Menurut UU N0 17 (pasal 129 ayat 2) pemilik kapal diberikan kebebasan untuk mengklasskan kapalnya ke BKI atau Badan Klasifikasi Asing untuk kapal-kapalnya yang beroperasi di perairan Indonesia. Yang ada adalah keharusan berbendera Indonesia. Bendera berhubungan dengan Flag State, dalam hal ini perhubungan laut. Hubla tidak (belum) memberikan otoritas ke BKI untuk flag state. Memang ada Keputusan Menteri (KM) No. 20 tahun 2006 tentang keharusan kapal – kapal yang berbendera Indonesia diklasskan ke BKI. Namun harap dipahami bahwa KM 20 tahun 2006 itu adalah turunan UU No 21 tentang pelayaran tahun 1992 yang sekarang sudah diganti dengan UU No. 17 tahun 2008 yang antara lain berisi kebebasan pemilik kapal untuk mengklaskan kapalnya. Yang kita tunggu sekarang adalah KM-KM yang merupakan turunan UU No. 17 sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tanya – El Mundo

Question,

Apa benar pememeintah Indonesia telah mengeluarkan aturan baru (UU/PP?) tentang keharusan FPSO/FSO atau floating system lainnya berbendera Indonesia. Jika ya kapan mulai berlakunya, bagaimana dengan kompetensi Crew, minimum Indonesian licenced crew dsb. Apakah Captain, Chief Engineer atau OIM nya harus orang Indonesia?Bagaimana jika itu LPG/LNG FPSO/FSO, mengingat pelaut kita yang memiliki GAS Certificate jumlahnya sangat sedikit. Mohon penjelasannya.

Tanggapan 1 – Kokok IP

Pak EL,

Benar pak, sesuai dg Inpres no 5 th 2005 (asas cabotage) & UU 17 th 2008 yg berlaku mulai tgl 7 Mei 2008.

UU 17 th 2008 juga sesuai dg SOLAS & Marpol. Penanggung jawab (termasuk secara pidana) diatas kapal termasuk FSO, FPSO, instalasi terapung lainnya adalah nahkoda / master Indonesia.

Menurut saya pelaut Indonesia yg berpengalaman & punya sertifikat gas sdh banyak, banyak dr mereka yg sdh kerja di kapal tanker & gas semenjak th 80 – 90 an, namun kebanyakan mereka kerja di persh asing.

Mengenai kompetensi pelaut Indonesia sebetulnya sdh dimulai th 80 an semenjak STCW mulai diundangkan th 1978 dan disemakin ditingkatkan th 2000 bersamaan dg perubahan program pendidikan dari MPB ke ANT & disesuaikan dg modul dr IMO.
Selain kompetensi keahlian khusus, mereka juga harus kuliah 4 th dulu untuk bisa dapat ijazah MPB 3 / ANT 3 (second class) bila lulusan dari SMU.
Sedangkan untuk bisa mengambil ijazah ANT 2, maka pemegang ijazah ANT 3 harus punya pengalaman kerja minimum 2 th dan mengikuti pendidikan secara penuh selama 9 bln, dst.

Tanggapan 2 – hasanuddin_inspector

Betul pak

Rasanya saya sepakat dan percaya bahwa sudah cukup banyak local crew utk LPG/LNG fleet.

– Bukankah Indonesia adalah salah satu pionir LNG di dunia?

– Bukankah LNG dari Bontang sudah di shipment ke Jepang sejak 1977?

– Bukankah Ardjuna Sakti LPG FSO sudah dideploy di ONWJ sejak 1978?

Aneh rasanya kalo belum ada local crew yang kapabel menangani LPG/LNG floater. Dan kebetulan saya juga pernah diskusi intensif dengan ipar saya (ybs asli Indonesia tentunya, serta sudah cukup lama assigned as master utk cargo LNG/LPG) tentang hal ini. So, dari sisi crewing rasanya bukan menjadi major issue.

Tanggapan selengkapnya dari pembahasan bulan September 2009 dapat dilihat dalam file berikut: