Sesuai aturan Undang2(UU.13/2003) jo PerMenaker no.100/2004(ttng PWT) yang berlaku di Indonesia bhw batas maksimum kontrak(PWT) alias Pekerja Waktu Tertentu alias KKWT=Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah 2(dua)thn dan hanya boleh diperpanjang 1(satu)thn, apabila itu sdh terlewati secara otomatis Pekerja/Buruh masih diperpanjang,maka statusnya menjadi permanent employee/pekerja tetap(KKWTT/PWTT) di perusahaan dimana dia di kontrak.Dalam artian kontraknya berubah menjadi KKWTT=Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu/PWTT=Pekerja Waktu Tidak Tertentu,ini aturan yang dikeluarkan oleh Negara dan tidak seorangpun/sekelompok warga negara RI boleh melanggarnya! apabila itu dilanggar(tdk dilaksanakan) maka bisa dituntut lwt jalur PHI(Perselisihan Hubungan Industrial) sesuai UU.no 2/PHI.2004 yg memakan waktu hanya + – 90 hari sdh dpt diputuskan!

Tanya – ari suryanto

Selamat pagi semuanya….

Saya ada pertanyaan mengenai aturan kontak kerja di perusahaan Oil/gas,sebelumnya saya pernah mendengar katanya kontrak kerja tidak lebih dari 2x kontrak setelah itu harus di hire/permanent, apakah ada aturan seperti ini kalau ada tolong penjelasannya?

Ada kasus sebuah perusahaan oil/gas di Jambi initial P****(saya pernah kerja disana sebelumnya), lebih dari 90% pekerjanya berstatus Direct contract dan setiap tahun (tergantung lamanya kontrak) kontraknya selalu diperpanjang dan begitulah seterusnya,bahkan ada teman yang tiba2 diputuskan kontaknya.Apakah ada aturan batasan perpanjangan kontak kerja khususnya di perusahaan oil and gas ?

Tanggapan 1 – Hotler Na70

Share…

Sesuai aturan Undang2(UU.13/2003) jo PerMenaker no.100/2004(ttng PWT) yang berlaku di Indonesia bhw batas maksimum kontrak(PWT)alias Pekerja Waktu Tertentu alias KKWT=Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah 2(dua)thn dan hanya boleh diperpanjang 1(satu)thn,apabila itu sdh terlewati secara otomatis Pekerja/Buruh masih diperpanjang,maka statusnya menjadi permanent employee/pekerja tetap(KKWTT/PWTT) di perusahaan dimana dia di kontrak.Dalam artian kontraknya berubah menjadi KKWTT=Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu/PWTT=Pekerja Waktu Tidak Tertentu,ini aturan yang dikeluarkan oleh Negara dan tidak seorangpun/sekelompok warga negara RI boleh melanggarnya! apabila itu dilanggar(tdk dilaksanakan) maka bisa dituntut lwt jalur PHI(Perselisihan Hubungan Industrial) sesuai UU.no 2/PHI.2004 yg memakan waktu hanya + – 90 hari sdh dpt diputuskan!
Demikian sekilas yg dpt sy infokan,mohon maaf sy buru-buru ada job dan blm sempat makan nich….lain waktu akan saya jelaskan lebih rinci dan sbg kata penutup,segeralah bergabung dgn serikat pekerja yg konsisten dan pro pekerja/buruh.GBU.

Tanggapan 2 – Pala Utama

Kontrak kerja……

Mas…kayanya sekarang sudah berlaku seperti itu, walaupun mereka menyalahkan aturan UU,setahu saya sekarang ada istilah OUT Sourcing apa begitu kata2nya saya juga gak begitu care dgn istilah itu, yg namanya karyawan walaupun sdh ada SPSI dsb, tetap aja gak bakal menang namanya melawan perusahaan yg banyak duitnya, karena di negri ini masih berlaku hukum….tebak sendiri.
itu bukan terjadi di Perusahaan minyak saja, sudah merebak ke instansi lainnya, siapa gak mau kalau sesuatu bisnis yg menguntungkan lebih besar dengan resiko yg sangat kecil,kalau di kontrak anda macem2 tinggal di beretiin aja, tapi kalau permanen gak segampang itu mengeluarkan karyawan, makanya bikin perusahaan aja….kalau semua sudah punya perusahaankan nanti gak ada yg kerja lagi, jadi tinggal barter2an karyawan aja..he..he..he.

Tanggapan 3 – sarmen napitupulu

Pak,

Bagaimana jika kita sudah permanen, tetapi di pecat secara terhormat dan dikasih pesangon,
Apakah ada rumusannya untuk perhitungan pesangon tersebut?
Apakah ada undang-undangnya juga?

Tanggapan 4 – Riyan Permadi

Pak Jamiat,

Semua aturan PHK ada di UU 13/2003.
Lengkap kok sampai hitungan2nya.
Silahkan dibaca.

Tanggapan 5 – anthonius_er

Aturan mengenai kontrak kerja terus menerus memang sdh diatur.tapi pada kenyataannya kontrak 3 tahun bisa di akal akali jadi 7 tahun, bagaimana caranya?tanyalah pada bagian HRD yang pintar pintar.bahkan Bila sdh bekerja 2 tahun,pemutihan 1 bulan kita tetap bekerja namun dibawah naungan Perusahaan lain.

Kenapa kita tidak melakukan judicial review ke MK untuk UU 13/2003?

Bila ada yang berminat, tolong saya di daftarkan ikut melakukan Judicial review.

Pembahasan selengkapnya dapat dilihat dalam file berikut: