Perubahan UU Migas No. 22/2001 oleh DPR merupakan upaya mengembalikan salah satu pilar kedaulatan ekonomi bangsa, yaitu kedaulatan energi, di mana sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) 1998 tersebut berimplikasi terhadap kepentingan asing yang bermain dalam setiap kebijakan ekonomi dalam negeri. ‘Melalui Letter of Intent (loI) pada 1998 sebagai implikasi dari kita menerima bantuan IMF dengan pakai 20 USD saat itu, mau tidak mau ada reformasi struktural, liberalisasi yang harus diikuti dalam LoI itu. Salah satunya adalah kontrak politik pembuatan UU Migas, ‘ kata Hasto Kristiyanto, salah satu Pengusul Perubahan UU Migas dari FPDIP, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Pembahasan – Yani Pitono

Hilangkan Campur Tangan Asing, Perubahan UU Migas Harus Dilakukan

Rabu, 10 Sep 08 06:08 WIB

Perubahan UU Migas No. 22/2001 oleh DPR merupakan upaya mengembalikan salah satu pilar kedaulatan ekonomi bangsa, yaitu kedaulatan energi, di mana sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) 1998 tersebut berimplikasi terhadap kepentingan asing yang bermain dalam setiap kebijakan ekonomi dalam negeri.

‘Melalui Letter of Intent (loI) pada 1998 sebagai implikasi dari kita menerima bantuan IMF dengan pakai 20 USD saat itu, mau tidak mau ada reformasi struktural, liberalisasi yang harus diikuti dalam LoI itu. Salah satunya adalah kontrak politik pembuatan UU Migas, ‘ kata Hasto Kristiyanto, salah satu Pengusul Perubahan UU Migas dari FPDIP, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Momentum yang tepat ini, menurutnya, dalam rangka menghilangkan berbagai bentuk campur tangan asing dalam kebijakan energi nasional, sekaligus mengoreksi liberalisasi di sektor migas.

‘Substansi yang kita angkat selain meluruskan dari campur tangan asing, tema besar kita juga ingin kita luruskan karena UU yang muncul atas kesepakatan dengan IMF, yang syarat dengan liberalisasi
mindset-nya mengamankan penerimaan negara, dannya semua diukur berapa cash inflow yang masuk di negara, ‘ jelasnya.

Padahal, lanjutnya, UU Migas seharusnya berbicara bagaimana negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sehingga cerminkan dari kedaulatan rakyat. Akan tetapi dengan UU yang ada saat ini, kemudian pemikiran tersebut berubah menjadi bagaimana segala sesuatunya bisa dikapitalisasi dan juga dikomersialkan, yang secara jelas telah mencederai prinsip kedaulatan negara.

Hasto mengakui, meski perubahan ini belum sempurna, akan tetapi perubahan yang UU memberikan dasar kepada politik energi yang menjamin ketersedianya, kecukupan energi dalam negeri.

‘Dengan demikian nantinya BP Migas bertanggung jawab penuh di dalam pemenuhan domestik market obligation ini. Jatah minyak kita tidak bisa lagi ditukar dengan uang. Juga kapsitas stok minimal yang diperlukan untuk mengamankan energi kita, ‘ tandasnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, bahwa keterlibatan asing antaranya, USAID, ADB, dan Bank Dunia dalam pembuatan draft UU sudah berlangsung lama.

‘Ketika SBY menaikkan harga BBM tahun 2004, motivasi kenaikan BBM tahun 2004, utamanya bukan karena kenaikan harga minyak dunia. Karena lebih amanat UU Migas No 22/2001 untuk meliberalisasi sektor migas di Indonesia, membuka sektor hilir migas untuk masuknya pemain-pemain asing, swasta-swasta internasional dengan cara menaikkan harga jual migas di Indonesia, ‘ ungkapnya.

Setelah pemerintah menaikkan BBM yang luar biasa itu, lanjutnya, tidak lama kemudian itu pemain asing disektor hilir, itu mulai masuk mendirikan SPBU. Bahkan yang lebih parah lagi, saat ini Shell sudah mulai tertarik untuk masuk industri hilir migas dengan menyediakan tabung-tabung gas di Indonesia.

‘Jadi bukan hanya membangun SPBU asing di Indonesia, tapi juga mulai merambah sektor-sektor hilir migas yang lain, untuk kepentingan korporasi internasional, ‘ imbuhnya.

Ia menilai, UU Migas dan UU ketenagalistrikan merupakan satu paket dari proyek liberalisasi yang didorong oleh IMF. (novel)

Tanggapan 1 – efran trg

Just my opinion…

Kontrak LNG Tangguh yang dianggap murah saat ini telah menjadi suatu isu nasional yang hangat pada saat ini.Kontrak ini dianggap sangat merugikan negara, dan DPR ingin meninjau kembali masalah ini.

Selain kontrak LNG Tangguh, pada masa itu juga dibuat suatu undang-undang yang mengubah wajah dunia perminyakan Indonesia. Yaitu UU No.22 Tahun 2001. Saya rasa UU ini perlu juga dikaji lagi, apakah ini menguntungkan atau merugikan negara kita. Apakah industri perminyakan nasional Indonesia lebih baik atau malah lebih buruk setelah dikeluarkan nya UU tersebut.

Dengan adanya UU Migas no.22 Tahun 2001, perusahaan asing diberikan hak yang sangat besar untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di negara kita, dan disamakan statusnya dengan perusahaan minyak nasional.

Menurut saya, negara harus melindungi perusahaan nasionalnya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan melindunginya. Exon -Mobile saja,suatu perusahaan raksasa minyak dunia saja masih sangat dilindungi oleh Negara nya.Terbukti dengan campur tangan pemerintah AS pada saat kasus CEPU, sampai2 Menlu nya Condiliza rice datang ke Indonesia.Begitu juga dengan negara-negara yang lain seperti Malaysia ( Petronas ), Peru, dan lain2.

Kalau memang perusahaan nasional kita belum bagus, bukan berarti kita harus menyerahkan Sumber daya alam kita dikelola oleh pihak asing. Kalo memang sistem di perusahaan nasional belum bagus, ya sistemnya diperbaiki.Kalo orang-orangnya yang gak bagus, ya orangnya di ganti saja. Saya rasa banyak putra-putri Indonesia yang sangat potensial, yang sekarang bekerja di KKKS asing, mau bergabung untuk membangun perusahaan nasional kita. Dimana di KKKS Asing orang Indonesia juga diperlakukan beda dengan orang asing. Info dari rekan saya, padahal melakukan pekerjaan yang sama, orang asing bisa digaji 10 hingga 40 kali lipat dari pada gaji orang Indonesia.

Kondisi saat ini, KKKS Asing seperti raja di negara kita ini. Bahkan kadang-kadang BP migas kalah power dengan mereka dalam mengambil keputusan. Misalnya saja di Kalimantan Timur, Gas dan Minyak hampir semuanya dikuasai oleh KKKS asing. Gas banyak yang diekspor ke luar negeri, sedangkan kebutuhan domestik di kesampingkan. Lihat saja Balikapapan, yang listriknya sering mengalami pemadaman, ironis dengan gas dan minyak yang berlimpah disana. Padahal dengan beberapa MMSCF gas saja dari ribuan yang dihasilikan, jika dialokasikan ke PLN, tentu kota balikpapan tidak akan mengalami pemadaman listrik sperti sekarang ini. Begitu juga daerah lain di kalimantan Timur seperti Bontang dan Samarinda, banyak rumah yang belum bisa disupply listrik oleh PLN. Ini ada lah efek dari minyak dan gas kita dikuasi oleh asing.

Begitu juga dengan industri domestik yang selama ini memakai gas juga sering ditekan. Karena masalah sepela saja, orang2 KKKS sering mengancam akan menstop supply gas ke industri domestik itu. Ironis nya ada orang-orang di BP Migas juga ikut-ikutan mengancam.
Padahal menurut UU No 22 Tahun 2001 pasal 8 ‘ Pemerintah memberikan perioritas terhadap Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri..’ tapi sepertinya undang-undang ini tidak dipatuhi.

Kalo menurut saya, kembalikan lagi saja dominasi minyak Indonesia kita ke Perusahaan nasional,Kalo memang perusahaan nasional belum bagus, mari kita perbaiki bersama. Mari kita pergunakan Sumber Daya Alam kita sebesar-besarnya buat kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kita. Jangan pikirkan keuntungan pribadi dan sesaat saja. Jangan sampai suatu saat nanti, anak cucu kita jadi budak di negara kita sendiri.

Tanggapan 2 – Budhi, Swastioko (Singgar Mulia)

Senang sekali saya membaca opini yang penuh semangat nasionalisme seperti email di bawah ini.
Kalau kita mampu, kenapa harus diberikan ke asing…. Kita kerjakan sendiri saja, beres kan.
Deepwater yang sedang didiskusikan di Selat Makassar, kenapa nggak kita sendiri yang mengerjakan ?
Kenapa musti konsorsium asing ?.
Coba kalau dikerjakan oleh perusahaan Indonesia, nantinya banyak anggota Milis Migas Indonesia yang bisa menjadi CEO, Komisaris, Direktur, dsb.
Wah…. betapa senangnya kalau hal di atas benar-benar menjadi kenyataan.

Sayang…. (setelah bangun dari mimpi) Indonesia kekurangan modal dan penguasaan teknologi tinggi di industri migas.
Jadi terimalah kenyataan ini dengan hati lapang…
Mulailah berkontribusi – walaupun sedikit – kepada pengembangan kualitas SDM Indonesia.
InsyaAllah… beberapa tahun kemudian, apa yang kita impikan sedikit-sedikit mulai terwujud.
Kalau berwacana terus, percayalah… tidak akan mengubah keadaan yang memprihatinkan ini.

Tanggapan 3 – I Gede, Sudarka (Istech)

Semangat rekan2 perlu dihargai. namun perlu diingat bahwa explorasi
deepwater ini apakah kita sudah punya skilled/experienced persons untuk
mengelolanya (the highest risk jobs ??). Sedang ini baru dimulai dan
perlu orang2 asing expert dalam bidangnya (bukan expert 2 an). Untuk CEO
biasanya kan dari local yang nantinya diharapkan dapat hand over (alih
technologies) dimana biasanya dalam contract kerjanya experts selalu
disebutkan seperti itu (??).

Kita tentu tidak perlu mengulang kejadian Lapindo, yang note bena ahli
dalam on-shore drilling job(??). Menurut saya berikan kesempatan tenaga
ahli kita menimba ilmunya para orang asing2 itu. Pengawasan sangat
diperlukan dari yang berwenang tentunya.

Salam Merdeka buat semuanya.

Tanggapan 4 – Eko Prasetyo

Heh..sepertinya PDIP punya amunisi balasan untuk melawan isu tangguh….

Tanggapan 5 – Ari Firmansyah

Bukannya UU Migas disahkan pada tahun 2002 ketika Ibu Mega (dan PDIP)
berkuasa? Kok mereka sendiri yang teriak2 minta dirubah??

Tanggapan 6 – meidya diny

Wah kalau sudah berhubungan dgn modal memang kita susah bernafas ya,

Saya pernah ikut dalam suatu project,
Modal nya modal asing, jd sesuai perjanjian ya pihak asing paling berperan,
termasuk kontraktor2 nya, hampir semua nya asing,
kalo saya tidak salah ada 1 yang lokal,
sudah cuma 1 lokal, menimbulkan banyak masalah pula lagi.
tentu saja opini public semakin tajam, termasuk public lokal sendiri….
sampai ada yg berkomentar ‘wah begini nih kalau pakai lokal’
Untung nya Saya salah satu yg tidak berpikir seperti ini (walaupun hanya dlm hati :-), maklum junior…)
Bukan nya Kalau takut salah dan takut di hujat maka kita tidak akan pernah memulai,
dan karena tidak ada awalan maka dipastikan tidak akan pernah ada akhiran.

Akhirnya Saya berpikir, Apa dgn tidak ikut menghujat berarti kita sudah ikut berkontribusi ya?
hm….