Select Page

WPS yang sudah di apporove berarti benar sudah bisa digunakan. Apakah yang mengapporve akan bertanggung jawab bila nantinya ada kecelakaan akibat kesalahan yang ada di WPS? Tentu tidak. Dan saya rasa ini juga tidak perlu diminta tanggung jawab. Karena apa …? Sampai saat ini saya belum pernah menemukan kasus separti ini. Logikanya yang mengapprove khan tidak asal approve saja. Dia juga harus menguasai ilmu WPS ini, bagaimana membuat WPS, materialnya masuk jenis apa, cocoknya menggunakan electrode apa, electrode yang digunakan harus menggunakan amper dan voltage berapa , di preheat temp berapa dll. Kemudian setelah di welding harus diuji NDT apa saja, mechanical test yang dibutuhkan jenis test apa saja merefer ke code/standard mana.

Tanya – Andryansyah Rivai

Bapak dan ibu yang saya hormati,

Walaupun saya pernah belajar tentang pengelasan, tetapi saya boleh dikata tidak pernah menggunakannya.
Untuk itu saya ingin bertanya, dan tidak sedikitpun pertanyaan saya itu ditujukan untuk menguji, saya hanya ingin meluruskan cara pandang saya ttg perlunya ada WPS sebelum pekerjaan pengelasan dilakukan.

Membaca tulisan di bawah, terkesan bahwa kalau sudah di approve (disetujui???), maka bisa digunakan. Pertanyaan saya adalah, kalau sudah disetujui itu artinya apa dan apakah yang menyetujui juga akan bertanggungjawab kalau terjadi kecelakaan akibat kesalahan yang ada di WPS itu?

Kemudian, yang menyetujui itu (misal depnaker) apakah juga melakukan pengelasan pada sampel uji dengan mengacu kepada WPS yang diuji dan kemudian menguji mutu lasan yang dihasilkan? Kalau tidak, lalu sejauh mana sampel uji (yang dilas dengan mengacu ke WPS) yang akan dites dengan bermacam cara itu bisa dibuktikan memang dilas dengan meggunakan parameter seperti yang ada pada WPS.

Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menjadi dasar sehingga untuk hal tertentu harus ada persetujuan dari depnaker, tapi pada hal lain harus dari ditjen migas.

Sekian dulu pertanyaan saya, dan bila ada yang mau berbagi ilmu, tolong dijelaskan dengan tidak menggunakan alasan bahwa ‘itulah aturannya’, karena saya sangat ingin tahu dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan WPS itu.

Terima kasih untuk mau berbagi ilmu.

Tanggapan 1 – novembri nov

Pertanyaan Pak Andry ini cukup bagus untuk kita bahas.
Saya coba menjelaskan sedikit semoga jawaban ini bisa sedikit membantu ..

WPS yang sudah di apporove berarti benar sudah bisa digunakan. Apakah yang mengapporve akan bertanggung jawab bila nantinya ada kecelakaan akibat kesalahan yang ada di WPS? Tentu tidak. dan saya rasa ini juga tidak perlu diminta tanggung jawab. Karena apa …?

Sampai saat ini saya belum pernah menemukan kasus separti ini. Logikanya yang mengapprove khan tidak asal approve saja. Dia juga harus menguasai ilmu WPS ini, bagaimana membuat WPS, materialnya masuk jenis apa, cocoknya menggunakan electrode apa, electrode yang digunakan harus menggunakan amper dan voltage berapa , di preheat temp berapa dll. Kemudian setelah di welding harus diuji NDT apa saja, mechanical test yang dibutuhkan jenis test apa saja merefer ke code/standard mana.

Kalau dia sudah jadi WPS berarti proses welding yang digunakan dengan material yang akan dipakai sudah teruji dalam segala hal, baik design , kekuatan, metalurgi, dll. Kalau WPS ini dipakai dilapangan dengan parameter yang sesuai dan tercantum disana maka boleh kita sepakati barang tersebut tidak akan gagal. Adanya kegagalan mungkin disebabkan oleh factor lain seperti design stucturenya, ketebalan material dari design, tapi bukan dari WPS nya.

Yang meng approve depnaker, migas , 3rd party lain dia tidak melakukan weld pada benda uji lain. Dia disini diundang (notification) oleh contractor atau perusahaan yang akan membuat WPS ini. Setelah diundang dia datang kelokasi contractor memeriksa seperti yang saya sampaikan di jawaban no 1. Tahap ini namamnya belum ada WPS tapi record PQR. Jadi tidak ada WPS disini. Mungkin pak Andry bertanya Tanya jadi weld nya pakai parameter apa ?

Oke …untuk menjalankan test coupon ini kita gunakan PWPS (Prelimenary WPS). Yang parameternya diambil dari pengalaman 2 telah lalu dan manufacturer rekomendasi yang dituangkan dalam format yang mirip WPS. Jadi welding ikut PWPS ini. Selama proses welding dicata nilai actual dari parameter2 welding yang nantinya disebut PQR.

Dasar sesuatu harus diapprove oleh MIGAS atau DEPNAKER.
Pemerintah menentapkannya dalam UU atau Peraturan pemerintah untuk memberikan penekanan bahwa semua proyek MIGAS harus di approve oleh MIGAS sehingga dapat diyakini barang yang dibuat tersebut sudah memiliki jaminan savety. MIGAS yang saya tahu cuma ikut campur untuk bejana tekan, yang lain seya belum tahu. Depnaker mungkin dia mau terlibat untuk barang barang lain mungkin seperti crane atau yang lainnya. Karena saya juga belum membaca peraturannya mari kita serahkan ke temen temen yang lain.

Demikian Pak penjelasannya semoga Pak Andry bisa menemukan jawabannya…

Tanggapan 2 – Andryansyah Rivai

Terima kasih pak Novembri untuk penjelasannya. Pertanyaan saya berikutnya adalah:

1. Aneh atau tidak bila ada kontraktor yang meminta untuk dilakukan uji NDT terhadap lasan yang dibuatnya, tetapi untuk mengelasnya kontraktor itu tidak menggunakan WPS.

2. Bila barang yang dibuat oleh kontraktor (pakai WPS) telah diterima oleh pemilik dan dioperasikan, ternyata terjadi kegagalan dan dari analisis kerusakan terbukti bahwa pengelasan yang dilakukan tidak sesuai (tidak benar). Apakah dalam hal ini pemilih tetap bertanggungjawab 100% atau ada juga tanggungjawab kontraktor dan pihak ketiga? Kalaulah kontraktor ikut bertanggungjawab dan pihak ketiga tidak, lalu di mana letak perlunya pihak ketiga itu?

3. Kalau ternyata hasil NDT tidak akurat, misal ada retak di lasan tetapi tidak terdeteksi saat pengujian, kesalahan itu tanggungjawak siapa?

Sekian dulu pertanyaan saya, dan terima kasih untuk penjelasannya.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasn bulan Januari 2008 ini dapat dilihat dalam file berikut:

Share This