Select Page

Dasar hukum kenaikan upah Minimum (UMR) biasanya mengacu kepada keputusan gubernur atau bupati di daerah masing-masing.

Tanya – johan noviansyah

Dear Milist,

Numpang sharing, tolong dijelaskan apakah ada yg mengetahui/punya dasar hukum dari Depnaker mengenai kenaikan upah tenaga kerja yg baru (UMR 2008), mengingat belakangan ini ada kecenderungan inflasi cukup tinggi (akibat harga minyak dunia) sehingga harga kebutuhan dan pengeluaran menjadi bertambah.
Kalo memang tidak ada, apa indikator untuk meminta kenaikan upah tenaga kerja (mis. performance/prestasi kerja) atau barangkali ada indikator2 lainnya? generally berapa persentase kenaikan per tahun nya?

Terima kasih sebelumnya atas tanggapan dari rekan2 sekalian.

Tanggapan – pungki purnadi

Rekan Aan,

Dasar hukum kenaikan upah Minimum (UMR) biasanya mengacu kepada keputusan gubernur atau bupati di daerah masing-masing.

Sedangkan didalam perusahaan besarnya kenaikan upah, biasanya akan terbagi dua yaitu :

1. General Increase yang mengacu kepada tingkat inflasi, sehingga semua jabatan, orang dsb mendapatkan kenaikan yang sama. Adapun tingkat inflasi tsb, angkanya bisa didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS).

2. Merit Increase yang mengacu kepada unjuk kerja atau performance yang ditunjukan oleh setiap employee, dimana angkanya bisa bervariasi tergantung kepada performance masing2 employee dan kebijakan dari management perusahaan.

Untuk berapa besarnya kenaikan upah berdasarkan kedua hal tsb diatas, biasanya lagi akan tergantung terhadap kebijakan management dan juga kesepakatan dengan serikat pekerja.

Malah dalam pengajuan WP&B ke BPMIGAS oleh setiap KKKS, pihak management sudah mencanangkan besarnya angka tsb berdasarkan prediksi dari banyak hal dimana didalamnya ada aspek revenue perusahaan.

Demikian informasinya.

Share This