PERTAMINA dibentuk berdasarkan UU No.8/1971 tentang pendirian PERTAMINA. Di dalam Pasal 12 UU tersebut disebutkan bahwa PERTAMINA bekerjasama dengan investor migas dalam bentuk KONTRAK PRODUCTION SHARING (PSC). Sejak diterbitkannya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No.42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas maka masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Production Sharing yang sebelumnya dilaksanakan oleh PERTAMINA kini dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BPMIGAS. Selanjutnya posisi PERTAMINA sama seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lain. Mengenai ratio bagi hasil, BPMIGAS dan KKKS membagi total produksi berdasarkan suatu ratio yang disetujui oleh keduanya dibawah persyaratan dari PSC tersebut, misalnya 85/15 i.e (85% untuk Pemerintah, 15% untuk KKKS).

Tanya – Agus Susanto@enerkon

Dear MIGAS Indonesia milisters,

Adakah diantara rekan yang memiliki informasi sebagai berikut:

1. UUD MIGAS yang mengatur usaha Migas di Indonesia, diantaranya memposisikan Pertamina menjadi sejajar dengan perusahaan-perusahaan migas lainnya dalam pengelolaan MIGAS di Indonesia.

2. Ratio bagi hasil antara perusahaan migas dengan pemerintah RI setelah dikurangi cost recovery.

Jika ada, please share.

Terima kasih & salam MIGAS.

Tanggapan 1 – Didik Pramono

Pak Agus,

PERTAMINA dibentuk berdasarkan UU No.8/1971 tentang pendirian PERTAMINA. Di dalam Pasal 12 UU tersebut disebutkan bahwa PERTAMINA bekerjasama dengan investor migas dalam bentuk KONTRAK PRODUCTION SHARING (PSC). Sejak diterbitkannya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No.42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas maka masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Production Sharing yang sebelumnya dilaksanakan oleh PERTAMINA kini dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BPMIGAS. Selanjutnya posisi PERTAMINA sama seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lain.

Mengenai ratio bagi hasil, BPMIGAS dan KKKS membagi total produksi berdasarkan suatu ratio yang disetujui oleh keduanya dibawah persyaratan dari PSC tersebut, misalnya 85/15 i.e (85% untuk Pemerintah, 15% untuk KKKS). Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, serta biaya operasi, di tiap PSC dari pendapatan yang tersedia yang dihasilkan PSC setelah dikurangkan First Tranche Petroleum (FTP). Selanjutnya setelah Kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan (biaya cost recovery), Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi migas yang tersisa, selanjutnya Kontraktor memperoleh sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor juga punya kewajiban untuk membayar Tax. Ada juga kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang dikenakan ke Kontraktor.

Semoga membantu. Rekan2 yang lain silakan menambahkan atau mengoreksi. Terima kasih.

Tanggapan 2 – Agus Susanto

Pak Didik Pramono yang baik,

Terima kasih atas penjelasannya.

Dari penjelasan Pak Didik di bawah ini, saya sebagai orang engineering masih awam dengan ‘First Tranche Petroleum (FTP)’ dan ‘Domestic Market Obligation’ (DMO).

Apakah dari data besarnya cost recovery yang terdiri dari biaya pencarian, pengembangan dan biaya operasi terdapat hasil evaluasinya untuk tiap2 sumur migas atau tiap kontrak kerjasama? Jika ada, apakah dari hasil evaluasi, ada semacam judgement dari pihak Pemerintah RI yang mengatakan bahwa kegiatan di suatu sumur produksi MIGAS effisien atau tidak?

Mohon maaf, pertanyaanya berlanjut.

Terima kasih dan salam MIGAS.

Tanggapan 3 – Zaki

In general informasi yg ditanya Pak Agus sebetulnya ada di web migas indonesia.net, berupa materi acara Seminar Cost Recovery yg diadakan KMI bbrp tahun lalu.

Tanggapan 4 – Didik Pramono

Pak Agus,

FTP adalah istilah yang dipakai di dalam Kontrak Production Sharing dimana berfungsi sebagai salah satu sistem control dan strategi Pemerintah untuk ‘pengendalian’ dan ‘pengawasan’ atas penerimaan yang menjadi bagian dari Pemerintah di dalam pengelolaan KKKS. Jadi dengan FTP, penerimaan bagian Pemerintah mutlak harus ada (dari Gross Revenue) sebelum dipotong untuk biaya Cost Recovery. Skema lebih jelas silakan refer ke materi Cost Recovery yang telah diupload Pak Budhi di http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=42. Materi yang dituliskan Pak Kuswo dkk sangat jelas dan detail menjelaskan tentang hal ini.

Sedangkan DMO merupakan kewajiban dari Kontraktor untuk menjual minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, misalnya dari 100% produksi (dihitung per tahun), 25%-nya diambil sebagai minyak DMO. Sisanya 75% diambil untuk membiayai produksi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor (Cost Recovery). Sisanya lagi setelah dikurangi DMO dan Cost Recovery disebut minyak keuntungan usaha (Profit Oil), lalu dibagi lagi antara Pemerintah dan Kontraktor. Kemudian bagian Kontraktor dipotong lagi untuk pajak penghasilan. Akhirnya keluar angka yang kita cukup familiar, misalnya 85/15, dimana 85% untuk Pemerintah, 25% untuk Kontraktor.

Tentang penjelasan skema Cost Recovery yang lebih detail, lebih baik Bapak refer ke materi Cost Recovery yang telah saya sebut diatas.

Tanggapan 5 – Admin Migas

Thanks Mas Didik atas bantuan penjelasannya. Iya tuh, download saja dari hyperlink yang ada di bawah, maka bisa mengerti apa itu FTP, DMO, Cost Recovery, dsb. Kalau ada acara Milis Migas Indonesia dan KMI, jangan sampai dilewatkan karena pada saat itulah anda bisa bertanya langsung ke para pakarnya.

Tapi bila tidak ada koneksi internet, maka silahkan dibuka attachment terlampir yaitu presentasi ‘Bagi Hasil Minyak’ oleh Bpk. Kuswo Wahyono BPMIGAS sewaktu Ulang Tahun Milis Migas Indonesia yang ke 4, 25 Agustus 2005. Yang saya salut pada halaman terakhir yang berisikan kesimpulan, ternyata kita rasakan dampaknya di tahun 2008 ini.
Semoga bermanfaat.

Attachment : Bagi Hasil Minyak.pdf

Tanggapan 6 – Agus Susanto@enerkon

Mas Budhi & Pak Didik,

Terima kasih atas semua informasi dengan meng-upload file lama. Maaf lho, sudah merepotkan.