Dalam perusahaan MIGAS tidak dikenal adanya P2K3, mengacu pada PP 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan MIGAS dan PP 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi MIGAS di daerah Lepas Pantai, dikenal jabatan Kepala Teknik yang secara implisit tugas dan tanggung jawabnya sama dengan P2K3. Jabatan Kepala Teknik sesuai kedua Peraturan tersebut pada perusahaan MIGAS umumnya dijabat oleh General Manager/Field manager Perusahaan MIGAS dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspeksi MIGAS ( Direktur Teknik MIGAS – Direktorat Jenderal MIGAS ).

Pembahasan – a_yende

Pak Budhi tolong di posting ke milist ya,

Mengacu UU Keselamatan Kerja No 1 Tahun 1970 dan PP 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan MIGAS dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi MIGAS dalam hal ini Menteri ESDM, mengacu pula kepada Undang Undang MIGAS No. 22 Tahun 2001 menyangkut otoritas pengaturan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha MIGAS yang berada pada Menteri ESDM maka aspek-aspek keselamatan kerja pada perusahaan MIGAS dalam wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM.

Dalam perusahaan MIGAS tidak dikenal adanya P2K3, mengacu pada PP 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan MIGAS dan PP 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi MIGAS di daerah Lepas Pantai, dikenal jabatan Kepala Teknik yang secara implisit tugas dan tanggung jawabnya sama dengan P2K3. Jabatan Kepala Teknik sesuai kedua Peraturan tersebut pada perusahaan MIGAS umumnya dijabat oleh General Manager/Field manager Perusahaan MIGAS dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspeksi MIGAS ( Direktur Teknik MIGAS – Direktorat Jenderal MIGAS ).

Tanggapan 1 – DARMAYADI

Mau bertanya….

Itu aturan-aturan tentang keselamatan kerja semuanya mengacu ke aturan-aturan tahn 70 an,
apakah tidak ada revisi dll ???

Tanggapan 3 – Administrator Migas

Tentu ada Pak Darmayadi. Kalau anda memperhatikan slide presentasi KMI sewaktu raker migas minggu lalu (attachment terlampir), salah satu masukannya adalah pemberlakuan PP Keteknikan Migas secepatnya. Untuk mempermudah pemahaman, sudah di-mapping semua peraturan yang terkait (bahkan dari tahun 1930) untuk digantikan dengan PP Keteknikan Migas.

Ada satu beban moril yang masih menjadi keprihatinan saya sampai saat ini yaitu keterlibatan profesional Milis Migas Indonesia yang sangat kecil sekali pada RPP Keteknikan Migas. Sudah beberapa kali saya ditagih oleh Direktur Teknik Migas Bpk. Suyartono, mana nih masukan dari para profesional KMI ?. Padahal team dari KMI sudah dibentuk lho dengan leader Bpk. Dirman Artib.

Kelihatannya week-end ini saya harus kembali membuka-buka lagi RPP Keteknikan Migas untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kemungkinan besar Komunitas Migas Indonesia (KMI) akan bekerjasama dengan Indonesian Petroleum Association (IPA). Draft dari RPP Keteknikan migas dapat anda download dari URL :
http://migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=126&Itemid=42
nomor 23 yaitu ‘RPP Pengaturan dan Pengawasan Keteknikan Dalam Kegiatan Usaha Migas’. Apabila anda berkenan membantu memberikan masukan, cukup beberapa paragraph RPP Keteknikan Migas yang sesuai dengan keahlian anda, tidak perlu semua RPP Keteknikan Migas anda baca. Ditunggu yah masukannya….

Attachment : RPP Keteknikan Migas.ppt

Tanggapan 4 – Hanifa Gunawan

Yth. Pak Budhi dan kolega migas,

Maaf mungkin pemahaman saya salah dalam mencermati slide terlampir. UU 22/2001 ttg pengawasan K3 migas: Instalasi migas yang aman, andal dan akrab lingkungan, yang antara lain terdiri atas:

Keselamatan pekerja

Keamanan dan kesehatan pekerja

Kecelakaan kerja

Standardisasi Kompetensi

Ijin dan Status Pekerja

Tempat dan Lingkungan Kerja

Prosedur Kerja (SOP)

Nilai Ambang Batas (NAB)

Alat Pelindung Diri (APD)

Tanda Peringatan / Larangan

Pemeriksaan Keselamatan Kerja

Sertifikasi Peralatan Berbahaya

Tanda Keselamatan Produk

Sistem Manajemen Keselamatan

Masukan tambahan:

Identifikasi faktor bahaya kesehatan dan resiko bagi pekerja

Program promosi perilaku sehat dan aman dalam bekerja

Masukan tambahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi poin-poin di atas yang menurut pemahaman saya sangat terbatas pada target output no accident, padahal K3 adalah satu kesatuan antara kesehatan dan keselamatan bagi pekerja dan lingkungannya.
Mungkin hal-hal di bawah ini bisa merupakan renungan bagi kita semua:
Saya pernah mendengar cerita rekan yang di offshore, bahwa ada beberapa rekan yang pensiun dari offshore dan berjalan selalu goyang seperti di atas gelombang air. Bagaimana claim asuransi kesehatan setelah pensiun bisa menjamin kelangsungan hidup org tsb supaya tetap hidup wajar?
Kemarin juga ketemu teman mantan dokter di pertambangan yang tetangga depannya sudah terkena ‘hearing loss 100%’ karena bekerja pada lingkungan mesin yang bising dan dulu org tsb sering tidak sadar bahwa pemakaian ‘ear protection’ merupakan investasi masa depan. Padahal sampai saat ini teknologi pemulihan hearing loss tetap masih belum sempurna mengembalikan kenikmatan pendengaran asli dari ALLAH.

Rekan-rekan pekerja (karena kita semua adalah pekerja, apapun jabatannya):
Betulkah bahwa sebetulnya masalah kesadaran perilaku bekerja aman dan sehat merupakan masalah utama K3 setelah semua fasilitas dilengkapi? Atau lebih ke manajemen komitmen?

Bagaimanapun, preventive lebih menguntungkan daripada pengobatan maupun pemulihan, karena pemberian alami tidak akan tertandingi.. Inilah value sehat, uang sebesar apapun tidak akan menandingi.

Tanggapan 5 – Harry Eddyarso

Dear Mas Budhi, Mas Dirman Artib dan rekan2 milis sekalian,

Berdasarkan monthly meeting IPA-ESC bertempat di BP Indonesia pada hari Kamis, 15 May kemarin, diputuskan bahwa kolaborasi KMI – IPA ESC dirasakan tidak efektif karena IPA ESC sesuai dengan peran, fungsi dan lingkupnya hanya akan membahas hal2 yang berhubungan dengan HSE (Health, Safety dan Environment) di dalam RPP Keteknikan tsb. Sedangkan KMI akan membahasnya berdasarkan spectrum yang lebih luas, sesuai dengan jumlah, kompetensi dan latar belakang anggota yang lebih beragam.

IPA ESC juga sudah memutuskan untuk mengadakan ‘offsite meeting’ pada tanggal 29-30 May 2008 (setelah IPA 2008 Convention & Exhibition) untuk membahas draft RPP Keteknikan tsb untuk memberikan masukan2 kepada Pemerintah, cq DitJen Migas. Selain itu, menurut info yang saya terima, BPMigas juga sudah mereviewnya dan sudah memberikan komentar/input2nya.

Sekarang tinggal KMI, yang tentunya juga ditunggu input2nya oleh DitJen Migas. Monggo Mas Dirman Artib (sang leader kita dalam project ini), apakah juga ingin membahas draft RPP Ketekinikan ini di luar kota agar lebih focused dan efektif??

Kami tunggu partisipasi dan masukan dari rekan2 semua di milis ini…