Select Page

Saya heran dengan pemberitaan ini. Bukankah visi Pertamina ingin jadi ‘global player in oil&gas industry’. Lalu, mengapa masih mendapat privilege macam ini?? kalau pengertian saya benar, hal ini kan sama saja dengan pertamina tanpa perlu ‘berkeringat’, sudah mendapat 15% dari apa yang didapat oleh KKKS??? Lantas, apa insentif bagi pertamina untuk mengekplorasi potensi migas di indonesia, kalau sudah dapat ‘gratisan’ seperti ini???

Pembahasan oleh : Aroon Pardede

Saya heran dengan pemberitaan ini. Bukankah visi Pertamina ingin jadi ‘global player in oil&gas industry’. Lalu, mengapa masih mendapat privilege macam ini?? kalau pengertian saya benar, hal ini kan sama saja dengan pertamina tanpa perlu ‘berkeringat’, sudah mendapat 15% dari apa yang didapat oleh KKKS??? Lantas, apa insentif bagi pertamina untuk mengekplorasi potensi migas di indonesia, kalau sudah dapat ‘gratisan’ seperti ini??? Apalagi pernyataan Direktur Hulu, Sukusen Soemarinda ‘kami kan perusahaan negara, jadi punya hak istimewa untuk mendapatkan itu’,.. ini maksudnya apa?? bagaimana bisa jadi global player, kalau mentalitas masih seperti anak2, yang inginnya disusui terus oleh ‘ibu’nya? Bukankah seharusnya PERTAMINA ‘disapih’ kalau memang ingin jadi global player??

Sebenarnya, apakah arti dari ‘working interest’? Apakah artinya PERTAMINA juga turut ‘saweran’ untuk proses eksplorasi? Ada yang bisa menjelaskan, apa arti ‘working interest’, sehingga tidak timbul syak wasangka bahwa PERTAMINA masih belum berubah????

———————————-

Jatah buat Pertamina 15% Saham Tiap Blok

Jatah akan hangus kalau Pertamina mengikuti tender blok migas bersangkutan Ruisa Khoiriyah posted by kontan on 01/23/08.

JAKARTA. Kini Pertamina boleh menebar senyum. Keinginan mereka untuk menggenggam hak istimewa berupa /working interest /pada setiap blok penyedotan minyak dan gas (migas) akhirnya mendapat lampu hijau dari pemerintah. ‘Indikasinya, pemerintah memberi 15%,’ kata Direktur Hulu Pertamina Sukusen Soemarinda, Selasa (22/01).

Dengan pemberian /working interest /itu, Pertamina berhak mendapat kepemilikan saham sebesar 15% dari setiap perusahaan yang memenangkan tender wilayah kerja migas baru. ‘Kami kan perusahaan negara, jadi punya hak istimewa untuk mendapatkan itu,’ kata Sukusen.

Sebenarnya, perusahaan migas pelat merah ini berharap pemerintah rela memberi banderol kepemilikan saham otomatis sebesar 20%. Namun, yang berkuasa tampaknya enggan menuruti kemauan Pertamina. Walhasil, ‘Ya, jatah 15% ini kami terima saja dulu,’ ujar Direktur Utama Pertamina Arie H. Soemarno, sumringah.

Syaratnya tak terlibat

Walaupun demikian, pemberian itu bukan tanpa syarat. Keistimewaan hanya berlaku jika Pertamina tidak terlibat langsung dalam proses tender. ‘Ini kan /Bussiness to Bussiness/. Jika perusahaan A yang memenangi tender, 15% /interest /Pertamina ada di situ,’ kata Sukusen, menjelaskan.

Namun, jika Pertamina tampil sebagai peserta tender bersama investor lain, otomatis hak istimewa ini hangus. ‘Kalau akhirnya dalam tender itu kami kalah, jatah 15% juga hilang,’ katanya. Hak istimewa Pertamina ini efektif berlaku untuk tender 26 blok migas baru yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Oktober tahun lalu. Namun Pertamina baru mengambil hak istimewa itu untuk ladang-ladang yang mereka nilai benar-benar prospektif.

Sekadar informasi, setiap blok dari 26 blok migas baru itu diperkirakan menyedot investasi sebesar US$ 445 juta. Sedangkan potensi sumber daya migas dari sana mencapai 1.069 juta barel per blok.

Di antara 26 blok yang ditawarkan itu adalah Blok Bawean II di lepas Pantai Utara Jawa Timur; blok Gunting di daratan dan lepas Pantai Jawa Timur; blok Semai 1 di lepas Pantai Barat Papua. Selain itu termasuk pula enam blok lama yang sudah pernah ditender namun tidak laku: Blok Cakalang, Blok Kerapu, Blok Baronang, Blok Cucut dan Blok Dolphin, semuanya ada di lepas pantai Natuna. Satu lagi, Blok Buton 2 di daratan dan lepas pantai sebelah selatan Buton. Pemerintah menargetkan penandatanganan lelang blok baru akan dilakukan paling telat pada April nanti.

Tanggapan 1 – M Zaki Zulqornain

Saya rasa ini tidak berarti Pertamina dapat gratisan, mereka tetap mesti ikut menanggung biaya2 utk komitmen eksplorasi. Saya rasa ini hanya salah satu cara utk menjamin agar utk blok2 yg prospektif, keterlibatan pihak nasional (dalam hal diwakili Pertamina sbg BUMN) tetap ada, mungkin belajar dari kasus Cepu di mana kehebohan masalah operator blok sampai ramai sekali.

Cuma ingin tahu saja, apakah kewajiban KKKS utk menawarkan 10% interest kepada perusahaan lokal masih berlaku dg adanya ketentuan ini? Kalau iya, artinya akan ada blok2 tertentu di mana KKKS yg memenangkan tender blok ‘harus membagi kepemilikan’ di blok itu sebesar 25% kepada pihak lain (25% Pertamina, 10% perusahaan lokal lainnya).

Tanggapan 2 – Fauzul JOB@tripatra

Kayaknya yang 10% itu bukan cuman interest,deh….

Tapi kayaknya share saham (maaf, saya bingung sama istilah interest, rancu ama bunga bank) terus kayaknya yang disebut local pada dasarnya adalah pemda (sebut aja daerah).

Jadi pada pelaksanaannya,

Di Cepu emang daerah dikasih kesempatan untuk ikut mengelola dengan konsekuensi penanaman modal juga.

Mungkin ini juga sebagai batu ujian buat daerah, dimana selama ini seakan2 daerah hanya sebagai penonton dan hanya punya kesempatan menagih ‘community development’, namun sekarang karena juga sebagai ‘pemilik’, maka mau gak mau mereka juga harus ikut mikir CD.

Nah, sebenernya pemda bingung juga saat disuruh nanam duit.

Selain bingung ama jumlahnya yang tidak sedikit, mereka juga tidak punya pengalaman di urusan bisnis ini. Makanya dipandang kebijakan nanam saham ini sebagai sebuah resiko juga. Nah, resiko inilah yang selanjutnya membuat daerah cari partner untuk urusan perduitan dan juga
mengelolanya. Terkadang terobosan yang seperti ini masih terbentur masalah instrument hukum nya. Hanya saja (sepertinya) issue masalah partnership ini lebih kencang di daerah dan tidak terangkat ke nasional, karena yang berurusan memang pemda setempat.

Ini setahu saya dari apa yang saya dengar sebagai putra daerah mengenai Blok Cepu. Mohon koreksinya kalo salah.

Tanggapan 3 – M Zaki Zulqornain

Mas Fauzul,

Istilahnya memang itu, working interest atau participating interest.

Seingat saya, di kontrak kerjasama tawaran 10% participating interest tidak diharuskan utk pemda, melainkan perusahaan nasional. Makanya saya bertanya, dg adanya ketentuan baru ttg 15% interest utk Pertamina, apakah pemenang blok memiliki 2 kewajiban yaitu menawarkan 10% ke perusahaan nasional (seperti yg berlaku sekarang) ditambah menawarkan kepada Pertamina utk mengeksekusi hak Pertamina yg 15% itu, atau bagaimana.

Tanggapan 4 – Fauzul JOB@tripatra

Hehe…iya,mas…

Maaf lupa, emang istilahnya PI (participating Interest). Setahu saya dulu daerah yang di minta adalah pemda Jatim, Jateng, Blora, dan Bojonegoro. Wah, kalo sekarang malah ada ketentuan baru saya malah belum dapet kupasan lebih lanjut…

Btw, Saya hanya berdo’a, buat orang2 yang dulu mengambil topic Participating Interest ini dalam penyeleseian studinya moga2 dah lulus sebelum keluar ketentuan baru…

Tanggapan 5 – Aroon Pardede

Jadi, pertanyaan saya, apakah working interest ini artinya nanti PERTAMINA akan juga ikut ‘saweran’ untuk eksplorasi blok-blok migas baru?? Kalau demikian, mengapa ada klausul, kalau PERTAMINA yang jadi bidder, working interest itu ‘hangus’? Bukankah itu memang sudah logis, kalau jadi bidder, artinya interest nya jadi 100% ; jadi klausul seperti ini tidak perlu disebutkan lagi, kecuali memang artinya berbeda??

Kalau PERTAMINA harus turut ‘saweran’ untuk explorasi semua blok-blok Migas (yang, belum tentu menghasilkan hidrocarbon dalam skala ekonomis), artinya expenditure PERTAMINA akan besar sekali, untuk ‘saweran’ di setiap blok-blok migas. FYI, di artikel disebutkan, ada 26 blok MIGAS yang akan ditawarkan. Bila ke-26 blok itu laku terjual oleh KKKS, artinya PERTAMINA harus nyetor modal 15% untuk setiap kegiatan explorasi migas di blok2 tersebut?? Wahh… kayaknya ini gak mungkin…., expenditure nya akan besar sekali bagi pertamina.

Share This