Definisi Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang adalah pejabat Direktorat Jenderal yang diangkat oleh Direktur Jenderal untuk mengawasi pelaksanaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi (Pasal 1 point m). Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam
bidang pertambangan minyak dan gas bumi (Pasal 1 point o), artinya adalah Direktur Jenderal Migas. Lihat juga Pasal 1 point p, dimana disana disebutkan dengan jelas definisi Direktorat Jenderal.

Tanya – Andrew G

Dear All,

Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai KepMentamben No.
300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan
Gas Bumi, pasal 6. Adapun pertanyaan saya antara lain:

1. Siapakah yang dimaksud dengan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pada pasal 1 disebutkan bahwa Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang adalah
pejabat Direktorat Jenderal yang diangkat Direktur jenderal untuk
mengawasi pelaksanaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi. Apakah
yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Migas? Atau dengan kata lain,
sebelum penggelaran, perubahan dan atau perluasan pipa penyalur,
pengusaha wajib menyampaikan laporan yang dimaksud kepada DirJen
Migas? Mohon pencerahannya.

2. Apa yang dimaksud dengan jumlah perician tenaga kerja. Sedetail apa
kita harus memberikan perincian yang dimaksud?

3. Apa juga yang dimaksud dengan ‘hal-hal yang dianggap perlu oleh
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang’. Apakah itu artinya kita harus
berkoordinasi dahulu dengan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang?

4. Apakah laporan tersebut adalah suatu kewajiban? Apakah akibatnya
jika tidak melapor atau melapor dalam tenggang waktu kurang dari 2
bulan sebelum pelaksanaan seperti yang disyaratkan dalam pasal 6
tersebut? Adakah bapak/ibu sekalian yang berpengalaman mengenai hal
ini? Mohon pencerahannya.

Terima kasih sebelumnya.

Tanggapan 1 – didik.s.pramono@exxonmobil

Dear All,

Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai KepMentamben No. 300.K/38/M.pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, pasal 6. Adapun pertanyaan saya antara lain:

1. Siapakah yang dimaksud dengan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang adalah pejabat Direktorat Jenderal yang diangkat Direktur jenderal untuk mengawasi pelaksanaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi. Apakah yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Migas? Atau dengan kata lain, sebelum penggelaran, perubahan dan atau perluasan pipa penyalur, pengusaha wajib menyampaikan laporan yang dimaksud kepada DirJen Migas? Mohon pencerahannya.

– Benar, definisi Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang adalah pejabat
Direktorat Jenderal yang diangkat oleh Direktur Jenderal untuk mengawasi
pelaksanaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi (Pasal 1 point m).
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam
bidang pertambangan minyak dan gas bumi (Pasal 1 point o), artinya adalah
Direktur Jenderal Migas. Lihat juga Pasal 1 point p, dimana disana
disebutkan dengan jelas definisi Direktorat Jenderal.

– Benar, pengusaha (pemimpin perusahaan) wajib menyampaikan laporan secara
tertulis kepada Kepala Inspeksi Tambang selambat-lambatnya 2 bulan sebelum
dimulainya penggelaran, perubahan atau perluasan Pipa Penyalur (Pasal 6
ayat 1).

2. Apa yang dimaksud dengan jumlah perician tenaga kerja. Sedetail apa kita harus memberikan perincian yang dimaksud?

Perincian jumlah tenaga kerja adalah estimasi jumlah tenaga kerja yang akan
dipakai selama proses penggelaran, perubahan atau perluasan Pipa Penyalur.

3. Apa juga yang dimaksud dengan ‘hal-hal yang dianggap perlu oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang’. Apakah itu artinya kita harus berkoordinasi dahulu dengan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang?

Benar, untuk lebih baiknya ‘pihak perusahaan’ melakukan koordinasi terlebih
dahulu tentang semua rencana penggelaran, perubahan atau perluasan Pipa
Penyalur dengan Ditjen Migas, sehingga jika ada hal2 yang dianggap perlu
oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dapat diantisipasi sedini mungkin.

4. Apakah laporan tersebut adalah suatu kewajiban? Apakah akibatnya jika tidak melapor atau melapor dalam tenggang waktu kurang dari 2 bulan sebelum pelaksanaan seperti yang disyaratkan dalam pasal 6 tersebut? Adakah bapak/ibu sekalian yang berpengalaman mengenai hal ini? Mohon pencerahannya.

Kalau sudah tercantum dengan jelas di dalam KepMen ini berarti sebuah
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Jikalau dirasa akan
terjadi keterlambatan pelaporan harus dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.