Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan
diimport dan merupakan fasilitas fasilitas yang diajukan murni oleh calon
investor (PT PMA) atau perusahaan yang sudah memiliki fasilitas APIT yang
ingin menambah kapasitas produksinya (melakukan investasi) atau Para
Kontraktor/PERTAMINA (Persero) yang berusaha di bidang migas di Indonesia
(diatur oleh PERMEN 037/2006 seperti terlampir). Dengan maksud berinvestasi
ini, maka pemerintah bisa memberikan keringinan untuk bea masuk atas
barang-barang/mesin. Untuk mendapatkan itu, perusahaan tersebut mengurus
ijin ke BKPM. Ijin itu berupa Masterlist dan APIT. Keringannya akan berupa
discount atas bea masuk dan pajak lain (dari yang seharusnya tertera di
BTBMI). Dan juga kemudahan ketika barang datang dalam proses clearance di
Customs.

Tanya – Ade Fajar

Dear rekans, mohon pencerahannya.

Teman saya yang bergerak dibindang forwading curhat karena barang milik salah satu perusahaan E&P di Indonesia tidak bisa rilis karena menggunakan fasilitas masterlist. Ceritanya begini, Comp E&P tersebut, kita sebut PT A, memberi sebuah kontrak kerja ke PT B yang salah satunya adalah mensupply barang (untuk produksi minyak/gas) yang diageni oleh PT B tersebut. Dari agreement, PT A akan menjadi consignee dan menggunakan fasilitas masterlist untuk clearance barang tersbut.
Ketika sudah tiba di INdonesia, hal ini menjadi permasalahan, karena bea cukai mepertanyakan kenapa menggunakan masterlist padahal barang dibeli dari PT B? Kenapa bukan PT B saja yang mengimport sehingga bea masuk dibayarkan oleh PT B.

Yang menjadi pertanyaan teman saya :

– Bukankah E&P company tidak boleh direct import?

– Dari teman yang lain, menginformasikan bahwa ternyata PT A banyak juga membeli barang dari supplier lokal, tetapi barang tersebut dikonsol di Singapore, baru dibawa ke Indonesia.

Bagaimana mekanisme seperti ini? Apakah boleh?

– Kalau mereka tidak boleh direct import, kenapa mereka boleh punya API, SRP juga diizinkan menggunakan masterlist?

– Bagaimana sebenarnya ketentuan penggunaan masterlist? Apakah kontrak kerja yang sudah diberikan kepada PT B melanggar atura n(dalam hal ini menggunakan fasiltas PT A untuk clearance barang).
Mohon bapak-bapak yang berkecimpung di bidang SCM dapat memberikan pandangannya atas case teman saya.

Tanggapan 1 – Mico Siahaan

Pak Ade,

Saya pun bekerja di salah satu supplier seperti teman Bapak, dan
memang berhubungan dengan bea cukai merupakan pekerjaan yang ‘tricky’
(maaf kalau ada rekan-rekan yang bekerja di bea cukai, ini menyedihkan
namun masih jadi fakta lapangan).

– setahu saya penggunaan masterlist diperbolehkan dengan persyaratan
tertentu misalnya untuk barang kebutuhan usaha yang tidak bisa
diproduksi dalam negeri, diproduksi dalam negeri tapi belum memenuhi
spek/standar, etc (lihat PMK No 177 tahun 2007, PMK No 178 tahun 2007)

– saya pikir E&P boleh kok direct impor. Namun untuk barang-barang
yang di luar masterlist tetap harus bayar BM. Oleh karena itu perlu
punya API dan SRP

– IMHO petugas bea cukai yang deal dengan teman Bapak sengaja bikin
‘ribut-ribut dikit’. Ngerti maksud saya? Dan saya pikir jika teman
Bapak sudah lama di bidang forwarding pasti sudah paham yang perlu
dilakukan. E&P company biasanya tidak mau turun langsung karena dapat
melanggar etika bisnis mereka jadi teman Bapak perlu mengambil
inisiatif sendiri.

Tanggapan 2 – donny rico m

Pa Ade,

Cerita dikit dulu karena mungkin teman-teman yang lain belum tau.

Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan
diimport dan merupakan fasilitas fasilitas yang diajukan murni oleh calon
investor (PT PMA) atau perusahaan yang sudah memiliki fasilitas APIT yang
ingin menambah kapasitas produksinya (melakukan investasi) atau Para
Kontraktor/PERTAMINA (Persero) yang berusaha di bidang migas di Indonesia
(diatur oleh PERMEN 037/2006 seperti terlampir). Dengan maksud berinvestasi
ini, maka pemerintah bisa memberikan keringinan untuk bea masuk atas
barang-barang/mesin. Untuk mendapatkan itu, perusahaan tersebut mengurus
ijin ke BKPM. Ijin itu berupa Masterlist dan APIT. Keringannya akan berupa
discount atas bea masuk dan pajak lain (dari yang seharusnya tertera di
BTBMI). Dan juga kemudahan ketika barang datang dalam proses clearance di
Customs.

Setelah jadi, masterlist digunakan sebagai supporting document untuk membuat
p/o ke supplier yang telah ditunjuk oleh si pengaju dan keperluan clearance
di Customz. Masterlist HARUS DETAIL. Baik spec barang, jumlah, bahkan ke COA
or MSDS dari OEM dan juga berisikan HS (harmonizing code) dari masing-masing
barang. TIDAK BOLEH TIDAK. Karena jika dikatakan normal (general) dalam
masterlist dan tidak detail, bisa jadi perkara besar. Bea cukai akan nahan
selama mungkin sampai semuanya jelas. PENALTY siap2 diterima importer.

Bisa juga nantinya, masterlist diajukan untuk raw material karena itu
berkaitan dengan investasi. Tapi namanya masterlist punya umur dan hanya
sekali penggunaan. Apabila kita mendatang barang yang sama di waktu yang
akan datang, discount yang kita dapatkan dari masterlist tidak bisa diajukan
lagi.

Karena sifatnya adalah pendukung terhadap rencana import dimana utamanya
adalah purchase order ke supplier yang dimaksud, masterlist diajukan oleh
perusahaan pembuat purchase order. Karena jika berbeda, masalah sangat
mungkin terjadi. Karena masterlist diajukan oleh pihak pengimport, mestinya
memang bukan PT A itu yang ngajukan masterlist. Itu pekerjaan PT B. sampai
dia mendapatkan barang tersebut. Masalah pengantaran ke PT A, itu bisa
dilakukan dengan operasi biasa. Ini juga yang jadi jawaban dari pertanyaan
kenapa PT B menggunakan masterlist PT A.

Mengenai boleh tidaknya perusahaan E&P direct import, dalam PERMEN tersebut
hanya Para Kontraktor/PERTAMINA (Persero) yang bisa mengajukan untuk
mendapatkan masterlist. Namun, di dunia industri yang lain, aturan ini tidak
berlaku. Asalkan perusahaan ini adalah adalah berstatus PMA pada waktu ijin
industri pertama kali didapatkan dan telah memiliki APIT. Masterlist ini
juga harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Migas

Mengenai mekanisme mengumpulkan keseluruhan barang di Singapore, Barang
Operasi bisa didapatkan darimanapun asalkan barang tersebut bukanlah barang
bekas. Karena jika barang bekas, harus mendapatkan persetujuan dulu dari
Dept. Perdagangan. Namun, semua surat pendukung termasuk sertifikat dari
manufacturer Barang Operasi tersebut disertakan. Cuma kenapa mesti seperti
itu? Kenapa ga langsung saja beli dari local dan tidak perlu masterlist? Ini
jelas menjadi kecurigaan dari bea cukai. Bisa-bisa dianggap bermaksud
mencurangi masterlist. Saya rasa sih dilakukan order biasa saja.

Mungkin ada rekan lain yang bisa menambahkan.