Select Page

Kalau boleh urun rembuk dari sisi safety, saya berpendapat bahwa penerapan PLTN boleh jadi belum waktunya dilakukan di Indonesia. Benar, dari segi teknologi no problem at all. Tapi cobalah ita melihat sejenak ke lingkungan sekitar kita, industri transportasi kita (Darat, Laut terutama udara), sector high rise building construction, dsb-dsb. Kalau saya melihat standard-standard yang ada, Industri nuklir adalah industri dengan requirement safety yang sangat ketat mengingat consequences yang sangat besar. Bahkan istilah Safety Culture yang paling getol merumuskan-nya justru dari sector industri nuklir. Artinya, safety culture adalah prasyarat utama sebelum kita bisa claim bahwa PLTN akan aman di operasikan di Indonesia. Apa jaminan bahwa mulai tahap design, operation, maintenance,Management of change sampai tahap decommissioning (kalau ada) akan mempertimbangkan safety aspect secara ketat. Secara kasat mata saya melihat bahwa safety culture di Indonesia masih jauh dari harapan. Hampir secara keseluruhan (kecuali mungkin beberapa perusahaan Industri MIGAS) level of safety culture hanya sampai pada tahap comply secara lahiriah untuk menghindari hukuman saja.

Tanya – Budi Sudarsono

Rekan-rekan Anggota Milis Yth.,

Berikut ini adalah Cuplikan dari Laporan Eksekutif Diskusi Panel “Persimpangan Jalan Pembangunan PLTN di Indonesia.

Dalam usaha menjaring masukan dari masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN, khususnya dari aspek-aspek non-teknis, Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) menyelenggarakan sebuah Diskusi Panel pada tanggal 28 November 2007 dengan tema “Persimpangan Jalan Pembangunan PLTN di Indonesia”. Lima panelis diminta untuk menyampaikan pendapatnya dan pemikirannya dan para peserta dipersilahkan untuk menyalurkan aspirasinya. Kelima panelis yang diundang oleh MPEL adalah tokoh-tokoh masyarakat yang secara nasional tidak diragukan lagi integritas dan kredibilitas pribadinya, dan masing-masing diharapkan menyoroti rencana pembangunan PLTN dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan hidup dan aspek kepentingan dunia usaha.

Seorang panelis, Sarwono Kusumaatmadja, menyatakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia dengan laju 7-8 % per tahun tidak mungkin dipenuhi jika mengharapkan dipenuhi dari sumber alternatif non-nuklir. Ketersediaan energi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya bermuara pada tersedianya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Secara teknologi PLTN adalah aman, yang terbukti dengan rendahnya tingkat kecelakaan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah PLTN yang telah beroperasi di dunia saat ini. Selanjutnya diutarakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan PLTN ini masalah utama yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh adalah merancang strategi perjuangan memenangkan persepsi publik, karena sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum memahami PLTN dan persepsi publik terhadap PLTN cenderung negatif. Pandangan panelis ini didukung oleh panelis lain, Prof. Syafii Maarif yang menyatakan bahwa penggunaan tenaga nuklir untuk kepentingan pembangunan listrik sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak mungkin ditolak. Penolakan terhadap proyek PLTN Muria dan sampai-sampai difatwakan dengan hukum haram adalah semata-mata karena adanya misinformasi dan miskomunikasi belaka. Proyek PLTN akan berhasil dengan syarat masyarakat harus diberi informasi secara terbuka, persuasif, jujur, melalui nara sumber yang baik dan mengerti psikologi masyarakat pedesaan. Apabila dilakukan pendekatan secara terbuka masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh media dan kelompok yang mengharamkan PLTN. Saat ini budaya distrust rakyat kepada Pemerintah masih kuat. Untuk keberhasilan proyek PLTN, pertimbangan politik harus dijauhkan, jangan dikaitkan dengan segala macam bentuk pemilihan yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Prof. Komaruddin Hidayat, berkaca dari kunjungannya ke beberapa negara di Asia menyatakan “kesalutannya” terhadap konsistensi program pembangunan di beberapa negara tersebut yang terlepas dari pergantian kepemimpinan dan bahkan sejarah masa lalu, jika hal ini menyangkut teknologi canggih. Pemikiran sebaiknya berorientasi ke depan danjangan dibumbui kalkulasi politik.
Sejak awal harus dipertegas bahwa proyek PLTN sama sekali bukan untuk memperkuat senjata tempur, melainkan untuk maksud damai. Bagi masyarakat awam, isu nuklir memang selalu dikaitkan dengan peperangan, sebagaimana yang terjadi di Iran, Korea Utara, Israel dan Pakistan, dan Indonesia jangan ikut-ikutan. Pada hal pembangunan PLTN tidak hanya sebatas mengatasi kebutuhan listrik, akan tetapi dapat memacu kemajuan penguasaan teknologi canggih, memacu tumbuhnya standar teknologi dan memacu pertumbuhan ekonomi, mendongkrak harkat dan martabat bangsa.
Selama ini sudah banyak ongkos dan korban kebijakan reformasi. Di antaranya kita tidak dapat menjaga aset negara baik fisik maupun sumber daya manusia untuk secara berkelanjutan. Sumber daya manusia pilihan banyak pindah ke luar negeri, kegiatan penelitan dan pengembangan lumpuh total, sedang sektor pendidikan masih kedodoran berhadapan dengan era globalisasi dan era pasar bebas. Sementara itu panelis dari Komisi VII DPR-RI, Hendarso Hadiparmono, setelah memaparkan permasalahan sektor energi, antara pertumbuhan konsumsi listrik yang cepat, keterbatasan cadangan, harga yang tinggi, fluktuasi harga energi fosil terutama minyak bumi dan terjadinya pemanasan global akibat polusi yang terus meningkat akibat pembakaran energi fosil, menyatakan bahwa teknologi PLTN makin handal dan makin aman, ramah lingkungan sedang tingkat harga relalltif lebih murah dan stabil, dan tidak rentan terhadap gejolak harga bahan bakar lainnya, sedang tingkat suplai energi juga stabil dan cadangan sumber dayanya masih melimpah. Selanjutnya dikatakan bahwa kecenderungan (trend) penggunaan energi ke depan akan bergeser dari energi bersumber pada sumber daya alam (resource based energy) ke energi bersumber pada teknologi (technology based energy ). Panelis ke-lima, Hilmi Panigoro, juga menguraikan kondisi energi saat ini, pemenuhan kebutuhan energi di masa mendatang dan peran swasta nasional dalam penyediaan energi. Disebutkan juga bahwa perusahaannya telah melakukan kajian ekonomi PLTN dengan skenario keuntungan rendah, sedang dan tinggi. Bedasarkan kajian tersebut, disebutkan bahwa PLTN merupakan pembangkit listrik yang kompetitif. PT Medco Energi telah mempersiapkan segala sesuatunya ke arah pembangunan suatu PLTN temasuk program sosialisi terhadap masyarakat di sekitar lokasi dan penyediaan SDM. Selanjutnya panelis menyebutkan bahwa penggunaan energi nuklir sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Isu persiapan pembangunan PLTN di Indonesia sudah terdengar sejak tahun 70-an, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.
Tanggapan peserta diskusi Panel cukup beragam. Salah seorang politisi, mantan angota DPR-RI menyatakan bahwa untuk saat ini sudah tercapai kondisi yang baik untuk mengembangkan PLTN, akan tetapi Pemerintah tampaknya masih maju-mundur dan tidak kompak dalam menyikapi rencana pembangunan PLTN ini, meskipun sudah merupakan satu kebijakan yang diundangkan dan tercantum dalam Peraturan Presiden. Pembicara lain dari kalangan muda menyatakan bahwa hendaknya Pemerintah menyatakan kemauan politiknya (political will) terhadap pembangunan PLTN ini, dan diharapkan agar DPR memberikan dorongan kepada Pemerintah agar Pemerintah menunjukkan kemauan politik ini, dan disertai kemudian dengan tindak lanjut dengan arah yang jelas..
Selanjutnya disebutkan bahwa sudah saatnya mempertimbangkan penggunaan nuklir di pulau Jawa mengingat pertambahan penduduk yang sudah sebesar 3,5 % per tahunnya.

Dalam kata penutupannya moderator Parni Hadi menyebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

“Para pakar peserta diskusi panel dan pembicara menyatakan setuju agar hasil diskusi panel ini segera ditindaklanjuti sehingga terwujud kebijakan go nuclear. Namun pelaksanaannya harus hati-hati dan didukung dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas. Penguasaan teknologi keselamatan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang sunguh-sungguh agar pembangunan dan pengoperasian PLTN berlangsung secara aman. Hal yang lebih penting dari semua ini adalah komitmen Pemerintah terhadap pembangunan PLTN. Laporan lengkap dapat disimak pada url sbb: http://feea3.blogspot.com/

Tanggapan 1 – Arief Rahman Thanura

Kalau boleh urun rembuk dari sisi safety, saya berpendapat bahwa penerapan PLTN boleh jadi belum waktunya dilakukan di Indonesia. Benar, dari segi teknologi no problem at all.

Tapi cobalah ita melihat sejenak ke lingkungan sekitar kita, industri transportasi kita (Darat, Laut terutama udara), sector high rise building construction, dsb-dsb.

Kalau saya melihat standard-standard yang ada, Industri nuklir adalah industri dengan requirement safety yang sangat ketat mengingat consequences yang sangat besar. Bahkan istilah Safety Culture yang paling getol merumuskan-nya justru dari sector industri nuklir. Artinya, safety culture adalah prasyarat utama sebelum kita bisa claim bahwa PLTN akan aman di operasikan di Indonesia. Apa jaminan bahwa mulai tahap design, operation, maintenance,Management of change sampai tahap decommissioning (kalau ada) akan mempertimbangkan safety aspect secara ketat. Secara kasat mata saya melihat bahwa safety culture di Indonesia masih jauh dari harapan. Hampir secara keseluruhan (kecuali mungkin beberapa perusahaan Industri MIGAS) level of safety culture hanya sampai pada tahap comply secara lahiriah untuk menghindari hukuman saja.
Makanya kalau kita lihat helm motor di jalan, nggak usah kaget kalau helm-nya kebanyakan justru asal ada dan dipakai. Polisi-pun sebagai pihak yang harusnya punya concern dengan perlunya pakai helm tidak pernah tahu menahu (atau memang tidak tahu ???) bahwa tujuan penggunaan helm adalah untuk keselamatan, bukan sekedar pakai.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan November 2007 ini dapat dilihat dalam file berikut:

Share This