain yang ada di lautan ilmu pengetahuan, maka peraturan perundang-undangan tidak akan mengatur detail teknis bagaimana dan alat apa yang harus digunakan dalam Manajemen Resiko, karena proses dan azaz dalam menciptakan perundang-undangan akan dengan sangat hati-hati untuk tidak hanya merujuk satu metode tertentu karena juga harus membuka kesempatan kepada metode-metode lain untuk juga dapat digunakan asalkan menganut hal-hal prinsipil yang tidak bertentangan dengan prinsipil aturan serta cocok dengan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Apalagi, biasanya lembaga pembuat peraturan maupun pengawas pelaksanaan aturan itu di negara kita masih banyak kelemahan sehingga penunjukkan terhadap metode tertentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, misalnya ditemukan metode baru yang diyakini lebih unggul dan cocok pada situasi saat itu, apa bisa peraturan perundang-undangan tersebut ditinjau dan dirobah dengan cepat ? Di luar dari banyaknya muncul kasus tentang indikasi suap menyuap dalam peng’goal’an UU, maka pembuatan peraturan perundang-undangan adalah jalan panjang berliku yg membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup mahal.

Tanya – win ariga

Mas budi, dan bapak2 yth,

Numpang tanya,

Apa indonesia sudah punya baku manjemen resiko migas, baik onshore/offshore?

Tertuang dalam bentuk UU, Kepmentamben atau opo jenenge?

Kalo ada boleh minta mas?? butuh banget nih…

Tanggapan 1 – Dirman Artib

Pak Win,

Risk Management itu adalah sebuah konsep atau approach atau metode atau teknik. Sama seperti metode-metode dan teknik-teknik lain yang ada di lautan ilmu pengetahuan, maka peraturan perundang-undangan tidak akan mengatur detail teknis bagaimana dan alat apa yang harus digunakan dalam Manajemen Resiko, karena proses dan azaz dalam menciptakan perundang-undangan akan dengan sangat hati-hati untuk tidak hanya merujuk satu metode tertentu karena juga harus membuka kesempatan kepada metode-metode lain untuk juga dapat digunakan asalkan menganut hal-hal prinsipil yang tidak bertentangan dengan prinsipil aturan serta cocok dengan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Apalagi, biasanya lembaga pembuat peraturan maupun pengawas pelaksanaan aturan itu di negara kita masih banyak kelemahan sehingga penunjukkan terhadap metode tertentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, misalnya ditemukan metode baru yang diyakini lebih unggul dan cocok pada situasi saat itu, apa bisa peraturan perundang-undangan tersebut ditinjau dan dirobah dengan cepat ? Di luar dari banyaknya muncul kasus tentang indikasi suap menyuap dalam peng’goal’an UU, maka pembuatan peraturan perundang-undangan adalah jalan panjang berliku yg membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup mahal.

Tetapi, ada beberapa aturan-aturan yang sifatnya lebih teknis pada tingkat Keputusan Dirjen, yang mungkin akan lebih gampang ditinjau dan direvisi jika akan mengadopt teknik yang baru. Itupun kenyataan nya tidak mudah dan tidak murah, karena impak dari perobahan itu akan membuat shareholders kalang kabut untuk menyesuaikan diri kembali. Off-course termasuk biaya investasi SDM, pelatihan, pembelian alat baru, dll. Coba aja kita bayangkan kalau KepDirjen Migas No. 84.K/38/DJM/1998 tentang SKPP/SKPI itu dirobah untuk mewajibkan hanya penggunaan Metode Risk-Based Inspection yang dipakai. Betapa repotnya para shareholders.

Tapi yang jelas, bangsa ini memang membutuhkan keberanian para pembuat kebijakan dan para regulator untuk melakukan terobosan, walaupun tantangan besar akan datang bila kebijakan yang diambil itu tidak populis (alias harus ada korban sementara).

Harusnya ayat Tuhan tentang Hari Raya Kurban harus dibaca seperti ini, bukan ?

Tanggapan 2 – negari karunia

Dear pak Win,

Salah satu Klausul dari Peraturan menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (Lampiran I – Pedoman penerapan SMK3) Paragraph II – Diatur tentang Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Risiko dari kegiatan pembuatan produk dan jasa….

Dengan klausul ini sudah jelas, masalah kajian risiko sudah diatur dalam regulasi SMK3.

Tentunya teknik dan metode Identifikasi bahaya dan Kajian risiko, semua orang di sini sudah tahu…