Select Page

Masih soal banjir Jakarta. Banyak yang sering mengatakan soal tata ruang dan penegakan aturan yang ada menjadi sebuah kambing paling item kalau menghadapi kesemrawutan Jakarta. Hmmm . Aturan sih memang bisa saja ditegakkan. Tetapi aturan yang benar haruslah didasari dengan riset dan penelitian ilmiah yang bener juga. Skali lagi harus didasari dengan penelitian dasar ilmiah. Penelitian ini juga mestinya menyeluruh, walaupun belum detail tetapi penelitian ilmiah harus menyeluruh. Benarkan membuat serapan akan menambah daya serap air permukaan, seberapa besar dampaknya terhadap air permukaan ? Berapa koefisien bangunannya ? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dng riset, bukan dengan aturan.

Pembahasan – Rovicky Dwi Putrohari

Jakarta hanya cukup satu juta jiwa ! *Blaik .!

*http://rovicky.wordpress.com/2008/02/04/jakarta-satu-juta/

*by : Rovicky DP – **4 Februari 2008 at 2:37 pm *

[image:dromodelpenghijauan.jpg]Masih soal banjir Jakarta. Banyak yang sering mengatakan soal tata ruang dan penegakan aturan yang ada menjadi sebuah kambing paling item kalau menghadapi kesemrawutan Jakarta. Hmmm . Aturan sih memang bisa saja ditegakkan. Tetapi aturan yang benar haruslah didasari dengan riset dan penelitian ilmiah yang bener juga. Skali lagi harus didasari dengan penelitian dasar ilmiah. Penelitian ini juga mestinya menyeluruh, walaupun belum detail tetapi penelitian ilmiah harus menyeluruh. Benarkan membuat serapan akan menambah daya serap air permukaan, seberapa besar dampaknya terhadap air permukaan ? Berapa koefisien bangunannya ? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dng riset, bukan dengan aturan.

Gambar diatas merupakan studi dari Atika ahli Higrogeologi dengan simulasi membuat Jakarta Utara sebagai hutan.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh ahli hidrologi yang tulisannya dapat dibaca disini : Mekanisme Banjir
jakarta. Menyebutkan fakta bahwa penghijauan seluruh permukaan Jakarta utara menjadi hutan sekalipun tidak berdampak banyak terhadap pengurangan debit air limpasan. Artinya memang daya dukung tanah alami Jakarta memang tidak cukup !

[image: Dutch Batavia in the 17th Century, built in what is now North Jakarta] Seorang kawan (*psst
kakak saya upst )* yang bekerja Bappeda DIY, Ronny Primantohari yang kebetulan pernah sekolah di Enschede, Belanda, dia crita tentang *’original design’* Jakarta. Yang cukup ngagetin adalah ternyata Jakarta (*Batavia*) ini awalnya didesign oleh Belanda hanya untuk menampung *SATU JUTA JIWA SAJA ! BLAIK !!*
Angka penduduk tahun 1960 saja sebenarnya sudah mencapai 1,2 juta jiwa.
Artinya target sudah terpenuhi pada tahun 1960. Lantas dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini yang sudah mencapai belasan juta mau *dikemanain *itu yang belasan juta jiwa, ya ?
Sudah pasti mengatur Jakarta tidak bisa hanya dengan aturan yang dibuat DPRD dan Pemdanya saja. Setiap aturan harus didasari dengan penelitian ilmiah detail dan *terbuka *! Mengapa terbuka ? Ya, selain menjadi sebuah wacana masyarakatnya juga akan timbul peer review diantara ilmuwan-ilmuwan planologi.

* [image: :(] ‘Whadduh ! kalau Jakarta hanya nampung sejuta saja yang belasan juta dikemakan Pakdhe ?’ *
* [image: :D] ‘Itulah Thole, kalau pusat pemerintahan tidak dipindahkan, maka proses pemerintahan di Indonesia pasti terganggu’*

Selain dengan aturan yang didasari dengan penelitian ilmiah, tentusaja rekayasa. Ya tentusaja mirip dengan pemanfaatan dataran banjir di sepanjang Bengawan Solo di dongengan sebelumnya. Rekayasa yang didukung dengan penelitian dasar akan sangat mungkin meningkatkan daya dukung Jakarta dari sejuta menjadi beberapa juta tambahannya.

Namun jelas angka jumlah penduduk yang mungkin ditambahkan oleh konstruksi rekayasa (*engineering*), tetap tidak akan mampu.

Salah satu kemungkinan yang paling *pas *rasanya *kok *masih harus memindahkan Ibukota pemerintahan ya ? Paling tidak Jonggol sebagai alternatif masih valid. Dari segi biaya.

Tanggapan 1 – Administrator Migas

Mas Rovicky,

Sewaktu pulang kerja sore ini, saya mendengarkan wawancara radio dengan Bang Yos. Salah satu yang dibahas adalah memindahkan Ibukota. Tapi kata Bang Yos, pemindahan ibukota tidaklah realistis untuk dilakukan pada saat ini mengingat konsekuensi biayanya yang sangat mahal. Kalau ibukota dipindah, otomatis kita akan membangun istana negara, DPR, rumah menteri, kantor departemen teknis, dsb. APBN 2008 saja kita defisit banget.

Salah satu konsep yang realistik untuk kondisi sekarang ini kata bang Yos adalah Megapolitan. Jadi kota Jakarta menyatu dengan Bekasi, Bogor, Bekasi, Depok dan Tangerang. Dipikir-pikir benar juga nih kalau berbagai aktivitas bisnis mulai disebar ke berbagai daerah pinggiran. Contohnya saat ini, rasanya enak banget ngantor di Arkadia (Jakarta Selatan) bila dibandingkan dengan berkantor di Sudirman, Thamrin atau Kuningan. Tidak macet.

Tanggapan 2 – Rovicky Dwi Putrohari

> Sewaktu pulang kerja sore ini, saya mendengarkan wawancara radio dengan Bang Yos. Salah satu yang dibahas adalah memindahkan Ibukota. Tapi kata Bang Yos, pemindahan ibukota tidaklah realistis untuk dilakukan pada saat ini mengingat konsekuensi biayanya yang sangat mahal. Kalau ibukota dipindah, otomatis kita akan membangun istana negara, DPR, rumah menteri, kantor departemen teknis, dsb. APBN 2008 saja kita defisit banget.

Cuman sedikit ‘manas-manasin’ aja 🙂

Malesa sudah berhasil memindahkan pusat pemerintahannya di Putrajaya, sebuah daerah yang berjarak kira-kira 25-30 Km dari Kuala Lumpur. Konsepnya konon ‘meniru’ pemikiran Indonesia yang bercita-cita memindahkan ke Jonggol.
Biaya memang mahal tetapi kalau anda lihat pembangunan Kemang Village saja dengan biaya konon hingga 800 juta USD, dapat dibiayai oleh swasta (lippo). Cuman kok sayangnya Lippoland saja sudah menjadi miliknya orang Malesa lagi 🙁
Saya rasa dengan sistem ‘tukar guling’ memindahkan pusat perkantoran pemerintah dengan pusat perkantoran binis masih mungkin dilakukan. Kalau enggan mencontoh amerika ya Ibukotanya Washington DC tapi pusat ekonominya di Los Angeles atawa New York. Atau kayak Jerman, Ibukotanya Berlin, tapi pusat kegiatan ekonominya ada di Frankfurt, dan kota2 lain juga punya peranan penting, contohnya Koln, Stuttgart dll. Nah kalau mau pindahin, memang Jakarta harus rela berbagi peran dengan kota lain di Indonesia. Nah apakah Bang Yos mau berbagi peran ?

> Salah satu konsep yang realistik untuk kondisi sekarang ini kata bang Yos
> adalah Megapolitan. Jadi kota Jakarta menyatu dengan Bekasi, Bogor, Bekasi,
> Depok dan Tangerang. Dipikir-pikir benar juga nih kalau berbagai aktivitas
> bisnis mulai disebar ke berbagai daerah pinggiran. Contohnya saat ini,
> rasanya enak banget ngantor di Arkadia (Jakarta Selatan) bila dibandingkan
> dengan berkantor di Sudirman, Thamrin atau Kuningan. Tidak macet.

Masalah dengan megapolitan adalah pembiayaan fasilitas infra struktur secara total harus dibiayai oleh negara, atau anggaran belanja negara.
Sedangkan kalau memisahkan pusat bisnis tetap di Jakarta dan pemerintahan di tempat lain, maka pusat bisnis dapat di beri keleluasaan otonomi untuk membiayai sendiri infrastrukturnya.
Memang akhirnya yang ‘mampu’ membiayai kepindahannya adalah pusat bisnisnya hanyalah bisnis itu sendiri, salah satunya kantor Mas Budhi yang di arcadia ini.

Tanggapan 3 – Donny Agustinus

Inggris mempunyai pusat pemerintahan baik Kerajaan maupun Perdana Menteri, Pusat Financial, Pusat Bisnis, EPC dan sebagian Oil Company, termasuk Mayor of London, Parlemen, semua berkantor di London yang berluas, untuk Greater London, 1579 km2 dengan penduduk 7.5 juta orang. Artinya 1 km2 dihuni oleh 4749 orang.

Bandingkan dengan Jakarta dengan area 664 km2 dengan penduduk 8.7 juta orang yang berarti 1 km2 dihuni oleh 13100 orang, terpadat didunia. Kalau diikutsertakan JABODETABEK, maka total area menjadi 7,315 km2 dan 23,7 juta penduduk, yang berarti 3233 orang setiap 1 km2.

Masih padatan London kelihatannya, jika dibandingkan dengan JABODETABEK.

Sebagai contoh saja, pusat Financial berada di City of London, sebelah Timur, sedangkan sektor pemerintahan berada di sebelah barat (west end), termasuk shopping center Oxford Street nya dan berbagai turis atraksi lainnya. EPC company berada di West End, termasuk Shell dan BP di Central London.

Jadi kalau memindahkan pusat bisnis dan financial ke Tangerang misalnya, yang dekat Bandara, dan pusat pemerintahan tetap di jakarta, mungkin akan ada bisa mengurangi kepadatan kota Jakarta.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan yang tergabung dalam Mailing List Migas Indonesia ini dapat dilihat dalam file berikut:

Share This