Yang melakukan sertifikasi untuk platform adalah DITJEN-MIGAS, bukan BP- MIGAS. Kewengan lembaga itu berbeda dan DITJEND-MIGAS akan menunjuk salah satu dari beberapa PJIT yang terdaftar di MIGAS sebagai pelaksana inspeksi. Dari hasil laporan PJIT maka pihak MIGAS akan mengeluarkan sertifiakasi kelayakan platformnya.

Tanya – mahmudins@technip

Mohon bantuannya aturan BP MIGAS tentang certifikasi terhadap Platform atau document apa yang menjadi acuannya tentang equipment apa saja yng di sertifikasi oeh BP MIGAS.

Tanggapan 1 – Pudjantoro, Setyadi ap.weatherford

Pak Mahmudin,

Setahu saya proses sertifikasi dibawah kewenangan DitJen Migas, bukan BPMIGAS.

Tanggapan 2 – kunadi fajarianto

Pak Mahmudin,

Yang saya ingat, kalo sertifikasi platform (SKPI/SKKP) beserta dengan equipment terkait (SKPP) itu ada di aturannya Ditjen Migas 84K. Mungkin ada rekan2 lain yang bisa menambahkan.

Tanggapan 3 – basukiwidodo2002

Bapak bisa menghubungi surveyor yang ditunjuk oleh dit-jen migas, sabagai contoh:PT. SUCOFINDO.

Tanggapan 4 – Praditya Wira Satria

Betul pak oleh Dit Jen Migas PP nya 05-P-M-PERTAMB-1977 Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi Untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai ditambah SK Dirjen Migas no 84.K-38-DJM-1998 Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik.

Tanggapan 5 – mahmudins@technip

Mohon sharing bagi yang punya PDF atau soft copinya.

Tanggapan 6 – abdi raja

Pak Mahmudin,

Yang melakukan sertifikasi untuk platform adalah DITJEN-MIGAS, bukan BP- MIGAS. Kewengan lembaga itu berbeda.dan DITJEND-MIGAS akan menunjuk salah satu dari beberapa PJIT yang terdaftar di MIGAS sebagai pelaksana inspeksi.dari hasil laporan PJIT maka pihak MIGAS akan mengeluarkan sertifiakasi kelayakan platformnya.

Tanggapan 7 – Setyadi.Pudjantoro@ap.weatherford

Pak Budhi,

Terlampir dua acuan sertifikasi peralatan bidang migas yang saya miliki, serta perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah mendapatkan persetujuan DitJen Migas (status Juni 2008, saya tdk memiliki list terkini).

– 39 K : Tangki Penimbun

– 84 K : Berbagai peralatan & instalasi yang harus disertifikasi

Bila membutuhkan data peraturan ttg sertifikasi kompetensi kerja bidang migas, saya juga memilikinya, namun ukuran file cukup besar.

Tanggapan 8 – Budhi, Swastioko (Singgar Mulia)

Terima kasih atas kirimannya Pak Setyadi. Sebenarnya di Milis Migas Indonesia hal ini sudah beberapa kali di bahas, tetapi tetap saja ada yang anggota menanyakan sampai sekarang. Silahkan yang mau mendownload beberapa peraturan pemerintah di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=256&Itemid=42.

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 39.K/38/DJM/2002 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 84.K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumberdaya Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib

Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi