Select Page

Pembuatan WPS jelas diatur dalam standar spt AWS D.1.1 Bab 3 Prequalified WPS dan Bab 4 qualified WPS. Di ASME IX juga diatur di article II Welding Procedure Qualification. Apa saja yang diatur, dapat dibaca disana karena terlalu banyak untuk di bahas dalam forum ini. DI DNV FS101 dan API 1104 juga diatur ttg WPS.

Tanya – Hardinal, H

Dear para senior / rekans milister,

Mohon pencerahannya karena saya masih terbilang baru dalam steel work apalagi dalam welding, yang ingin saya tanyakan :

1. apakah ada standard baku (international atau nasional) yang yang mengatur tentang pembuatan/prepared ITP, WPS, PQR untuk steel work (industri atau Oil & gas).

2. Dalam memberikan penilaian / approved untuk WPS apakah sudah cukup lembaga Independent terkait (seperti B4T) atau apakah juga perlu mendapat approved dari DEPNAKER ? apakah ada aturan (Rules) yang mengatur tentang itu?

Terimakasih sebelumnya atas jawaban dan mohon koreksi mengingat saya benar-benar baru dalam hal ini.

Tanggapan 1 – novembri nov

Selamat Pagi Pak Hardinal.

Saya coba ngasih masukan ttg pertanyaan bapak mengenai WPS.

1. Pembuatan WPS itu jelas diatur dalam standar spt AWS D.1.1 bab 3 Prequalified WPS dan Bab 4 qualified WPS. Di ASME IX juga diatur di article II Welding Procedure Qualification. Apa saja yang diatur, bapak bisa baca sendiridari disana karena terlalu banyak untuk di bahas dalam forum ini. DI DNV FS101 dan API 1104 juga diatur ttg WPS.

Apakah maksud pertanyaan bapak ttg format WPS mungkin ya…?

Kalau PQR ; itu merupakan record saja kalau kita melakukan qualifikasi WPS isinya berupa record parameter welding lengkap, NDT, mechanical test result dari 3rd party, mill cert dari consumable, mill cert dari material. Sedangkan untuk ITP itu diatur dalam client spec dan disepakati oleh contractor.

2. Untuk approval WPS, tergantung dari proyeknya. Project tersebut apakah untuk dalam negri atau luar negri. Sebenarnya dalam mengaprove WPS bisa dilakukan oleh : Engineer, 3rd party (LR, ABS, DNV etc), MIGAS

a. Untuk dalam negri untuk proyek MIGAS WPS nya minta di approve oleh MIGAS dan juga oleh 3rd party. 3rd party biasanya untuk menjaga objectivitas dari hasil qualificai dan diminta oleh client dalam client spec.

b.Untuk project di LN (bukan beroperasi di Indonesia) Approvalnya cukup dari 3rd partya saja sesuai permintaan client.

c. Untuk project lain lain selain diatas cukup dari Engineer saja. Ini tergantung yang punya barang. Kalau dia minta 3rd party juga ya kita tidak bisa menolaknya.

Demikian pak semoga membantu …

Tanggapan 2 – Hardinal, H

Selamat Pagi Juga pak Novembri,

Terimakasih atas pencerahannya pak, cuma saya masih confuse mengenai di item no 2.
Client kami meminta juga WPS yang sudah diprepared itu di approv juga oleh DEPNAKER (katanya ada peratuarannya di Peraturan nasional kita) padahal WPS kami sudah di approv oleh B4T bandung, sekali lagi ini mungkin menyangkut cost ya pak apabila kami minta approv lagi ke DEPNAKER. yang saya ingin saya tanyakan (saya sekarang sedang mencari peraturan tsb) apa benar ada peraturan yg mengatakan bahwa WPS juga harus diapprov oleh DEPNAKER walupun B4T sudah approved (untuk bangunan industry bukan Oil&Gas).

Tanggapan 3 – supriyatno_gatot

Pak Hardinal,

Regulator untuk peralatan industri non-migas adalah Depnaker Yang diatur dalam UU atau PerMenaker adalah bahwa peralatan tertentu (mis. bejana tekan, boiler, crane)harus dilengkapi (memiliki) ijin pemakaian dari Depnaker Nah, karena peralatan tsb harus dilengkapi ijin, maka peralatan tsb harus memenuhi persyaratan standard (misal ASME). ASME mensyaratkan harus ada qualified WPS sebelum pengelasan Sehubungan dgn perijinannya nanti, maka WPS perlu ada approval Depnaker. B4T bukan regulator atau sama dgn 3rd party, jadi masih perlu approval Depnaker. Bapak cukup datang saja ke Disnaker setempat untuk approvalnya.

Tanggapan 4 – Hardinal, H

Pak Gatot,

Yang saya tangkap dari penjelasan bapak adalah hanya untuk peralatan ya pak ? atau juga untuk steel structurenya pak, WPS juga perlu di approve oleh DEPNAKER ?
mohon maaf atas ketidak tahuan saya tentang regulation ini karena saya sendiri sebnarnya yunior Proj. Engineer yang belum begitu mengetahui tantang hal ini.

Share This