Sekedar sharing Aturan main yang baku dalam tender migas untuk kontraktor EPC dan KPS bisa Bpk baca dalam peraturan PTK007 yang dikeluarkan oleh BPMigas. Kalau aturan main antara kontraktor dengan instansi migas dan instansi lain pemerintah bisa Bpk baca dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Biasanya tender itu ada sistemnya, bisa sistem merit point, harga terendah, dll atau sistem apapun harus sesuai peraturan diatas yang harus ditanyakan dan baca dalam rapat penjelasan/anwijzing kepada panitia lelang. Pada saat rapat penjelasan juga diumumkan nilai harga pagu/plafon dari HPS/OE yang dilengkapi spesifikasi/mutu barang yang harus ditawar oleh peserta tender.

Tanya – nasrul agus

Dear Teman-teman semua…!

Mau tanya,terutama buat yg paham aturan main tender migas!
Mohon pencerahanya….

Kami ikut tender,hari H tender pertama,tersebut tidak di buka. alasan tidak quorum ( dari 5 vendor yg memasukan kami aja..).

Lanjut tender yg sama yg ke 2 , hari H dibuka, harga kami diatas OE,dan dinegosiasi,setelah dinegotetap tidak masuk masih diatas OE…katanya.

Akhirnya lanjut ke tender ke 3,hari H-nya kembali tidak dibuka karena tidak quorum…

Rencana mau tender ke 4,lach kalau begini aja yach kapan selesainya?! Jawabannya ketik C spasi D ( Capek Dech…hik..hik..hik ),mungkin ada yg bisa comment?
thanks sebelumnya…

Tanggapan 1 – cholid mahmud

Iya saya juga pernah mengalami hal serupa 3 x re tender karena penawaran bidder di atas OE dan setelah di nego juga tetap di atas OE.

Tapi pernah juga kasus di atas OE, trus di nego tetap di atas OE tapi dapat award juga setelah approval BP Migas.

Sebagai acuan bapak bisa lihat ke PTK 007.

Disitu ada aturan supply chain di bidang Migas, KKKS berhak melaksanakan klarifikasi & negosiasi atas penawaran bidder.

Tanggapan 2 – Nasrul agus

Emang begitu bro. min 3 peserta bisa quote dan harga di <= OE, kalo di atas OE max cuman 10%. ya mestinya pas nego, bikin harga di bawah OE biar lgsg order hehehhe... kalo gak memenuhi 2 kriteria di atas ya begitu terus... :D

Tanggapan 3 – supriyanto sikumbang

Dear Pak Nasrul agus,

Sekedar sharing Aturan main yang baku dalam tender migas untuk kontraktor EPC dan KPS bisa Bpk baca dalam peraturan PTK007 yang dikeluarkan oleh BPMigas. Kalau aturan main antara kontraktor dengan instansi migas dan instansi lain pemerintah bisa Bpk baca dalam Keppres No. 80 tahun 2003.

Biasanya tender itu kan ada sistemnya Pak, bisa sistem merit point, harga terendah, dll atau sistem apapun harus sesuai peraturan diatas yang harus Bpk tanyakan dan baca dalam rapat penjelasan/anwijzing kepada panitia lelang. Pada saat rapat penjelasan juga diumumkan nilai harga pagu/plafon dari HPS/OE yang dilengkapi spesifikasi/mutu barang yang harus ditawar oleh peserta tender.

Kalau penunjukan pemenang yang normal misalnya harganya harus yang terendah tapi spesifikasi dan mutu pekerjaannya harus memenuhi syarat. Bpk saja tidak mengetahui harga pagu HPS/OE bagaimana Bpk bisa nmengajukan penawaran terendah/dibawah harga HPS/OE? Harga HPS/OE dan spesifikasi/mutu pekerjaan bisa bapak lihat dalam dokumen/penjelasan yang diberikan saat rapat penjelasan/anwijzing. Selain itu gimana spesifikasi/mutu pekerjaan yang Bpk ajukan memenuhi syarat gak? Bpk harus introspeksi dulu.

Kalau di instansi pemerintah biasanya banyak masalah berupa birokrasi, KKN maupun intervensi dari oknum/pimpinan pemerintah untuk penunjukan pemenang.
Jadi Bpk harus mengenal medan dari pihak yang menyelenggarakan tender terlebih dahulu. Biasanya di suatu tempat/perusahaan tender itu Cuma sandiwara/dagelan, pemenangnya sudah ditunjuk oleh pimpinan/oknum tertentu maupun metode arisan bahkan pemenang tender adalah perusahaan yang dimiliki oleh pimpinan/oknum perusahaan/instansi tersebut secara tidak langsung/pinjam nama. Sudah biasa kalo pimpinan perusahan/pimpinan instansi/panitia lelang/pejabat itu diam-diam juga berbisnis Pak cuma gakl ketahuan aja. Pembanding yang lain cuma orang bayaran yang dibayar oleh si pemenang tender/bendera yang lain/anak perusahaan si pemenang tender.

Kalau Bpk sudah menawar dengan harga terendah dan spesifikasi/mutu yang sesuai masih gak menang/gak masuk juga bahkan Bpk dikalahkan oleh peserta tender yang harganya lebih mahal dengan spesifikasi/mutu pekerjaan yang sama/lebih rendah dari Bpk, berarti ada indikasi kecurangan. Bpk bisa mengajukan surat sanggahan kepada pimpinan tertinggi perusahaan/instansi pemerintah/mentri/KPK/KPPU tempat Bpk mengikuti tender jika ada indikasi kecurangan dalam tender tersebut. Dampaknya bisa panitia tender yang dipecat, dipidana ataupun diperdata. Pokoknya Bpk gak usah takut status Bpk juga kuat disana. Ini sudah dibuktikan koq Pak di tempat saya panitia tender sampe diinterogasi 3 hari di Polda.

Itu saja comment dari saya Pak. kalo ada yang slah saya mohon maaf dan saya tidak menggurui, cuma sharing saja.

Tanggapan 4 – Andri Mustari

Setahu saya, partisipan untuk tender terutama untuk Oil&Gas minimal 3 perusahaan. Jika kurang maka tidak quorum dan tender akan diulang atau Rebid (-1). Untuk tender Rebid (-1) ini maka ‘aturan kuorum’ tidak berlaku.

Jika tender diulang kembali atau Rebid (-2), maka ‘aturan kuorum’ kembali seperti awal permulaan tender dimana partisipan minimal 3 perusahaan. Jika kembali diulang, maka Rebid (-3) ‘aturan kuorum’ seperti Rebid (-1).
Untuk lengkapnya dapat dilihat di PTK 007.

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan Februari 2009 ini dapat dilihat dalam file berikut: