Select Page

Mau minta klarifikasi atau informasi, apakah Sales Agreement antara Satu Pabrikan di luar negeri dengan Agennya di Indonesia di atur Undang2 atau peraturan Pemerintah. Beberapa tahun yang lalu saya tau itu ada, dimana Sales Agreement tersebut harus di counter sight oleh Atase perdagangan kita di luar negeri dan di cap oleh notaris di negeri yang memberi surat keagenan tsb.

Tanya – anpan

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya mau minta klarifikasi atau informasi, apakah Sales Agreement antara Satu Pabrikan di luar negeri dengan Agennya di Indonesia di atur Undang2 atau peraturan Pemerintah.

Beberapa tahun yang lalu saya tau itu ada, dimana Sales Agreement tersebut harus di counter sight oleh Atase perdagangan kita di luar negeri dan di cap oleh notaris di negeri yang memberi surat keagenan tsb.

Sekali lagi mohon klarifikasinya dan kalau ada surat atau peraturan no. berapa.

Tanggapan 1 – M Zaki Zulqornain

Pak Anthon,

Kalau tidak salah, yg dimaksud adalah utk pengurusan pendaftaran keagenan di
Depperdag. Memang utk mendapatkan Surat Keagenan yg dikeluarkan oleh
Depperdag, beberapa persyaratannya kita harus menunjukkan Perjanjian
Keagenan asli antara principal di luar negeri dengan agen/distributor di
Indonesia yg disahkan oleh Atase Perdagangan RI di Negara principal dan juga
disahkan oleh notaris di Negara tsb.

Tanggapan 2 – anpan

Terima kasih Pak Zaki,

Responsnya sangat cepat, dan apakah Bapak tau hal itu mengacu kepada peraturan yang mana., maksud saya peraturan no berapa . Salam dan terima kasih Pak,

Tanggapan 3 – Dwi Petrozza

Pak Zaki / Anthon

Apakah ini masih applicable di era menjelang pasar bebas? Masih adakah yang
mempersyaratan ini ‘in full’. Setahu saya, dengan supporting letter dari
pabrikan rasanya sudah cukup pak…

Kebetulan saya beberapa kali meng-create keagenan dan JV dengan world class
pabrikan asing. Mungkin bisa jadi ini gak pure keagenan dari sisi bisnis.
Saya mendefinisikannya dengan bahasa saya sendiri sebagai suatu bentuk
partnership untuk mendevelop market atas bidang usaha pabrikan tsb di
Indonesia or bigger region. Mereka yang supply barang berikut ekspertise dan
segala tetekbengeknya (case by case financial juga), sedangkan kami selaku
partner bertugas memasarkan produk/jasanya.

Secara legal, cukup dengan notaris di Indonesia dan di HQ mereka. Tentunya
setelah fase assessment / fit n proper test / due diligence dilewati. In
concept, yang terpenting adalah TRUST, COMMITMENT and PERFORMANCE yang mesti
selalu terjaga.

Tanggapan 4 – indradjaja andy

Pak Anton,

Setau saya masih sampai saat ini apalagi untuk
mendapatkan surat keagenan yang dikeluarkan oleh
Departemen Perdagangan , oleh karena itu sekarang
sangat banyak agent yang di Indonesia tidak mau
memperpanjang surat keagenan tersebut.

Tapi tidak tau juga jika sudah ada perubahannya.

Mohon di tambah jika memang masih kurang.

Tanggapan 5 – indradjaja andy

Rekan Dwi,

Lha wong namanya juga salah satu persyaratn untuk
mendapatkan surat keagenan yang di keluarkan oleh
departemen perdagangan (pemerintah) yang mana untuk
melindungi kegiatan perdagangan yang dilakukan si
pabrikan terhadap perwakilan yang ada di Indonesia dan
juga komitmen dan kepercayaan si pabrikan terhadap
perwakilan nya untuk memsarkan produknya tersebut,
tapi memang jangka waktu yang dikeluarkan oleh
deperdag yang terlalu singkat sehingga terlalu sering
mengeluarkan biaya biaya.

Kalau Rekan Dwi mempunyai kemampuan dalam
mengakomodasi semua kegiatan tersebut yaa.. monggo
kerso .. tapi nanti jika suatu saat ada yang memakai
produk dari pabrikan yang diakomodir tersebut ada yang
memakai juga .. yaa.. jangan mencak mencak .. dasar si
‘anu’ makai produk kita . kemudian si pabrik juga bisa
mengasih harga yang lebih murah dan sumpah serapah
yang lain.

Maaf ini hanya masukan dari orang yang baru belajar.

Share This