Pak SBY yang saya hormati.
Mengenai rencana kenaikan harga BBM, saya mengusulkan hal berikut:
Harga BBM jangan bapak naikkan (apa lagi sampai 30%).
Jika alasannya adalah Subsidi, maka dana subsidi itu dapat ditarik oleh negara melalui Pajak kendaraan Bermotor. Baik itu pajak saat pembelian maupun Pajak Tahunan (Pembayaran STNK). Selain tingkat ‘ke mewahan’ kendaraan, besarnya pajak bisa ditinjau dari CC (Kapasitas mesin dan Konsumsi BBM) dari masing-masing kendaraan.
Misalnya mobil dengan kapasitas 2000 CC, Asumsi konsumsi BBM perhari diperkirakan rata-rata 6 liter atau pertahun 2190 liter. Jika Subsidi perliter adalah Rp.2000, maka nilai kompensasi BBM yang ditambahkan pada pajak kendaraan tersebut per tahun adalah Rp.4.380.000,-.
Sehingga misalnya jika seseorang memiliki Kijang Inova dengan pajak Rp.1.700.000,-/tahun, Maka harus bayar pajak sebesar Rp.6.080.000/tahun.

Pembahasan – edward arnold

Pak SBY yang saya hormati.

Mengenai rencana kenaikan harga BBM, saya mengusulkan hal berikut:

Harga BBM jangan bapak naikkan (apa lagi sampai 30%).
Jika alasannya adalah Subsidi, maka dana subsidi itu dapat ditarik oleh negara melalui Pajak kendaraan Bermotor. Baik itu pajak saat pembelian maupun Pajak Tahunan (Pembayaran STNK). Selain tingkat ‘ke mewahan’ kendaraan, besarnya pajak bisa ditinjau dari CC (Kapasitas mesin dan Konsumsi BBM) dari masing-masing kendaraan.
Misalnya mobil dengan kapasitas 2000 CC, Asumsi konsumsi BBM perhari diperkirakan rata-rata 6 liter atau pertahun 2190 liter. Jika Subsidi perliter adalah Rp.2000, maka nilai kompensasi BBM yang ditambahkan pada pajak kendaraan tersebut per tahun adalah Rp.4.380.000,-.
Sehingga misalnya jika seseorang memiliki Kijang Inova dengan pajak Rp.1.700.000,-/tahun, Maka harus bayar pajak sebesar Rp.6.080.000/tahun.

Terlebih mereka-mereka yang memiliki mobil hingga 4000 CC. Bapak bisa hitung pendapatan Negara jika ini dijalankan. Bahkan Dana bisa diperoleh di awal (‘masyarakat mampu’ mengembalikan subsidi sebelum memakai BBM).

Dengan kebijakan ini juga akan menahan laju pertumbuhan mobil-mobil pribadi. Sarana transfortasi umum lebih menjadi pilihan (tentu diperbaiki juga dong). Dan tentu saja ini akan menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Artinya kalau merasa mampu silahkan pakai mobil mewah (dengan pajak yang tiingggii..).

Demikian usul saya pak SBY. Semoga bapak pertimbangkan.
Kepada rekan-rekan millis migas, mohon maaf kalau topik ini tidak tepat ditulis di forum ini. Tetapi ini hanya sebagai ide awal yang mungkin dapat rekan-rekan kembangkan lagi. Sehingga menjadi solusi masalah dana subsidi BBM. Dan ide ini pun bukan atas dasar rasa iri. Karena jika ini diterapkan, saya pribadi akan terkena dampaknya yaitu bayar pajak mobil menjadi 6 juta/thn. Apa boleh buat.. Terima kasih.

Tanggapan 1 – Hendri D

Saya setuju dengan usulan bang edward ini, ini kayaknya opsi yang bagus dan selain cc, jenis kenderaan diikutsertakan mempengaruhi besarnya pajak. Tapi ada pertanyaan bagaimana dengan bahan bakar minyak tanah? Siapa yang mensubsidi? Apakah minyak tanah termasuk disubsidi juga dalam hal ini?

Tanggapan 2 – Hamdion, Nizar (Jakarta) hamdion.nizar@se1.bp

Usulan yang bagus sekali, tapi mohon dipikirkan juga bagaimana menghandle urusan penyelundupan.

Saat ini pemerintah Iran mulai kualahan karena hampir 30% BBM disana diselundupkan keluar Iran. Kalau penyelundup di hukum mati, mungkin pemerintah akan kualahan untuk mencari tanah pemakaman nantinya. Karena ini hukum pasar, sulit di bendung. Sebagai contoh, petani di daerah IBT (Indonesia Bagian Timur) saat ini sedang menikmati harga beras tinggi dengan menjualnya ke Filipina.

Ditunggu usulan untuk membendung penyelundupan ….

Tanggapan 3 – I Gede, Sudarka (Istech) igede.sudarka@se1.bp

Benar juga masukan dari rekan kita Pak Hamdion. Disamping penyelundupan masih ada beberapa pertanyaan kepemerintah kita yang buat kebijakan BBM.
Satu contoh harga Avtur-Jet A1 di Denpasar Rp 620 lebih murah dari Jakarta. Sedang Denpasar adalah kebanyakan flight international dimana satu perusahaan penerbangan luar refuel berribu-ribu liter. Sedang harga avtur di negara tetangga seperti Sinagpore atau Malaysia jauh lebih mahal. Kalau kebijakan tidak arief bisa2 mereka refuel penuh di Bali. Apaka ini juga subsidi buat perusahaan penerbangan asing???. Kenapa minyak tanah hilang??? Karena harga avtur untuk BMM pesawat tidak disubsidi sedangkan avtur bahan dasarnya adalah minyak tanah hanya oktannya yang beda sedikit.

Apakah kebijakan harga avtur di Denpasar lebih murah karena ada hubungannya dengan menarik wisatawan ke Bali??? Mungkin juga tapi kurang tepat untuk kebijakan rencana keaikan BBM 30%???

Tanggapan 4 – edfarman chan

Dears,

Diskusi dari Bang Edward di original mail di bawah, saya bawa di komunitas lain dan ada satu sentilan yang menarik untuk ditelaah sebagai tambahan terhadap tanggapan Pak Hendri & Pak Hamdion, sbb:

‘Usulan yg kurang tepat, memangnya jumlah kendaran itu ada berapa….apalagi yg CC-nya gede ? masih ‘lebih enak’ bayar pajak 6 jt/th ketimbang bayar bensin yg mahal tiap hari-nya. Pajak kendaraan gak imbang kalau dibandingkan dg kebutuhan BBM per hari/bulan bahkan tahun….. yang notabene import

Mungkin seperti usulan salah seorang praktisi, pemerintah harus merevisi kontrak dg pengelola asing yg ada diindonesia. Sebagai contoh, kontrak kerja perusahaan minyak asing akan dikenai pajak sebesar 0.5% dari tiap produksi-nya. Dengan naiknya harga minyak dunia seharusnya Indonesia juga diuntungkan, harus diusulkan pajak ini dinaikkan menjadi 0.6% karena keuntungan compeni asing juga semakin besar.
Masa pemerintah tidak berani merivisi kontrak, mana yg lebih tinggi kontrak atau kedaulatan pemerintah ? Bisa dibayangkan dengan tingginya harga minyak kompeni2 asing semacam exxon, chevron, mobil oil, dsb-nya akan meraup untung yg besar…sedangkan kita hanya gigit jari, soalnya secara ‘net’ kita sebenarnya pengimpor minyak…. didalam negeri dapat sedikit, beli diluar dengan harga selangit ! Kalau perlu nasionalisasikan saja semua perusahaan asing, seperti yg terjadi di veneuzela atau bolivia.’

Tanggapan 5 – Panic Day

Dear all,

Mungkin yang lebih baik kita lakukan sekarang adalah mendukung dan memberi kesempatan kepada para pemimpin kita serta punggawa-punggawa disampingnya untuk mengambil tindakan yang mereka anggap benar, disamping kita tetap mengawasi dan memberi masukan yang benar2 buat negeri (bukan atas kepentingan kelompok).

Berikut tanggapan dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan Bulan Mei 2008 ini dapat dilihat dalam file berikut: