Select Page

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menolak usulan Badan Tenaga Atom Nasional tentang pembangunan PLTN di wilayah Kaltim sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis listrik. Demikian ditegaskan Sekretaris Propinsi Kaltim, Syaiful Teteng, Rabu (23/1) siang ini. Menurutnya, meski biaya produksi listrik dari PLTN jauh lebih murah dari tarif pembangkit listrik apa pun, namun dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari PLTN bagi kehidupan masyarakat belum dilakukan penelitian dengan jelas.

Pembahasan – Soedardjo@batan

23/1/2008 14:11 WIB

Pemprop Kaltim Tolak Pembangunan PLTN

M Ridho – Balikpapan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menolak usulan Badan Tenaga Atom Nasional tentang pembangunan PLTN di wilayah Kaltim sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis listrik.

Demikian ditegaskan Sekretaris Propinsi Kaltim, Syaiful Teteng, Rabu (23/1) siang ini. Menurutnya, meski biaya produksi listrik dari PLTN jauh lebih murah dari tarif pembangkit listrik apa pun, namun dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari PLTN bagi kehidupan masyarakat belum dilakukan penelitian dengan jelas.

‘Memang nuklir lebih hemat, tapi kan kita melihat resiko-resiko kesehatan,’ kata dia. Syaiful mengatakan, daripada membangun PLTN, Pemprop Kaltim lebih setuju membangun pembangkit listrik tenaga batubara (PLTB). Pasalnya kekayaan batubara di bumi Kaltim diperkirakan baru akan habis ratusan tahun mendatang.

Penolakan serupa juga diutarakan Walikota Balikpapan, Imdaad Hamid. Menurutnya, untuk mengatasi krisis listrik sebaiknya Pemprop Kaltim membangun PLTB dan meminta pemerintah pusat agar memberikan izin untuk memberlakukan tarif listrik lokal di luar harga PLN. (doa).

Tanggapan 1 – Muhammad Walfajri

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersatu memecahkan segera masalah ini dan segera membangun instalasi listrik baru tenaga batubara. Jangan terus-menerus mengorbankan masyarakat di Kaltim dengan mematikan listrik setiap 2/3 hari sekali sampai 10-12 jam.

Salam dari salah satu masyarakat korban mati listrik di Balikpapan yg katanya ‘Kota Minyak’ 🙁

Tanggapan 2 – Aroon Pardede

Kaltim menolak PLTN, yang ‘berpotensi’ merusak lingkungan, tapi menerima dengan tangan terbuka, pengusaha HPH yang membabat habis hutan-hutan di kalimantan, dan meninggalkan lahan-lahan kritis di kalimantan??? How ironic…..??? Pemprov malah lebih setuju PLTB, yang menghasilkan gas rumah kaca, serta menggunakan energi tak terbarukan?

Serendah itukah bangsa kita menilai diri sendiri?? bahwa kita tidak mampu memiliki sebuah PLTN ‘hanya karena’ ketidakmampuan kita berdisiplin (dalam soal safety, operation and maintenance), juga kemunduran integritas (korupsi pada proses konstruksi PLTN yang mengakibatkan konstruksi yang ‘asal jadi’)??

Saya termasuk orang yang masih punya optimisime terhadap bangsa sendiri. Saya percaya bangsa & rakyat indonesia mampu mendisain, membangun, mengoperasikan, dan memelihara sebuah PLTN. Saya juga percaya PLTN di negara kita adalah keniscayaan. Energi alternatif / energi terbarukan, mohon maaf, bukanlah solusi yang murah dan mudah. Kalau energi alternatif adalah solusi murah dan mudah, mengapa sampai sekarang tidak juga menjadi komersial?? Mengapa dunia masih juga bergantung pada fossil fuel (oil, gas dan coal??) untuk menggerakkan power plant di negara2nya??

Orang selalu mengkaitkan PLTN dengan chaernobyl, three miles island, dll. Padahal, sudah berapa lama insiden itu berlalu? Insiden Chaernobyl terjadi pada tahun 1986, sudah lebih 20 tahun? Apakah sepanjang 20 tahun ini, pernahkah kita mendengar kecelakaan / insiden yang berkaitan dengan PLTN, yang mengakibatkan korban (manusia dan lingkungan) yang sangat besar??? Sependek ingatan saya, tidak ada disaster yang berkaitan dengan PLTN. Kalaupun ada berita tentang PLTN, adalah tentang PLTN di Jepang yang mengalami keretakan dibeberapa tempat, akibat dari gempa bumi, akan tetapi tidak terjadi kebocoran radioaktif.

Jadi, berdasarkan track record, sebenarnya pasca chaernobyl, bisa dibilang tidak ada major incident berkaitan dengan PLTN? Apalagi PLTN dikontrol dengan sangat ketat oleh IAEA, badan internasional? Bukankah ketakutan kita kepada PLTN lebih kepada ‘histeria’, daripada kekhawatiran yang logis???

Tanggapan 3 – Andryansyah Rivai

Pak Pardede, jangan terlalu mudah menerima PLTN!!

Kita gunakan logika pendek saja, kalau ada PLTN, maka hampir semuanya impor, tapi dengan PLTU batubara, maka bahan bakarnya bisa dari dalam negeri sendiri. Kedua, kalau kita pakai PLTN, sangat mungkin kita jadi mainan negara maju, misalnya setelah PLTN kita beroperasi katakanlah 3 tahun, dan pada saat itu misalnya kita tidak setuju dengan kebijakan ‘polisi dunia’ soal iran misalnya, terus kita diembargo bahan-bakar nuklirnya (bbn), apa tidak jadi besi tua barang yang sangat mahal itu??? OK, sekarang kita boleh ngomong kita buat dulu perjanjian bahwa bbn tidak akan diembargo, tapi kalau kemudian kelongsongnya yang diembargo, mau apa kita. Atau bagian lainnya lagi yang tingkat ‘kekhawatiran asingnya’ rendah tapi nyatanya kita tak bisa buat. Contoh embargo ini sudah sering terjadi, dan kita kelimpungan dibuatnya.

Jadi masalah PLTN ini menuntut permainan politik yang sangat kuat. Kalau kita tidak yakin dengan kekuatan kita di politik dunia, buat saya jangan dulu deh punya PLTN. Waktu yang ada kita pakai dulu untuk menguasai hal2 penting dari PLTN yang sangat mungkin jadi mainan ‘dunia maju’. Tapi apa iya, negeri ini memang serius dalam penelitian, agar bisa memiliki PLTN yang tingkat ketergantungannya tidak tinggi pada pihak2 yang sok kuasa di dunia ini????

Bukti nyata….NEGERI INI TIDAK BISA MEMBUKTIKAN BAHWA MEMANG SERIUS INGIN MENGUASAI TEKNOLOGI PLTN, TAPI HANYA PINGIN BELI DAN BELI….maaf.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan Februari 2008 dapat dilihat dalam file berikut:

Share This