Pemerintah akhirnya memperluas objek pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan di luar negeri (world wide income/WWT). Aturan itu juga berlaku bagi tenaga kerja asing (ekspatriat) yang telah bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Berdasarkan rancangan undang-undang pajak penghasilan (RUU PPh) yang sedang dibahas panitia khusus (pansus) DPR disebutkan bahwa pemerintah akan mengutip pajak dari WNI yang memiliki usaha di negara lain.sebesar 30%. ‘Pemerintah dan pansus DPR sepakat mengenakan pajak bagi ekspatriat dan WNI yang mempunyai usaha di luar negeri,’ kata Melchias Markus Mekeng, ketua Pansus Paket RUU Perpajakan

Pembahasan – Slamet Widodo

FYI

Referensi:-

http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=87:artikel&id=6089:WNI%20di%20Luar%20Negeri%20Terkena%20Pajak&tmpl=component&print=1&page=WNI di Luar Negeri Terkena Pajak [image: Cetak]http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=87:artikel&id=6089:WNI%20di%20Luar%20Negeri%20Terkena%20Pajak&tmpl=component&print=1&page=# Ditulis oleh Susi Tuesday, 24 June 2008 00:47 Pemerintah akhirnya memperluas objek pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan di luar negeri (world wide income/WWT). Aturan itu juga berlaku bagi tenaga kerja asing (ekspatriat) yang telah bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Berdasarkan rancangan undang-undang pajak penghasilan (RUU PPh) yang sedang dibahas panitia khusus (pansus) DPR disebutkan bahwa pemerintah akan mengutip pajak dari WNI yang memiliki usaha di negara lain.sebesar 30%. ‘Pemerintah dan pansus DPR sepakat mengenakan pajak bagi ekspatriat dan WNI yang mempunyai usaha di luar negeri,’ kata Melchias Markus Mekeng, ketua Pansus Paket RUU Perpajakan, kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/6).

Dia mengakui. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk menghapuskan WWI karena pengawasannya sangat sulit. Namun, pemerintah menolak permintaan itu karena berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Wakil Ketua Umum Kadin Chris Kanter menilai, WWI hanya memberikan sinyal negatif bagi para ekspatriat yang akan bekerja di Indonesia. Pemerintah pun bakal kesulitan menerapkannya karena tidak memiliki akses ke negara lain untuk mengetahui kekayaan pengusaha Indonesia di luar negeri.

Menurut Chris, masih wajar bila pemerintah hanya mengenakan pajak atas penghasilan mereka di Indonesia. Penerapan WWI menjadi tak menarik bila semua aset mereka menjadi objek pajak. Jadi, enforce-nya kurang tepat,’ tandas dia.

Anggota Pansus RUU PPh Dradjad Wibowo menuturkan, WWI tidak jadi dihapuskan karena fraksi yang mengusulkan penghapusan membatalkan usulannya. ‘Ini lebih pada masalah teknis pembahasan RUU,’ jelas dia.

Pengamat Perpajakan Ronny Bako mengatakan, potensi penerimaan pajak dari PPh dari WNI maupun warga asing yang berusaha di Indonesia sangat besar. Hanya, perlu aturan yang benar dan sederhana,’ ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan.

Sementara itu, subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalamjangka waktu 12 bulan.

Artinya, penghasilan warga asing yang telah bekerja lebih dari 183 hari berikut asetnya menjadi objek pajak. ‘Semua itu akan dikenai pajak PPh Masa yang besarnya akan diatur pemerintah,’ ujar Melchias.

PPh Masa juga berlaku bagi WNI yang memiliki usaha di luar negeri. Mereka tetap menjadi objek pajak sepanjang masih berstatus WNI.

‘Besaran PPh Masa ini disesuaikan setelah dikurangi beban pajak yang harus ia bayarkan kepada negara tempat usahanya,’ jelas Melchias.

Dia mencontohkan, pengusaha WNI sudah membayar pajak sebesar 20% di negara tempat usahanya dan pajak PPh di Indonesia sebesar 28%. ‘Artinya, pengusaha tersebut harus membayar selisihnya sebesar 8% ke Indonesia. Namun, bila pajak yang telah dibayarkan lebih tinggi ketimbang aturan di Indonesia, mereka tidak dikenakan pajak lagi,’ ujar dia.

Menurut Melchias, pemerintah bisa menghitung secara jelas potensi PPh Masa. Semangat dari ketentuan ini adalah pemerintah tidak ingin melepaskan potensi penerimaan pajak yang bisa menambah penerimaan negara sekaligus membebankan pajak kepada wajib pajak secara proporsional. Aturan mainnya pun tidak lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), tetapi masuk dalam UU PPh Pasal 26; sebagai salah satu turunannya.

*Sumber : Investor Daily Indonesia *

Pemutakhiran Terakhir ( Tuesday, 24 June 2008 01:33 )

Tanggapan 1 – heroesge

Pendapat saya, mau terkena pajak atau tidak terkena pajak, mau dinaikin pajak atau mau diturunkan pajak nya…. silahkan saja. Yang jadi masalah adalah penyalahgunaan hasil/dana pajak tersebut.
Walaupun kecil bayar pajaknya tapi kalau ‘ditilep’ membuat hati ini tak rela membayar pajak. Merasa Pajak = Palak

Tanggapan 2 – Aria Baskara

Setelah di baca ternyata cuma utk pengusaha indonesia di luar negeri.

Setahu sy utk expatriate indonesia yg bekerja di luar negeri, tidak perlu bayar pajak lagi di indonesia, any comment?

Tanggapan 3 – Donny Agustinus

Mas Aria,

Agak susah menjawabnya karena akan berbeda pendapat masing-masing.

Hanya saya berpikiran, jika kita sudah bayar pajak di satu negara, maka kita tidak harus bayar pajak di negara lain. Sehingga itulah adanya double tax treaty agreement antara Indonesia dengan negara lain, yang tujuannya menghindari terjadinya pajak berganda.

Yang kemudian menjadi masalah adalah, bagaimana jika kita kerja di Timur Tengah yang gak ada pajak? Apakah kita masih terkena wajib pajak atau masih liable?

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia dapat dilihat dalam file berikut: