Pelaku usaha-swasta, BUMD dan koperasi-nantinya bisa ikut menyediakan dan menyelenggarakan tenaga listrik, menyusul disahkannya RUU Ketenagalistrikan menggantikan UU No. 15/1985. Selain tidak lagi dimonopoli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyelenggaraan penyediaan listrik, pemda (pemprov atau pemkab) bersama DPRD juga akan menentukan tarif dasar listrik (TDL). Hal itu sejalan dengan adanya penerapan regionalisasi tarif jasa.

Pembahasan – TASNIM ILMIARDHI

Swasta boleh menyediakan dan menyelenggarakan tenaga listrik.
Masyarakat untung, swasta untung, PLN untung, atau ada yg buntung ?

—————————-

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/1id137041.html

Rabu, 09/09/2009

Swasta boleh kelola listrik

Pemda berhak tentukan tarif dasar listrik

JAKARTA: Pelaku usaha-swasta, BUMD dan koperasi-nantinya bisa ikut menyediakan dan menyelenggarakan tenaga listrik, menyusul disahkannya RUU Ketenagalistrikan menggantikan UU No. 15/1985.

Selain tidak lagi dimonopoli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyelenggaraan penyediaan listrik, pemda (pemprov atau pemkab) bersama DPRD juga akan menentukan tarif dasar listrik (TDL). Hal itu sejalan dengan adanya penerapan regionalisasi tarif jasa.

RUU tentang Ketenagalistrikan disahkan kemarin dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Selain 10 fraksi di DPR, hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.

Menteri ESDM mengemukakan RUU Ketenagalistrikan lahir dengan pertimbangan tenaga listrik merupakan infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak.

‘RUU ini baru berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden. Yang jelas, konsep RUU ini tetap menegaskan ketenagalistrikan itu dikuasai oleh negara dan pemerintah sebagai regulatornya,’ ujarnya.

Kehadiran regulasi baru di sektor ketenagalistrikan, dia menambahkan, untuk mendorong perluasan penyediaan listrik. Lahirnya RUU itu sebagai wujud melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 yang memerintahkan pembuatan UU Ketenagalistrikan baru.

Pokok pikiran utama dalam RUU Ketenagalistrikan itu menyebutkan usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam RUU itu, pemerintah juga akan bertindak sebagai pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan melalui BUMN dan BUMD, selain berperan sebagai regulator.

‘RUU memberikan peluang swasta dan daerah menyediakan tenaga listrik. Mereka bisa membangun pembangkit dan menjualnya langsung ke masyarakat.’

RUU itu menyebutkan tarif listrik untuk konsumen ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR dan pemda. Harga jual listrik dan sewa jaringan akan ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Bahkan, regulasi itu membuka kemungkinan diferensiasi tarif listrik berupa regionalisasi tarif yang akan ditetapkan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Dengan mekanisme itu, lanjut Purnomo, daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listriknya yang selama ini tidak terjangkau oleh PLN. Kebijakan regionalisasi tarif diperkirakan baru diterapkan akhir 2010 atau awal 2011 setelah keluarnya peraturan pemerintah (PP) dari UU Ketenagalistrikan yang baru.

Dari 10 fraksi DPR yang hadir dalam sidang paripurna pengesahan RUU, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan tidak berpendapat atas RUU yang diajukan pemerintah sejak 22 Maret 2006. Di tengah-tengah pengesahan RUU itu, sempat muncul unjuk rasa dari Serikat Pekerja PLN yang menolak liberalisasi di sektor kelistrikan tersebut.

‘Pemberian peluang kepada swasta dan penerapan regionalisasi tarif itu akan memengaruhi sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa,’ komentar Ismayatun, juru bicara Fraksi PDIP.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumewa menilai RUU itu seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum disahkan, terutama untuk menjawab masalah kelistrikan saat ini.

Satu pelaku usaha kelistrikan yang tidak bersedia disebutkan namanya menilai RUU akan mendorong PLN menjadi lebih efektif dan bersaing menyediakan layanan kepada konsumen. ‘Persoalannya, apakah pola pikir PLN bisa berubah atau tidak. RUU itu juga membuka peluang bagi asing masuk ke sektor itu.’

Perlu dicermati

Terkait dengan pengesahan UU Ketenagalistrikan, Presiden Direktur Bakrie Power Ali Herman Ibrahim mengatakan langkah selanjutnya yang harus dicermati adalah penyusunan peraturan pelaksanaan dan teknisnya, seperti PP, perpres, hingga peraturan menteri.

RUU Ketenagalistrikan, tuturnya, pada dasarnya merupakan respons terhadap perkembangan zaman, dari sebelumnya yang bergantung pada pendanaan pemerintah dan pinjaman lunak donatur menuju partisipasi aktif entitas nonpemerintah, termasuk swasta.

Dia menilai keterlibatan swasta membutuhkan daya tarik yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kemudahan, seperti perizinan dan fiskal.

‘Tujuannya bukan untuk mengeruk keuntungan, melainkan untuk membangun bersama, untuk mencukupi listrik.’ (*).

Tanggapan 1 – alfian luqman

Wah, jadi tambah rame….

Sepertinya harus ada ‘BPH-Listrik’ untuk mengatur para pemain setrum….

Tanggapan 2 – ahmadrs@technip

Pak Alvian

Agak setengah-setengah ini.

Produsen listrik swasta bisa menjual listriknya langsung bila tidak ada jaringan PLN. ngga ada salahnya. di sini baru kita bisa lihat mana yang lebih melayani pelanggan. Jadi ingat saat-saat Shell/Petronas/Total mau masuk bisnis SPBU. Semua juga bicaranya ‘rakyat entar sengsara’. Lah buktinya?

Buat apa BPH listrik? apa belum belajar dari adanya BPH Migas? apakah dengan adanya BPH-BPH jadi lebih tertib administrasi, ringkas, dan aman?

Sesuai dengan OtDa, tidak apa-apa PemDa yang menentukan tarif dasar listrik lokal. malah bagus. jangan contoh penentuan harga pusat. untuk bensin saja misalnya. bicaranya Rp. 4500,- tapi kok di pulau Miangas bisa Rp. 15000?

Tanggapan 3 – Adhi

Yah IMHO sih bisnis listrik tetap tidak bisa disamakan dengan bisnis migas, karakteristiknya lain. kalo liat di negara2 lain, urusan independent regulator adalah untuk mengawasi bahwa bisnis jalan
sebagaimana mestinya in terms of harga, security, kualitas dan reliability. Sebagai contoh AEMO di Australia. Hal ini juga yang dihighlight oleh IEA tentang perlunya reform di struktur industri listrik.

Kalo masalah ruwet sih memang susah, karena sudah dari sononya bisnis BUMN emang selalu ruwet hehehe.

Tanggapan 4 – Adhi

Pak Alvian,

Betul, seharusnya ada regulator yang independen dari Pemerintah yang mengawasi para penyetrum ini…

Tanggapan 5 – Eko Prasetyo

Selamat,

Negara ini jadi negara terbesar sedunia yang mengabaikan Undang-Undang Dasarnya sendiri demi memuaskan nafsu para raja-raja kecil dan penjajah modal.

Tanggapan 6 – hasanuddin_inspector

Jadi serba salah dunk pak??

Kan faktanya kan PLN ‘megap megap’ berinvestasi di sektor upstream (pembangkitan energi primer) dan akan berkonsentrasi di downstream (distribusi jaringan)?

Lha kalo PLN-nya sendiri tidak (mampu) menambah output daya sementara demand listrik semakin bertambah terus besarannya, apa itu gak berarti byar pet tiada akhir??

So, mitigasinya ya mesti bangun dan bangun terus pembangkit baru dengan program yg tepat entah oleh PLN ataupun yg lain (baca: IPP). Dan lagi, skema IPP setahu saya kok pake model BOO/BOT. So, win-win solution rasanya buat negara (dalam hal ini PLN) dan investor pak.

Hehehe, saya jadi teringat pada seorang teman yang mengeluhkan rencana mrk untuk berinvestasi sebagai IPP tapi PLN hanya keukeuh mau membeli output daya IPP tsb HANYA pada saat peak load saja… Ironis kan?

Tanggapan 7 – Akh. Munawir

Kompetesi itu kudu ada, spy sang pemonopoli tidak main se-enak perutnya sendiri dan hingga bisa bekerja lebih keras lagi untuk jadi pemenang dalam melayani dan profit.

Contoh di pelupuk mata,

Lihatlah Pom Bensin Pertamina berubah jadi bagus dan saya angkat 4 jempol dengan Pasti Pas -nya, saya haqul yakin itu terjadi karena Pom Bensin kompetitor spt Shell dan Petronas di JADEBOTABEK pelayanan dan Exterior/Interiornya Ciamik.
Pom Bensin Pertamina yang masih jadul (blm diupgrade jd ‘Pasti Pas’) jadi sepi, ditinggalkan pelanggan.

Saya kira PLN pun perlu diperlakukan demikian .. toh2 sama2 BUMN yang produknya menguasai hajat hidup orang banyak.

Tanggapan 8 – ROSES-Man

Di tengah pengesahan RUU kelistrikan, PLN gak mo ketinggalan langkah agar tetep selamat…., blom apa2 dah ngerencanain kenaikan TDL.
untuk minimal 5 tahun ke depan pun mereka masih safe karena perusahaan swasta pun perlu membuat infrastruktur kalo mo jualan langsung ke rumah, beda dengan sekarang yang hanya jualan ke PLN…..

4 Skenario PLN Soal Kenaikan TDL

———————————–

JAKARTA – PT PLN (persero) tengah menyiapkan empat skenario usulan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Salah satu skenarionya adalah usulan untuk menaikkan TDL dengan kisaran 20-30 persen. Adapun kenaikkannya yaitu untuk rumah tangga kecil kurang dari 20 persen dan untuk industri lebih dari 20 persen.

‘Ada sekitar empat skenario yang sedang kita usulkan salah satunya kenaikan bervariasi sekitar 20-30 persen. Misalnya pelanggan Rumah Tangga yang kecil itu kenaikannya tidak sampai 20 persen, bisnis lebih dari 20. Kemudian pelanggan kecil kita lihat kemampuan bayar berdasarkan hasil survei,’ ungkap Direktur Utama PT PLN (persero) Fahmi Mochtar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2009)

Dalam skenario tersebut disebutkan bahwa industri yang memiliki 6.600 KwH akan dikenakan tarif sesuai keekonomiannya jika penggunaannya di atas pemakaian rata-rata sebesar 50 persen. Kalau sebelumnya penggunaan tarif 80 persen di antaranya tarif subsidi 20 persen keekonomian sebesar Rp1.380 per kwh, maka� tahun ke depan 50 persen subsidi, 50 persen Rp1.380 per kwh.

Kenaikan TDL tersebut diharapkan akan dapat membantu mengcover kekurangan subsidi dari yang ditetapkan hanya sebesar Rp35,3 triliun.

‘Makanya Selisih ini akan digunakan untuk komponen penyesuaian tarif. Kemudian nilai itu harus diadjust ke pelanggan-pelanggan kategori tarif yang mana,’ tambahnya.

Mengenai keempat skenario tersebut PLN belum akan mengusulkan skema tersebut kecuali diminta oleh pemerintah. ‘Kita tidak mengusulkan, tunggu diminta,’ tukasnya. (rhs).

Tanggapan 9 – OK Taufik

Pak Munawir,

Service itukan sifatnya sangat personal, artinya bagi kelompok yg tak memikirkan harga berapapun servicelah yg menjadi ukuran atas harga yg mereka keluarkan, tapi terlamapau kecil regulasi suatu UU kalau diperuntukkan pada peningkatan service, sementara sebagian besar rakyat kita saja masih terperangkap sama kondisi daya beli.

Tanggapan 10 – Nis Daniel

Kalau dari pandangan picik saya, competition itu perlu… Selain untuk meningkatkan service ke pelanggan, juga mau tak mau kita dipaksa untuk lebih efektif dan efesien dalam segala hal, mudah mudahan degan disahkannya RUU ini kinerja PLN kita semakin baik.

Tanggapan 11 – OK Taufik

Tadinya saya berpikir begitu saat UU migas diregulasi, saya berpikiran naif sekali berharap akan mendapatkan hal yg terbaik dari para pemasok BBM selain pertamina..ternyata?..tak ada perubahan significant, juga termasuk harga BBM yg semakin tak terjangkau oleh rakyat kecil karena tanggung jawab pemerintah yg di amanatkan oleh UUD 45 sudah tak ad lagi dalam kewajiban menyediakan harga BBM yg murah bagi rakyat.

Apakah regulasi begini tujuannya ekonomis atau politis?..kalau sekedar ekonomis ..memang sebagian dari kita belum siap menghadapinya, karena listrik sebagai komoditas akan tak ada lagi tangan pemerintah dalam mematok TDLnya…semuanya tergantung pasar, kalau misalnya listriknya dari PLTD, jelas naik turunnya tergantung harga pasar diesel..cmiiw.

Tanggapan 12 – agus permana

Dimanapun tidak ada perusahaan swasta yang mau rugi, buat mereka ketimbang rugi lebih baik tidak usah berbisnis. Sehingga apabila suatu komoditas masih disubsidi oleh negara, tidak mungkin diserahkan kepada swasta. Dengan kata lain suatu komoditas kepada swasta mengandung konsekwensi menyerahkan harga kepada pasar bebas.

Saya sangat setuju sekali apabila komoditas yang harganya sudah diserahkan kepada pasar bebas, jangan ada lagi aturan monopoli, atau istilahnya sekarang dideregulasi. Seperti perbankan, telekomunikasi, transportasi dan sebagainya.

Tentunya kita juga harus jeli apakah suatu komoditas perlu di subsidi atau tidak, karena sumber daya kitapun terbatas. Menurut saya komoditas yang harus disubsidi adalah apabila itu menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia, seperti udara, air, makanan, pelayanan kesehatan dan sebagainya serta yang apabila komoditas tersebut tidak disubsidi akan mengakibatkan perekonomian (baca kesejahteraan) bangsa lebih terpuruk lagi.

Dalam kasus energi listrik apakah kita setuju ini adalah komoditas yang harus disubsidi ? Jika jawabannya ‘Tidak’ saya sangat setuju bila dilakukan deregulasi dan diserahkan kepada pasar bebas. Karena deregulasi hanya akan menghindarkan pemerintah dari tanggungjawab untuk memberikan subsidi.