Masalah cost recovery ini sudah beberapa kali kita bahas, bahkan pernah diseminarkan juga oleh Milis Migas Indonesia agar kita sedikit memahami bahwa investasi di industri migas tidak seperti halnya di sektor elektronik, otomotif atau manufakturing (misalnya). Dengan invesitasi jutaan dollar, mereka sudah dapat memperkirakan output yang dihasilkan. Tidak demikian halnya di industri migas, bisa saja jutaan dollar yang mereka investasikan untuk membor sumur hilang begitu saja karena tidak menemukan sumur produksi yang ekonomis untuk ditambang. Belum lagi masalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Firdauzi bahwa 70% sumur-sumur minyak kita adalah lapangan tua yang terus menurun produksinya. Tanpa investasi yang memadai, maka tingkat penurunan ini akan lebih cepat terjadi. Silahkan bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cost recovery, bisa baca-baca di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=42

Tanya – abdi raja

Mungkin ada teman2 yang dapat menjelaskan (saya kutip dari harian Koran jakarta edisi jumat 21/08/2009),

Dalam RAPBN 2010 besarnya cost recovery ditetapkan 13,10 milliar USD,angka ini naik jika dibandingkan APBN 2009 sebesar 11,05 milliar USD.namun kenaikan cost recovery tersebut hanya di imbangi dengan penambahan produksi minyak 5 ribu barel per hari.
Menteri ESDM mengatakan’kenaikan cost recovery pada 2010 disebabkan mulai berproduksinya beberapa lapangan migas di indonesia,diantaranya block cepu dan tangguh dan sudah masuk cost recovery’.
Dipihak lain,Ketua BPK(BADAN PEMERIKSA KEUANGAN),anwar nasution menilai akuntabilitas lembaga badan pelaksana hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) dalam bidang cost recovery membuat penggunaan anggaran tersebut tidak wajar,menurut beliau ada indikasi ketidak wajaran,oleh karena itu beliau/anwar meminta di koreksi.
jadi ada ketidak sebandingan antara naiknya cost recovery untuk 2010 dengan penambahan lifting yang 5ribu barel/hari.

Mungkin teman-teman dapat memberikan masukan untuk:

1.apa saja yang masuk dalam cost recovery,apa semua kegiatan dihitung sebagai cost recovery.

2.jika kenaikan lifting hanya 5ribu barel/day apa wajar ada kenaikan cost recovery naik sampai 20trilliun rupiah.tidak adakah hubungan berbanding lurus antara hasil dari KKS (lifting) dengan besarnya cost recovery.

3.bagaimana pemerintah mengontrol kinerja KKS dalam hal menentukan besarnya cost recovery.

Menurut menteri keuangan sri mulyani mengatakan,pemerintah akan segera menyelesaikan PP/peraturan pemerintah cost recovery dalam waktu dekat,PP tersebut akan memuat beberapa hal,yaitu unsur biaya yang dapat dikategorikan sebagai cost recovery,serta standard universal terhadap kewajaran biaya’kata menkeu.
saya jadi bertanya-tanya:apa selama ini pihak contractor/KKS untuk mengklaim biaya yang harus dikembalikan pemerintah cq BP Migas dengan sesuka perut mereka.karena kita tidak punya PP yang mengatur secara detail mana yang masuk cost recovery atau tidak.ini daerah yang rawan untuk terjadinya KKN.
Menurut anwar,BP Migas tidak mempunyai akuntan yang kredibel,itulah sebabnya laporan keuangan BP Migas selalu mendapat opini tidak wajar atau disclaimer untuk laporan penggunaan anggaran.
atau karena memang tidak adanya aturan yang jelas mengenai cost recovery ini memyebabkan laporan penggunaan anggaran BP Migas selalu disclaimer.

Tanggapan 1 – firdauzihata

Yang pasti, produksi minyak itu trendnya decline. Semakin banyak biaya yg harus dikeluarkan oleh KKS ketika lapangan semakin tua seperti untuk maintenance, facilities revamping atau mencoba exploitasi untuk membuat grafik penurunan produksi tidak terlalu drastis. Jadi nilai cost recovery belum tentu berbading lurus dgn jumlah lifting.
Ini terkadang yg tidak terlalu dipahami oleh anggota DPR atau pihak lain yg mengkritisi KKS atau BPMIGAS.
Walaupun belum sempurna, saya yakin setiap KKS melaksanakan perhitungan cost recovery tidak seenak perut. Dan kalo kita lihat sekarang kualitas BPMIGAS sudah jauh meningkat, terkadang kala saya presentasi AFE pada mereka saya salut dgn sikap kritis dan kemampuan teknisnya.
Semoga informasi diatas dpat membantu, dan jgn takut orang indonesia yg kerja KKS saya yakin masih punya rasa nasionalisme untuk menjaga kepentingan bangsa.

Tanggapan 2 – Admin Migas

Masalah cost recovery ini sudah beberapa kali kita bahas, bahkan pernah diseminarkan juga oleh Milis Migas Indonesia agar kita sedikit memahami bahwa investasi di industri migas tidak seperti halnya di sektor elektronik, otomotif atau manufakturing (misalnya). Dengan invesitasi jutaan dollar, mereka sudah dapat memperkirakan output yang dihasilkan. Tidak demikian halnya di industri migas, bisa saja jutaan dollar yang mereka investasikan untuk membor sumur hilang begitu saja karena tidak menemukan sumur produksi yang ekonomis untuk ditambang. Belum lagi masalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Firdauzi bahwa 70% sumur-sumur minyak kita adalah lapangan tua yang terus menurun produksinya. Tanpa investasi yang memadai, maka tingkat penurunan ini akan lebih cepat terjadi. Silahkan bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cost recovery, bisa baca-baca di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=42

Ini saya cuplikan sedikit editorial dari Majalah BP Migas edisi Oktober 2006.

LAGI…lagi tudingan demi tudingan menyangkut soal cost recovery terus bergulir. Mulai dari kecurigaan adanya pengeluaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak masuk akal hingga disinyalir adanya agenda politik dibalik itu semua, tapi yang jelas persoalan ini semuanya dibungkus dalam bentuk cost recovery. Pilihan cost recovery sebagai senjata ampuh untuk menilai kinerja BPMIGAS harus diakui ini yang paling mudah dilihat orang awam. Padahal tudingan tersebut tidak berdasar karena banyak pihak yang menuding sebenarnya memahami semua aturan yang berkaitan dengan cost recovery. Mereka lupa, bermain-main dengan gendang politik dalam cost recovery sebenarnya hanya menambah luka banyak pihak terutama para investor minyak dan gas yang menilai tidak pastinya aturan hukum kontrak migas di Indonesia. Belum lagi, ini juga akan berdampak pada turunnya produksi migas karena sudah dipastikan para investor enggan untuk mengembangkan lapangannya.

Mengenai adanya keinginan untuk mengkaji ulang mekanisme perhitungan dan jenis biaya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang dibebankan KKKS kepada Pemerintah, tidak membuat jajaran BPMIGAS khawatir karena tanpa diminta pun selama ini pihaknya selalu mengontrol kegiatan yang dilakukan KKKS. Bahkan untuk memastikan pengeluaran KKKS itu tidak menyimpang dari ketentuan yang ada telah dibentuk sejumlah mekanisme audit yang baku, mulai Pre-Audit yang dilakukan BPK, BPKP hingga mengundang auditor independen.

Belum lagi, di Indonesia hampir 70 persen sumur produksinya sudah tua untuk mengoperasikannya membutuhkan tambahan teknologi terbaru akibatnya biaya produksinya menjadi meningkat. Semua ini tentunya, membuat cost recovery menjadi meningkat. Namun demikian, cost recovery atau pengembalian biaya operasi ini baru dibayarkan setelah lapangan migas berproduksi. Karena itu, cost recovery tidak bisa diklaim perusahaan migas jika lapangan yang dikelolanya belum berproduksi. Artinya, jika tidak menghasilkan minyak atau gas, maka biaya yang telah dikeluarkan merupakan resiko perusahaan migas tersebut.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas cost recovery serta mengedepankan semangat efisiensi sehingga menghindari terjadinya pemborosan dalam kegiatan operasi perminyakan di Indonesia. Maka faktor-faktor fundamental yang mendorong terjadinya fenomena penurunan produksi sekaligus peningkatan biaya tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama karena pada hakekatnya peningkatan biaya operasi perminyakan di Indonesia berarti meningkatnya investasi yang dapat menimbulkan muliplier effects bagi perekonomian Indonesia.

Tanggapan selengkapnya :