Select Page

Mengingat metering system untuk HC terutama untuk custody transfer bisa terdiri dari banyak komponen – penggunaan istilah akurasi tidak lagi memadai; sehingga untuk menyatakan besarnya kesalahan pengukuran terhadap reference digunakan istilah system ataupun overal uncertainty yang memperhitungkan berbagai faktor yang menyumbang terhadap kesalahan pengukuran baik random maupun systematic. Contoh: meter yang paling akuratpun – katakanlah USM yang dikalibrasi di fasilitas kalibrasi terbaik diduniapun akan memiliki system uncertainty yang jelek jika design, instalasi, aplikasi serta komponen secondary nya tidak bagus.

Pembahasan – Sketska Naratama

Berikut ada ketentuan dari BP Migas yang insya Allah bermanfaat terutama bagi rekan2 di EPC yang sedang design / maintain custody metering system baik utk liquid / gas.

Tanggapan 1 – Budhi, Swastioko (Singgar Mulia)

Terima kasih atas kiriman dokumen “ Penggunaan Sistem Alat Ukur Pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia” yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Mei 2008. Bagi yang tertarik untuk memiliki dokumen ini, silahkan download dari URL : http://migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=42. Pada URL yang sama, anda dapat mendownload dokumen lainnya di seputar pengukuran laju aliran fluida.

Kelanjutannya lihat file

Tanggapan 2 – Wisnu Purwanto

Saya mungkin ketinggalan kereta karena baru sempat baca e-mail milis ini serta baru saja download surat edaran migas tersebut.

Ada beberapa hal yang sedikit mengusik saya; nampaknya penyusun surat tersebut tidak terlalu memahami masalah pengukuran, setidaknya yang menyangkut masalah teknis pengukuran legal.

Namun demikian, bukan hanya mereka – mohon maaf – masih banyak teman2 yang berkecimpung di metering termasuk yang mengklaim sebagai packager, juga masih belum memahami fundamental metering. Lebih parah lagi, tidak memiliki standard dan guideline yang memadai yang seharusnya digunakan sebagai acuan; misalnya ketika biacara masalah kalibrasi. Masih banyak yang tidak bisa membedakan antara standard, report dan guideline.

Tidak percaya – coba cek siapa saja yang punya bahkan sudah membaca ISO 5168 – terlepas dari apakah memahami atau tidak.

Kembali kemasalah ketentuan migas tersebut, salah satu yang mengganjal adalah masalah ketentuan batasan akurasi – yang bisa menimbulkan masalah ketika ketentuan tersebut ‘harus’ dipatuhi.

Disebutkan, akurasi pengukuran legal untuk gas +/- 1%, sedangkan untuk liquid di lokasi penyerahan adalah +/- 0.5 %.

Masalahnya, nilai akurasi apa ? primary element? Atau complete metering system ? terhadap apa ? gross volume? standard/normal/corrected volume ? mass ? energy ?

Mengingat metering system untuk HC terutama untuk custody transfer bisa terdiri dari banyak komponen – penggunaan istilah akurasi tidak lagi memadai; sehingga untuk menyatakan besarnya kesalahan pengukuran terhadap reference digunakan istilah system ataupun overal uncertainty yang memperhitungkan berbagai faktor yang menyumbang terhadap kesalahan pengukuran baik random maupun systematic. Contoh: meter yang paling akuratpun – katakanlah USM yang dikalibrasi di fasilitas kalibrasi terbaik diduniapun akan memiliki system uncertainty yang jelek jika design, instalasi, aplikasi serta komponen secondary nya tidak bagus.

Untuk gas, kalau yang dimaksud adalah +/- 1% system uncertainty dari unit transaksi (biasanya standard volume atau energy) maka ribuan gas metering di Indonesia tidak akan (dan sesungguhnya tidak perlu) memenuhi ketentuan tersebut.

Bahkan metering system canggih kapasitas besar – misalnya dengan multipath USM sekalipun – jika tidak memiliki GC atau densitometer (line densitometer dan relative) sangat sulit untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Simple orifice metering system dan gas meter PGN untuk residensial/industri kecil/menengah sudah pasti out.

Untuk liquid gross volume, saya meragukan metering kapaita kecil seperti di SPBU memiliki uncertainty kurang dari 0.5%.

Ketentuan repeatability 0.02% dalam proving (tanpa menyebutkan kondisinya) juga amat sulit diterapkan pada coriolis meter dan USM. Saya rasa penyusun surat edaran tersebut belum membaca API MPMS 5.6 dan 5.8 dan tidak memahami perbedaan prinsipil proving pada mechanical meter (PD meter, turbine meter) dengan electronic meter (coriolis, USM).

Dan juga tidak terlalu jelas definsi dari metering ‘legal’ yang dimaksud disini – apakah hanya mencakup custody transfer dan sales (termasuk yang di SPBU) atau juga mencakup fiscal metering system lainnya termasuk untuk sales allocation, production allocation, operation serta environment (misalnya flare gas metering).

Jika YA – sebagaimana tersurat dari pengertian ‘titik penyerahan’ dihalaman muka, maka ketentuan diatas menjadi sangat tidak realistik. Sepengetahuan saya, sales/production allocation meter di Natuna didesain dengan uncertainty max. 3% – suatu angka yang realistik.

Jika TIDAK, maka tidak ada ketentuan yang memayungi fiscal metering system lain diluar yang disebut diatas sebagai ‘pengukuran legal’.

Disamping itu, saya juga meragukan migas berminat untuk witness metering system (dispenser) di SPBU, bayangkan berapa ribu SPBU di Indonesia.

Yang dikuatirkan adalah penafsiran sepihak dengan interest tertentu dalam pelaksanaan surat edaran tersebut.

Satu hal lagi – surat tersebut bersifat : ‘edaran’ – seberapa jauh kekuatan hukum suatu surat edaran.

Sebagai perbandingan – ketentuan mengenai kalibrasi yang dikeluarkan oleh Dimet adalah peraturan yang memiliki dasar hukum jelas – dengan sangsi pidana yang juga jelas.
Terima Kasih

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia Pembahasan Bulan Juni 2008 dapat dilihat dalam file berikut:

Share This