Kemampuan Dasar (KD) adalah salah satu persyaratan kualifikasi untuk mengetahui kemampuan bidder (termasuk financial dan kompetensi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/bersangkutan untuk Bukan Usaha Kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, dengan ketentuan KD = 2 NPT untuk jasa pemborongan dan KD = 5 NPT untuk pengadaan barang atau jasa lainnya.

Tanya – hakim manurung

Dear Milister,

Mohon pencerahannya, khususnya bagi yang pernah mengalami hal serupa atau menguasai bidang Supply Chain Management di lingkup MIGAS baik yang berdasarkan PTK007 atau KEPPRES, tentang syarat Kemampuan dasar (KD).

Dalam teorinya bahwa KD = 5 x NPT (nilai pengalaman tertinggi) pada scope pekerjaan yang sama.

Yang menjadi pertanyaanya adalah :

1. Apa tujuannya untuk mensyaratkan nilai KD dalam suatu tender? Apakah untuk mengetahui kemampuan finansial atau kompetensi dari bidder untuk melakukan pekerjaan atau mensuply suatu barang.

2. Apakah ada ketetapan berapa nilai tender (pagu anggaran) yang mensyaratkan nilai KD sebagai aspek yang dapat mendiskualifikasi bidder.

3. Jika nilai KD dipersyaratkan yang dapat mendiskualifikasi bidder, apakah tidak memberikan nilai pagu anggaran? supaya peserta tender bisa mengetahui / menyadari kemampuannya sebelum mengikuti/mendaftar suatu tender yang mempersyaratkan KD.

4. Apakah nilai NPT harus pada supply atau pekerjaan yang sejenis atau yang sesuai dengan sub bidang.

Demikian pertanyaanya saya sampaikan.

Terimakasih dan salam,

Tanggapan 1 – Didik Pramono

Pak Hakim,

Saya coba nimbrung terutama berdasarkan ketentuan PTK 007. Mohon maaf, saya bukan orang Procurement neh :-p. CMIIW sebelumnya ya…

1. KD adalah salah satu persyaratan kualifikasi untuk mengetahui kemampuan bidder (termasuk financial dan kompetensi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/bersangkutan untuk Bukan Usaha Kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, dengan ketentuan KD = 2 NPT untuk jasa pemborongan dan KD = 5 NPT untuk pengadaan barang atau jasa lainnya.

2 dan 3. Nilai tender mengacu pada HPS/OE, dimana nilai total pada dasarnya tidak bersifat rahasia tetapi rinciannya bersifat rahasia sampai dengan saat pembukaan penawaran harga. HPS/OE ini digunakan owner sebagai salah satu acuan untuk penilaian dalam menetapkan calon pemenang.

4. Sesuai dengan point 1 diatas, telah jelas disebutkan bahwa kemampuan bidder yang dimaksud adalah pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/bersangkutan, sehingga referensi yang diberikan pada NPT juga harus pada sub bidang yang pekerjaan yang sesuai/bersangkutan.

Tanggapan 3 – hakim manurung

Pak Didik Yth,

Terimakasih atas informasinya.

Saya masih penasaran dengan pertanyaan saya yang ke tiga, kira2 dimungkinkan ngga jika OE tidak diberitahu namun KD disyaratkan sebagai aspek yang dapat mendisqualifikasi. Atau, menyalahi aturan ngga jika perusahan tersebut tidak memberitahu OE/pagu ke bidder padahal KD disyaratkan.

Mungkin kalo untuk barang umum yang tidak spesifik masih bisa dikira-kira harganya berapa. contohnya kayak komputer atau laptop tanpa diberitahu OE mungkin kita sudah bisa mengira2 harganya berapa. Sehingga bidder bisa menghitung nilai KD yang disyaratkan mereka. Trus, bagaimana dengan barang yang customize dimana hanya beberapa vendor tertentu yang tahu harga perkiraannya.

Terimakasih, kalo ada yang bisa menjelaskan berdasarkan KEPRES 80 th 83 saya sangat berterimakasih.

Tanggapan 4 – Didik Pramono

Pak Hakim,

Melanjutkan posting saya sebelumnya. CMIIW sebelumnya bagi rekan-rekan Procurement yang lebih expert mengenai hal ini. Mohon maaf Pak acuan saya masih menggunakan PTK 007, soalnya tidak familiar dengan Kepres No.80 tahun 2003 :-p.

Salah satu persyaratan kualifikasi adalah memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk Bukan Usaha Kecil (BUK) dan harus memenuhi ketentuan KD = 2 NPT (jasa pemborongan) dan KD = 5 NPT (pengadaan barang/jasa lainnya) dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Dokumen perhitungan KD wajib dilampirkan pada dokumen penawaran.

Diskualifikasi dapat dilakukan jika bidder tidak memenuhi persyaratan kualifikasi diatas, misalnya bidder tidak masuk dalam golongan BUK, tidak melampirkan perhitungan KD dan tidak dapat menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Nilai KD sendiri tidak serta merta menjadi aspek yang dapat mendiskualifikasi secara administrasi, tetapi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kualifikasi secara keseluruhan.

Tanggapan selengkapnya dari pembahasan bulan Juni 2009 ini dapat dilihat dalam file berikut: